Pemerintah Izinkan 35 Pesawat Asing Perkuat Penanganan Karhutla di Kalimantan

JAKARTA – Pemerintah memberikan izin penggunaan 35 pesawat asing untuk membantu menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah Kalimantan. Kebijakan ini diambil karena kebutuhan sarana pemadaman dari udara belum sepenuhnya dapat dipenuhi oleh peralatan yang tersedia di dalam negeri.

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengatakan penanganan karhutla di Kalimantan saat ini menjadi salah satu prioritas utama nasional. Karena itu, pemerintah berupaya mendukung seluruh kebutuhan operasional agar kebakaran dapat segera dikendalikan, terutama dalam kondisi darurat.

35 Pesawat Asing Diberi Izin Beroperasi

Izin penggunaan pesawat asing tersebut diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan. Penerbitan izin dilakukan setelah adanya kebutuhan tambahan sarana pemadaman, khususnya armada udara yang belum tersedia sepenuhnya di Indonesia.

Dudy menyampaikan bahwa pemerintah akan terus memberikan dukungan terhadap berbagai langkah yang menjadi prioritas. Menurutnya, penanganan karhutla perlu dilakukan dalam waktu singkat karena api harus segera dipadamkan untuk mencegah dampak yang lebih luas.

“Pada intinya kita akan selalu mendukung apa yang menjadi prioritas. Seperti penanganan kebakaran ini kan menjadi prioritas utama pada saat ini. Dalam jangka pendek ini juga harus segera dipadamkan,” ujar Dudy setelah menghadiri rapat kerja dengan Komisi V DPR RI di Jakarta, Selasa (1/9).

BNPB Datangkan Pesawat untuk Pemadaman Karhutla

Menurut Dudy, pesawat-pesawat asing tersebut didatangkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Armada itu digunakan untuk mendukung pemadaman karhutla di sejumlah wilayah Kalimantan, dengan dukungan operasional dari pemerintah pusat.

Menhub menjelaskan, penggunaan pesawat asing dilakukan karena Indonesia membutuhkan sarana pemadaman yang belum dimiliki secara memadai. Setelah BNPB mendatangkan armada tersebut, Kementerian Perhubungan memberikan izin agar pesawat dapat digunakan dalam operasi pemadaman.

“Kita membutuhkan segala prasarana yang dibutuhkan untuk memadamkan termasuk pesawat-pesawat asing yang kebetulan tidak dimiliki di Indonesia. Jadi, kita datangkan, didatangkan oleh BNPB, kemudian digunakan untuk pemadaman dan kita memberikan izin,” kata Dudy.

Mayoritas Armada Berupa Helikopter

Sebagian besar pesawat asing yang digunakan dalam penanganan karhutla merupakan helikopter. Jenis armada ini dinilai memiliki kemampuan untuk mendukung pemadaman api dari udara secara efektif, terutama di lokasi-lokasi yang terdampak kebakaran.

Dudy memastikan seluruh izin penerbangan bagi 35 pesawat asing tersebut telah diterbitkan. Dengan demikian, armada yang didatangkan dapat segera beroperasi untuk membantu upaya pemadaman selama kondisi darurat karhutla berlangsung.

“Oh ya pesawat-pesawat tersebut sudah beroperasi untuk menangani karhutla. Itu kan sudah kita berikan izin semua. Tadi kan ada sekitar 35 pesawat,” ungkapnya.

Pesawat Berasal dari Delapan Negara

Kementerian Perhubungan menyatakan izin penggunaan pesawat registrasi asing tersebut melibatkan 11 pemegang Air Operator Certificate (AOC). Berdasarkan keterangan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub Lukman F. Laisa, armada yang digunakan berasal dari delapan negara dengan total 36 helikopter.

Delapan negara asal armada tersebut terdiri atas Australia, Rusia, Amerika Serikat, Ukraina, Selandia Baru, Laos, Vietnam, dan Kanada. Keterlibatan pesawat dari berbagai negara ini menjadi bagian dari dukungan terhadap operasi pemadaman karhutla di Kalimantan.

Adapun 11 pemegang AOC yang tercatat meliputi Ersa Eastern Aviation, Genesa Dirgantara, Falcon Patriot Utama, Pegasus Air Service, Whitesky Aviation, Smart Cakrawala Aviation, Elang Nusantara Air, Intan Angkasa Air Service, Volta Pasifik Aviasi, Dabi Air Nusantara, dan Derazona Air Service.

Dukungan Kemenhub dalam Operasi Udara

Kementerian Perhubungan tidak hanya menerbitkan izin penggunaan pesawat registrasi asing. Kemenhub juga memfasilitasi operasi tersebut melalui percepatan proses perizinan, dukungan operasional, serta pengawasan terhadap keselamatan penerbangan.

Langkah ini diharapkan dapat memastikan seluruh armada yang terlibat menjalankan tugasnya sesuai ketentuan penerbangan dan kebutuhan operasi penanganan karhutla. Koordinasi antara pemerintah, BNPB, serta pihak-pihak yang mengoperasikan pesawat menjadi bagian penting dalam mendukung pemadaman dari udara.

Kesimpulan

Pemerintah telah memberikan izin kepada 35 pesawat asing untuk memperkuat penanganan karhutla di Kalimantan. Armada tersebut didatangkan BNPB karena kebutuhan sarana pemadaman udara belum sepenuhnya tersedia di Indonesia. Mayoritas armada berupa helikopter yang digunakan untuk membantu pemadaman api di wilayah terdampak.

Ke depan, dukungan perizinan, operasional, dan pengawasan keselamatan penerbangan dari Kemenhub akan menjadi bagian penting dalam memastikan operasi udara berjalan efektif. Pemerintah menempatkan penanganan karhutla sebagai prioritas utama sehingga pemadaman diharapkan dapat dilakukan secepat mungkin selama kondisi darurat berlangsung.