PKS dan Golkar Sepakati Ambang Batas Parlemen 5 Persen, Tegaskan Dukungan untuk Pemerintahan Prabowo-Gibran

Jakarta – Dewan Pimpinan Tingkat Pusat (DPTP) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyambangi kantor DPP Partai Golkar pada Senin malam (14/9). Pertemuan tersebut menjadi momentum bagi kedua partai untuk memperkuat komunikasi politik sekaligus menegaskan dukungan terhadap koalisi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Selain membahas hubungan antarpihak sebagai sesama anggota koalisi pemerintahan, pertemuan PKS dan Golkar juga menyinggung pembahasan Rancangan Undang-Undang Pemilu. RUU tersebut saat ini masih berada dalam tahap penyerapan aspirasi di Komisi II DPR.

Salah satu poin yang mendapat perhatian dalam pertemuan itu adalah rencana perubahan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold. Kedua partai disebut memiliki kesepahaman untuk menaikkan ambang batas tersebut dari 4 persen menjadi 5 persen.

PKS dan Golkar Sepakat Ambang Batas Parlemen 5 Persen

Sekretaris Jenderal Partai Golkar Muhammad Sarmuji mengatakan, pembahasan mengenai ambang batas parlemen menjadi salah satu topik dalam pertemuan dengan jajaran PKS. Menurut dia, kedua partai memandang angka 5 persen sebagai batas yang masih berada pada tingkat moderat.

“Misal tentang parliamentary threshold. Kita bersepaham di angka yang moderat saja, kira-kira 5 persen,” ujar Sarmuji saat dikonfirmasi pada Selasa (15/9).

Kesepahaman tersebut menjadi bagian dari komunikasi awal kedua partai dalam menyikapi RUU Pemilu. Pembahasan mengenai rancangan regulasi itu masih akan berlanjut, terutama untuk menghimpun berbagai aspirasi sebelum masuk ke pembahasan yang lebih mendalam.

Partai Golkar dan PKS juga menyatakan akan terus berkomunikasi untuk mendiskusikan sejumlah aspek lain dalam RUU Pemilu. Dengan demikian, kesepakatan mengenai ambang batas parlemen belum menjadi satu-satunya isu yang akan dibicarakan oleh kedua partai.

Golkar Dorong Sistem Pemilu yang Mewakili Suara Rakyat

Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia memberikan apresiasi terhadap posisi PKS sebagai salah satu partai yang memiliki peran penting dalam koalisi pemerintahan. Menurut Bahlil, komunikasi antarpihak diperlukan untuk membangun pemahaman bersama mengenai arah sistem politik dan pemilu ke depan.

Dalam keterangan tertulis, Bahlil menyampaikan harapannya agar sistem pemilu yang akan datang dapat benar-benar merepresentasikan kepentingan masyarakat. Ia menilai sistem tersebut perlu tetap mencerminkan suara rakyat, sekaligus membuka peluang bagi hadirnya anggota DPR yang berkualitas.

“Kita ingin suatu sistem pemilu yang tetap mencerminkan suara rakyat, tetapi juga memungkinkan hadirnya anggota DPR yang berkualitas,” kata Bahlil.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pembahasan RUU Pemilu tidak hanya berkaitan dengan angka ambang batas parlemen. Menurut Bahlil, substansi regulasi juga perlu diarahkan agar sistem pemilu mampu menyeimbangkan keterwakilan masyarakat dengan kualitas anggota legislatif.

Komunikasi Politik Akan Dilanjutkan

Setelah pertemuan tersebut, Golkar dan PKS berencana melanjutkan komunikasi untuk membahas RUU Pemilu secara lebih terperinci. Kedua partai akan mendiskusikan sejumlah hal yang berkaitan dengan sistem pemilu serta kepentingan masyarakat dalam proses penyusunan regulasi.

Komunikasi berkelanjutan itu dinilai penting karena RUU Pemilu masih dalam proses penyerapan aspirasi di Komisi II DPR. Pembahasan lanjutan diharapkan dapat memperjelas sikap kedua partai terhadap berbagai poin yang terdapat dalam rancangan undang-undang tersebut.

PKS Tegaskan Dukungan terhadap Program Pemerintah

Presiden PKS Al Muzammil Yusuf menegaskan bahwa partainya akan terus mendukung setiap program strategis pemerintah. Ia juga menyebut Presiden Prabowo memiliki peran penting dalam penyelesaian berbagai persoalan umat.

Muzammil menjelaskan, dukungan PKS terhadap koalisi pemerintahan Prabowo-Gibran salah satunya didasarkan pada sikap Prabowo yang dinilai akomodatif terhadap persoalan umat. Menurutnya, Prabowo juga tidak pernah menyudutkan umat.

“Pernah ada yang menanyakan keberadaan PKS di koalisi pemerintahan Prabowo-Gibran. Saya jawab, karena Pak Prabowo sangat akomodatif terhadap persoalan umat dan tidak pernah menyudutkan umat,” katanya.

Muzammil menilai kunjungan PKS ke kantor Partai Golkar dapat mempererat hubungan di antara partai-partai yang berada dalam koalisi pemerintahan. Ia melihat terdapat sejumlah kesamaan pandangan yang dapat menjadi dasar untuk membangun kerja sama lebih lanjut.

Menurut Muzammil, kedekatan personal dan kesamaan pandangan mengenai Indonesia menjadi salah satu alasan PKS menjalin komunikasi dengan Partai Golkar. Ia meyakini kedua partai memiliki banyak hal yang dapat dikerjasamakan.

“PKS datang ke Partai Golkar karena kedekatan personal dan kesamaan pandang tentang Indonesia. Saya yakin banyak hal bisa dikerjasamakan dengan Partai Golkar,” ujar Muzammil.

Kesimpulan

Pertemuan PKS dan Partai Golkar memperlihatkan upaya kedua partai untuk memperkuat hubungan sebagai bagian dari koalisi pemerintahan Prabowo-Gibran. Selain menegaskan dukungan terhadap program strategis pemerintah, keduanya juga memiliki kesepahaman awal mengenai perubahan ambang batas parlemen menjadi 5 persen.

Ke depan, Golkar dan PKS akan melanjutkan komunikasi terkait RUU Pemilu yang masih berada dalam tahap penyerapan aspirasi di Komisi II DPR. Pembahasan tersebut diharapkan dapat menghasilkan sistem pemilu yang tetap mencerminkan suara rakyat sekaligus mendukung lahirnya anggota DPR yang berkualitas.