Prabowo Sebut 328 BUMN Ditutup, Negara Hemat Rp50 Triliun

Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan pemerintah telah menutup lebih dari 328 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sejak dirinya mulai menjabat pada 20 Oktober 2024. Menurut Prabowo, kebijakan tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya meningkatkan efisiensi pengelolaan perusahaan negara sekaligus mengurangi beban anggaran pemerintah.

Dari penutupan ratusan BUMN itu, pemerintah disebut telah menghemat anggaran hingga Rp50 triliun. Penghematan tersebut berasal dari berkurangnya biaya operasional atau overhead, termasuk gaji direksi dan komisaris, sewa gedung, sewa kendaraan, serta biaya rapat kerja.

Prabowo menyampaikan informasi tersebut dalam program Presiden Prabowo Menjawab pada Rabu (16/9). Ia juga menyatakan pemerintah masih akan melanjutkan proses penataan BUMN dengan target penutupan yang lebih besar hingga akhir 2026.

Pemerintah Targetkan 750 BUMN Ditutup hingga 2026

Prabowo mengatakan jumlah BUMN yang ditutup ditargetkan mencapai 750 perusahaan hingga akhir 2026. Dengan capaian lebih dari 328 perusahaan sampai saat ini, masih terdapat sekitar 400 BUMN yang menurutnya akan ditutup atau ditata lebih lanjut.

Langkah tersebut disebut bertujuan memangkas pengeluaran yang dinilai tidak perlu dalam operasional perusahaan negara. Pemerintah menyoroti sejumlah komponen biaya, seperti gaji jajaran direksi dan komisaris, biaya sewa gedung serta kendaraan, hingga anggaran untuk rapat kerja.

Jika target penutupan 750 BUMN dapat direalisasikan, Prabowo memperkirakan total penghematan anggaran negara dapat meningkat hingga Rp100 triliun. Ia menilai efisiensi tersebut penting agar sumber daya negara tidak hanya dinikmati oleh kelompok tertentu.

Dalam pernyataannya, Prabowo juga menyinggung persoalan penyalahgunaan pengelolaan keuangan negara. Ia menyebut masih terdapat banyak uang di Indonesia, tetapi manfaatnya hanya dirasakan oleh segelintir orang yang berani melakukan tindakan melanggar hukum.

Kinerja PT Pupuk Indonesia Disebut Meningkat

Selain menjelaskan kebijakan penutupan BUMN, Prabowo turut menyoroti kinerja sejumlah perusahaan pelat merah. Ia menyebut terdapat BUMN yang mampu meningkatkan keuntungan meskipun pemerintah menjalankan kebijakan yang berdampak pada harga jual produk.

Salah satu perusahaan yang dicontohkan adalah PT Pupuk Indonesia. Prabowo menyatakan laba bersih perusahaan tersebut meningkat hingga 252 persen. Kenaikan itu terjadi meskipun pemerintah menurunkan harga pupuk sebesar 20 persen.

Menurut Prabowo, penurunan harga pupuk justru diikuti oleh peningkatan volume penjualan. Dengan harga yang lebih rendah, ketersediaan pupuk disebut meningkat dan distribusinya menjadi lebih luas. Kondisi tersebut pada akhirnya tetap mendukung peningkatan keuntungan perusahaan.

Penurunan Harga dan Efisiensi Perusahaan

Prabowo menilai kinerja PT Pupuk Indonesia menunjukkan bahwa penurunan harga tidak selalu berujung pada penurunan keuntungan. Ia mengaitkan kenaikan laba dengan bertambahnya volume penjualan serta pengelolaan perusahaan yang dinilai berjalan lebih baik.

Pernyataan tersebut menjadi salah satu contoh yang disampaikan Prabowo untuk menggambarkan upaya pemerintah dalam mendorong BUMN agar bekerja lebih efisien dan menghasilkan kinerja keuangan yang lebih baik.

Keuntungan PT Timah Disebut Naik Sembilan Kali Lipat

Prabowo juga menyinggung dampak pemberantasan aktivitas tambang ilegal di sejumlah wilayah, termasuk Bangka Belitung. Menurutnya, langkah pemerintah tersebut turut memberikan pengaruh terhadap kinerja PT Timah Tbk.

Ia menyebut PT Timah kini mencatatkan keuntungan yang meningkat hingga sembilan kali lipat dibandingkan 2025. Prabowo menggambarkan kenaikan tersebut mencapai sekitar 900 persen.

Ia mengaitkan peningkatan kinerja PT Timah dan sejumlah BUMN lainnya dengan kebijakan pemerintah serta sikap jajaran direksi. Menurut Prabowo, pengelolaan perusahaan negara harus dilakukan tanpa mengambil keuntungan pribadi dan tanpa praktik kerja sama yang merugikan negara.

Prabowo Tekankan Pengelolaan BUMN Tanpa Praktik Korupsi

Presiden menegaskan pentingnya integritas dalam pengelolaan BUMN. Ia menyatakan direksi dan pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan perusahaan negara tidak boleh melakukan praktik “patgulipat” ataupun mengambil uang negara.

Penutupan BUMN yang dinilai tidak efisien, pengurangan biaya operasional, serta peningkatan kinerja perusahaan pelat merah menjadi bagian dari agenda pemerintah dalam menata sektor tersebut. Pemerintah menargetkan efisiensi dapat terus berlanjut hingga mencapai penghematan Rp100 triliun apabila target penutupan 750 BUMN terealisasi.

Kesimpulan

Presiden Prabowo Subianto menyebut pemerintah telah menutup lebih dari 328 BUMN dan menghemat anggaran sekitar Rp50 triliun dari pengurangan biaya operasional. Pemerintah masih menargetkan penutupan hingga 750 perusahaan pada akhir 2026 dengan proyeksi penghematan mencapai Rp100 triliun.

Di sisi lain, Prabowo menyoroti peningkatan laba PT Pupuk Indonesia sebesar 252 persen dan kenaikan keuntungan PT Timah hingga sembilan kali lipat. Ke depan, keberhasilan penataan BUMN akan bergantung pada konsistensi efisiensi, transparansi pengelolaan, serta kemampuan perusahaan negara meningkatkan kinerja tanpa membebani anggaran publik.