Prabowo Siapkan Rapat Terbatas Bahas Pendidikan Negeri Gratis dan Penindakan Karhutla

Presiden Prabowo Subianto menyatakan rencana untuk menggelar rapat terbatas guna membahas pembebasan biaya pendidikan di sekolah dan perguruan tinggi negeri. Rencana tersebut disampaikan dalam pidatonya pada Malam Puncak HUT PAN ke-28 yang berlangsung di Jakarta International Convention Center (JICC), Senayan, Jakarta, Jumat (18/9).

Dalam kesempatan itu, Prabowo menegaskan bahwa pendidikan negeri harus dapat diakses tanpa biaya oleh masyarakat. Selain membahas kebijakan pendidikan, ia juga menyoroti persoalan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Prabowo meminta Kapolri Listyo Sigit Prabowo tidak ragu mengambil tindakan tegas terhadap pihak-pihak yang diduga bertanggung jawab atas karhutla.

Prabowo Rencanakan Rapat Terbatas soal Pendidikan Gratis

Prabowo mengatakan akan segera mengadakan rapat terbatas untuk membahas kebijakan biaya pendidikan gratis. Pernyataan itu disampaikannya secara langsung di hadapan para peserta acara HUT PAN ke-28.

“Saya akan mengadakan ratas atau pokoknya biaya pendidikan gratis,” kata Prabowo dalam pidatonya.

Ia kemudian memperjelas cakupan pendidikan yang ingin dibebaskan dari biaya. Menurut Prabowo, pendidikan negeri gratis harus berlaku mulai dari tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi negeri.

“Biaya pendidikan negeri, SD, SMP, SMA, Universitas Negeri harus gratis,” ujarnya.

Anggaran Disebut Bersumber dari Uang Negara yang Dikembalikan

Dalam pidatonya, Prabowo juga menyinggung pertanyaan mengenai sumber anggaran untuk membiayai kebijakan pendidikan gratis. Ia menyebut dana tersebut akan diperoleh dari uang negara yang sebelumnya dikorupsi atau dicuri.

“Nanti nanti nanti akan ada yang bertanya dari mana uangnya, uangnya yang dikorupsi, yang dicuri,” kata Prabowo.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah akan memberikan perhatian terhadap pengembalian uang negara sebagai salah satu hal yang dikaitkan dengan rencana pembiayaan pendidikan gratis. Namun, dalam pidatonya, Prabowo belum menyampaikan rincian mengenai mekanisme, tahapan pelaksanaan, maupun waktu penerapan kebijakan tersebut.

Prabowo Minta Kapolri Tegas Tangani Karhutla

Selain membahas pendidikan, Prabowo turut menyoroti masalah kebakaran hutan dan lahan di sejumlah daerah. Ia meminta Kapolri Listyo Sigit Prabowo melanjutkan penyelidikan terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat dalam persoalan tersebut.

Prabowo mengungkapkan bahwa dirinya telah menerima laporan dari Kapolri mengenai adanya 95 korporasi yang terindikasi melanggar dan ikut bertanggung jawab atas karhutla. Ia juga menyampaikan keprihatinan karena kebakaran hutan dan lahan dinilai semakin parah akibat ulah manusia.

“Kapolri melaporkan kepada saya ada 95 korporasi yang indikasinya mereka melanggar, ikut bertanggung jawab atas karhutla itu,” ujar Prabowo.

Diminta Mengumpulkan Bukti sebelum Melapor

Prabowo meminta Kapolri tidak ragu mengambil langkah tegas terhadap pihak yang terbukti melakukan pelanggaran. Ia juga menginstruksikan agar proses pengusutan dilakukan dengan mengumpulkan bukti yang kuat sebelum laporan disampaikan kepadanya.

“Saya sudah kasih petunjuk, Kapolri usut terus. Jangan ragu-ragu. Begitu bukti kuat lapor ke saya,” katanya.

Prabowo turut menegaskan sikapnya terhadap pihak-pihak yang dianggap tidak menghormati kewenangan pemerintah dalam menjaga sumber daya alam. Ia menyatakan tidak ragu untuk berpegang pada UUD 1945 Pasal 33, yang menurutnya menegaskan bahwa bumi dan air dikuasai oleh negara.

“Sekian puluh tahun, laporan palsu. Dia kira dia bisa lebih hebat dari pemerintah NKRI. Ayo. Ayo. Adu kekuatan,” ucap Prabowo.

Kesimpulan

Presiden Prabowo Subianto menyampaikan dua agenda penting dalam pidatonya, yakni rencana rapat terbatas untuk membahas pendidikan negeri gratis dan instruksi kepada Kapolri agar menindak tegas dugaan pelanggaran dalam kasus karhutla. Pendidikan gratis disebut akan mencakup jenjang SD, SMP, SMA, hingga universitas negeri.

Di sisi lain, pemerintah juga menaruh perhatian pada dugaan keterlibatan 95 korporasi dalam karhutla. Ke depan, pelaksanaan rencana pendidikan gratis dan penanganan karhutla akan bergantung pada pembahasan lebih lanjut, pengumpulan bukti, serta keputusan pemerintah melalui mekanisme yang telah disampaikan Prabowo.