Suahasil Nazara Resmi Jadi Menteri Keuangan, Ini Empat Tantangan Besar yang Menanti

Presiden Prabowo Subianto melantik Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan baru pada Senin (14/9). Suahasil menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa untuk mengisi posisi tersebut dalam sisa masa jabatan Kabinet Merah Putih periode 2024-2029.

Pengangkatan Suahasil tertuang dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 97p Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri Keuangan Kabinet Merah Putih dalam Sisa Masa Jabatan Periode Tahun 2024-2029.

Setelah pelantikan, Suahasil menyampaikan bahwa Presiden Prabowo memberikan arahan agar kesehatan dan kredibilitas keuangan negara tetap dijaga. Menurutnya, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) harus tetap sehat, dapat dipercaya, serta mampu membiayai berbagai program prioritas pemerintah.

Suahasil Janji Menjaga Kesehatan APBN

Suahasil mengatakan Kementerian Keuangan akan melanjutkan kerja keras dalam menjaga keuangan negara. Ia menekankan bahwa APBN bukan hanya harus berfungsi sebagai instrumen pembiayaan, tetapi juga berperan dalam mendorong pertumbuhan dan menjaga stabilitas perekonomian Indonesia.

“APBN itu harus dapat dipercaya. Dan untuk itu kita akan melakukan dengan Kementerian Keuangan yang selama ini sudah bekerja dengan sangat-sangat keras, akan melanjutkan menjaga keuangan negara tersebut menjadi APBN yang nantinya bisa menumbuhkan dan APBN yang juga bisa betul-betul menstabilkan ekonomi Indonesia,” ujar Suahasil usai pelantikan di Istana Merdeka, Jakarta Pusat.

Salah satu komitmen yang ditegaskan Suahasil adalah menjaga defisit APBN tetap berada di bawah 3 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Batas tersebut sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

“Defisit APBN akan tetap di bawah 3 persen terhadap PDB,” kata Suahasil.

Empat Pekerjaan Rumah Suahasil

Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI), Ronny P. Sasmita, menyebut terdapat empat pekerjaan rumah besar yang harus dihadapi Suahasil dalam mengelola keuangan negara.

1. Menjaga kredibilitas dan kesehatan APBN

Tantangan pertama adalah menjaga kredibilitas serta kesehatan APBN. Hal ini mencakup pengendalian defisit, pengelolaan utang, dan peningkatan kualitas belanja pemerintah. APBN diharapkan tetap memiliki ruang yang memadai untuk membiayai program prioritas tanpa mengorbankan stabilitas fiskal.

2. Meningkatkan penerimaan negara

Suahasil juga perlu meningkatkan penerimaan negara, tetapi tetap mempertimbangkan kemampuan dunia usaha. Menurut Ronny, strategi peningkatan penerimaan tidak boleh dilakukan dengan cara yang memberikan beban berlebihan kepada pelaku usaha dan dapat mengganggu aktivitas ekonomi.

3. Menjaga program prioritas pemerintah

Pekerjaan rumah berikutnya adalah memastikan program-program prioritas pemerintah tetap berjalan. Namun, pelaksanaan program tersebut harus dilakukan dengan perhitungan yang matang agar tidak menghilangkan ruang gerak fiskal.

4. Memulihkan kepastian kebijakan fiskal

Ronny juga menilai kepastian kebijakan fiskal perlu dipulihkan sehingga pasar dan investor memiliki kejelasan dalam mengambil keputusan. Kepastian tersebut penting untuk menjaga kepercayaan terhadap pengelolaan ekonomi dan keuangan negara.

“Jadi bukan hanya soal mencari uang lebih banyak, tetapi bagaimana setiap rupiah APBN menghasilkan manfaat ekonomi yang lebih besar,” ungkap Ronny.

Modal Tekokratis dan Tantangan Mandat Politik

Ronny menilai Suahasil memiliki modal teknokratis yang kuat karena bukan orang baru di lingkungan Kementerian Keuangan. Sebelum menjabat sebagai menteri, Suahasil telah lama menjadi Wakil Menteri Keuangan dan memahami mekanisme fiskal dari dalam.

Karena itu, tantangan utama Suahasil bukan lagi memahami APBN, melainkan keberanian mengambil keputusan dan memastikan disiplin fiskal benar-benar diterapkan. Kemampuannya akan diuji oleh seberapa kuat mandat politik yang diberikan.

Menurut Ronny, seorang Menteri Keuangan tidak cukup hanya memiliki kemampuan teknokratis. Menteri juga harus mempunyai otoritas untuk menolak belanja atau kebijakan yang berpotensi mengganggu kesehatan APBN.

Menjaga defisit di bawah 3 persen dinilai bukan hal yang mustahil, tetapi ruang fiskal untuk mencapainya tidak longgar. Tantangan dapat meningkat ketika belanja pemerintah dan kebutuhan program prioritas bertambah, sementara penerimaan negara belum tentu tumbuh dengan kecepatan yang sama.

Pengelolaan Utang Harus Berorientasi pada Keberlanjutan

Ronny mengingatkan bahwa pengendalian utang tidak cukup hanya dilakukan dengan membatasi penerbitan utang baru. Hal yang lebih penting adalah memastikan keberlanjutan utang atau debt sustainability.

Pertumbuhan ekonomi harus lebih cepat daripada pertumbuhan beban utang. Selain itu, biaya bunga perlu dikendalikan dan utang sebaiknya digunakan untuk membiayai aktivitas yang meningkatkan produktivitas, bukan sekadar menutup belanja rutin pemerintah.

Warisan Kebijakan Menteri Keuangan Sebelumnya Perlu Dievaluasi

Pengamat Ekonomi Universitas Andalas, Syafruddin Karimi, berpandangan bahwa berbagai kebijakan menteri keuangan sebelumnya perlu dinilai berdasarkan hasil yang terukur. Evaluasi tersebut penting sebelum Suahasil memutuskan apakah suatu kebijakan akan dilanjutkan, diperbaiki, atau dihentikan.

Menurut Syafruddin, reformasi perpajakan dan bea cukai, penguatan Coretax, peningkatan kepatuhan, transparansi APBN, penajaman belanja, serta kebijakan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) memiliki tujuan yang sejalan dengan upaya memperkuat penerimaan dan kredibilitas fiskal. Kebijakan-kebijakan tersebut dinilai patut untuk dilanjutkan.

Sementara itu, kebijakan yang memanfaatkan neraca pemerintah atau likuiditas publik untuk mendorong pertumbuhan perlu diuji secara lebih ketat. Pengujian tersebut harus mempertimbangkan manfaat tambahan, risiko, serta biaya peluang yang muncul.

Syafruddin mencontohkan penempatan Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp200 triliun di bank. Menurutnya, kebijakan itu perlu dievaluasi berdasarkan dampaknya terhadap kredit produktif, bukan hanya dari sisi pertumbuhan likuiditas.

“Kerangka yang tepat adalah mempertahankan kebijakan yang terbukti memperkuat penerimaan, efisiensi, dan stabilitas, memperbaiki desain yang hasilnya campuran, serta menghentikan instrumen yang manfaat marginalnya lebih kecil daripada risiko fiskalnya,” ujar Syafruddin.

Tiga Peran Penting Menteri Keuangan

Syafruddin menilai Indonesia membutuhkan Menteri Keuangan yang mampu menjalankan tiga fungsi sekaligus, yaitu sebagai penjaga kredibilitas fiskal, perancang pembiayaan pembangunan, dan pengelola risiko.

Tantangan utamanya bukan sekadar memilih antara ekspansi dan disiplin fiskal. Yang lebih penting adalah memastikan ambisi pembangunan tidak menciptakan kewajiban yang melampaui kemampuan pendapatan negara.

Seorang Menteri Keuangan juga perlu menguasai detail fiskal, mampu berkomunikasi dengan Presiden, DPR, pasar, dan publik, serta berani meminta bukti manfaat sebelum anggaran diperbesar. Independensi yang diperlukan adalah integritas teknokratis, yakni memastikan keputusan berdasarkan data, aturan, dan analisis risiko.

Kesimpulan

Pelantikan Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan menempatkannya pada posisi strategis untuk menjaga kredibilitas dan kesehatan APBN. Komitmen mempertahankan defisit di bawah 3 persen menjadi salah satu agenda utama, di tengah meningkatnya kebutuhan pembiayaan program prioritas pemerintah.

Ke depan, Suahasil harus meningkatkan penerimaan negara, menjaga kualitas belanja, mengelola utang secara berkelanjutan, serta memberikan kepastian kebijakan fiskal. Ujian terbesarnya akan muncul ketika pertumbuhan ekonomi melambat atau risiko pasar meningkat.

Kredibilitas pengelolaan keuangan negara pada akhirnya akan ditentukan oleh kemampuan menetapkan prioritas, menjelaskan pilihan kebijakan secara transparan, dan memastikan APBN tetap memiliki ruang untuk menghadapi tantangan ekonomi berikutnya.