Investasi Jakarta Tumbuh, Pemprov Perkuat Perizinan dan Iklim Usaha

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus memperkuat iklim usaha dan investasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Upaya tersebut dilakukan melalui peningkatan transparansi layanan, kemudahan perizinan, serta pemberian kepastian bagi para pelaku usaha. Kebijakan ini dinilai berkontribusi terhadap tren positif realisasi investasi Jakarta dalam beberapa tahun terakhir.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyampaikan hal tersebut dalam acara Jakarta Investment Award (JIA) 2026 yang mengusung tema “Investing in a Global, Green, and Resilient Jakarta”. Acara tersebut berlangsung di Hotel The Westin Jakarta pada Senin (14/9).

Realisasi Investasi Jakarta Meningkat Signifikan

Dalam kesempatan itu, Pramono mengungkapkan bahwa realisasi investasi di Jakarta mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Nilainya naik dari Rp103,3 triliun pada 2021 menjadi Rp270,9 triliun pada 2025.

Sementara itu, hingga triwulan II 2026, realisasi investasi Jakarta telah mencapai Rp173,6 triliun. Angka tersebut memberikan kontribusi sebesar 17,2 persen terhadap total investasi nasional. Pada periode yang sama, perekonomian Jakarta tercatat tumbuh 5,52 persen.

Menurut Pramono, capaian tersebut menunjukkan adanya peningkatan kepercayaan dunia usaha terhadap Jakarta. Kota ini dinilai tetap memiliki daya tarik sebagai lokasi untuk menanamkan modal, mengembangkan usaha, serta membangun berbagai kegiatan ekonomi.

Kepercayaan Menjadi Fondasi Investasi

Pemprov DKI Jakarta memandang kepercayaan sebagai salah satu fondasi utama dalam membangun hubungan antara pemerintah dan dunia usaha. Karena itu, pembenahan dilakukan untuk menjadikan Jakarta lebih terbuka, kompetitif, dan mampu merespons kebutuhan para pelaku usaha.

Pramono menegaskan bahwa pembangunan Jakarta sebagai kota global tidak hanya bergantung pada proyek-proyek besar. Menurutnya, berbagai pembenahan mendasar yang langsung dirasakan masyarakat dan dunia usaha juga menjadi bagian penting dari proses tersebut.

Ia menyebut sejumlah terobosan dilakukan untuk mendukung target Jakarta masuk dalam jajaran 50 besar kota global dunia. Upaya tersebut dimulai dari penyelesaian berbagai persoalan kecil yang memiliki dampak langsung terhadap kualitas pelayanan dan aktivitas ekonomi.

Reformasi Perizinan Berikan Kepastian Waktu

Salah satu langkah yang ditempuh Pemprov DKI adalah melakukan reformasi pelayanan perizinan. Melalui Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2026, pemerintah provinsi memberikan kepastian waktu penyelesaian sejumlah perizinan.

Beberapa layanan perizinan, termasuk Koefisien Lantai Bangunan (KLB) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF), ditargetkan dapat diselesaikan paling lama dalam waktu 15 hari. Kepastian waktu ini diharapkan dapat membantu pelaku usaha menyusun rencana investasi dan operasional secara lebih terukur.

Transparansi layanan dan proses perizinan yang lebih jelas juga menjadi bagian dari upaya menciptakan lingkungan usaha yang sehat. Dengan pelayanan publik yang pasti, pelaku usaha memiliki dasar yang lebih kuat dalam mengambil keputusan investasi di Jakarta.

Pembangunan Infrastruktur Mengedepankan Kolaborasi

Selain membenahi perizinan, pembangunan infrastruktur di Jakarta juga semakin diarahkan pada pola kolaborasi dan kemitraan. Skema tersebut membuka peluang partisipasi yang lebih luas bagi dunia usaha dalam mendukung pembangunan kota.

Melalui kolaborasi, pembangunan Jakarta tidak sepenuhnya bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dunia usaha dapat mengambil bagian dalam berbagai upaya pengembangan kota, selama tetap sejalan dengan kebutuhan pembangunan dan kepentingan masyarakat.

Pramono meyakini kolaborasi hanya dapat berkembang apabila dibangun di atas kepercayaan. Oleh sebab itu, Pemprov DKI terus mendorong tata kelola pemerintahan yang transparan, pelayanan publik yang memberikan kepastian, serta kebijakan yang membuka ruang bagi inovasi dan investasi.

Investasi Harus Berdampak Luas

Pemprov DKI Jakarta menekankan bahwa masuknya investasi tidak hanya diukur dari besarnya nilai modal yang ditanamkan. Investasi juga harus memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat dan pembangunan kota.

Manfaat tersebut antara lain berupa penciptaan lapangan kerja, pengembangan inovasi, peningkatan kesejahteraan, serta dukungan terhadap pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. Dengan demikian, pertumbuhan investasi diharapkan dapat dirasakan secara lebih merata.

Pramono juga menyampaikan apresiasi kepada para pelaku usaha dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) yang dinilai turut memperkuat ekosistem investasi Jakarta. Penyelenggaraan Jakarta Investment Award 2026 menjadi salah satu bentuk dukungan terhadap pelaku usaha yang terus berinovasi dan berkontribusi dalam pembangunan kota.

Menuju Jakarta sebagai Kota Global, Hijau, dan Tangguh

Dalam rangka menyongsong 500 tahun Jakarta, Pramono mengajak seluruh pihak untuk melanjutkan kolaborasi. Pemerintah, dunia usaha, akademisi, komunitas bisnis, dan masyarakat diharapkan dapat bersama-sama membangun Jakarta sebagai kota yang aman, nyaman, terbuka, transparan, serta memiliki daya saing.

Jakarta juga didorong untuk bersiap menjadi kota global yang hijau dan tangguh. Selain memperkuat daya saing ekonomi, pembangunan kota perlu memperhatikan keberlanjutan dan kemampuan menghadapi berbagai tantangan di masa mendatang.

Pramono optimistis dukungan dari berbagai pihak akan membuat Jakarta terus berkembang sebagai tujuan investasi yang dipercaya dunia. Ia berharap penghargaan JIA 2026 dapat menjadi motivasi bagi pelaku usaha untuk meningkatkan inovasi, mengembangkan praktik bisnis yang berkelanjutan dan berdaya saing, serta memperkuat kontribusi terhadap kemajuan Jakarta.

Kesimpulan

Pertumbuhan realisasi investasi Jakarta menunjukkan semakin kuatnya kepercayaan dunia usaha terhadap ibu kota. Untuk mempertahankan tren tersebut, Pemprov DKI terus memperbaiki kualitas layanan, mempercepat proses perizinan, dan memperluas kolaborasi pembangunan.

Ke depan, investasi di Jakarta diharapkan tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan, dan mendukung pembangunan kota yang berkelanjutan. Dengan tata kelola yang transparan serta dukungan seluruh pemangku kepentingan, Jakarta diproyeksikan semakin siap menjadi kota global yang hijau, tangguh, dan kompetitif.