Prabowo Soroti Kesenjangan Kehadiran Batalyon TNI di 360 Kabupaten

Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyoroti belum meratanya kehadiran satuan TNI di berbagai wilayah Indonesia. Ia membandingkan jumlah batalyon TNI dengan jumlah kabupaten yang tersebar di seluruh Indonesia. Menurut Prabowo, apabila setiap kabupaten memiliki satu batalyon, masih terdapat lebih dari 360 kabupaten yang belum memiliki kehadiran satuan TNI.

Prabowo menilai kondisi tersebut menjadi salah satu tantangan dalam memperkuat pertahanan dan keamanan nasional. Selain berkaitan dengan luas wilayah serta jumlah penduduk, keterbatasan kehadiran aparat di sejumlah daerah juga disebut berdampak pada pengawasan terhadap kekayaan alam Indonesia.

Lebih dari 360 Kabupaten Belum Memiliki Kehadiran Batalyon

Dalam Program Presiden Prabowo Menjawab, Prabowo menjelaskan bahwa Indonesia memiliki 514 kabupaten. Dengan asumsi setiap kabupaten ditempatkan satu batalyon TNI, jumlah satuan yang tersedia saat ini masih belum mencukupi untuk menjangkau seluruh wilayah tersebut.

“Negara kita ini besar sekali. Kita punya 514 kabupaten, dan kabupaten itu besar. Bukan kabupaten yang kecil-kecil, kabupaten itu besar,” ujar Prabowo, sebagaimana dikutip dari rilis pers Bakom RI, Kamis (17/9).

Menurutnya, ukuran wilayah kabupaten di Indonesia menjadi pertimbangan penting dalam membangun sistem pertahanan dan keamanan. Kehadiran unsur pertahanan tidak hanya diperlukan di pusat-pusat pemerintahan, tetapi juga harus mampu menjangkau wilayah yang memiliki karakter geografis dan potensi kekayaan alam yang besar.

Keterbatasan Pengawasan Berkaitan dengan Kekayaan Alam

Prabowo mengaitkan keterbatasan kehadiran aparat dengan persoalan pengawasan terhadap sumber daya alam. Ia menyebut sejumlah wilayah Indonesia memiliki kekayaan alam yang perlu dijaga dan diawasi secara lebih kuat.

“Padahal di situ ada kekayaan kita. Karena itulah, selama sekian puluh tahun, terjadilah illegal logging, illegal mining, kebun-kebun liar,” kata Prabowo.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa penguatan kehadiran aparat dipandang tidak hanya berhubungan dengan aspek pertahanan militer. Keberadaan unsur pertahanan di berbagai daerah juga diharapkan dapat mendukung pengawasan terhadap wilayah dan kekayaan alam Indonesia, terutama di kawasan yang memiliki cakupan geografis luas.

Penguatan TNI untuk Menjangkau Seluruh Wilayah

Prabowo menyatakan penambahan kekuatan TNI diperlukan agar sistem pertahanan dan keamanan negara dapat menjangkau seluruh wilayah Indonesia. Ia menilai luas wilayah nasional dan besarnya jumlah penduduk membuat pemerataan kehadiran unsur pertahanan menjadi hal penting.

Penguatan tersebut diarahkan untuk menjaga kedaulatan negara sekaligus membangun sistem pertahanan yang lebih merata. Menurut Prabowo, Indonesia membutuhkan kehadiran unsur-unsur pertahanan yang cukup kuat di berbagai daerah karena karakter wilayahnya yang besar.

“Jadi, kalau menurut saya, sistem kita, sistem hankam yang merata, membutuhkan kehadiran unsur-unsur pertahanan yang cukup kuat,” ucapnya.

Anggaran Pertahanan Indonesia di Bawah 2 Persen PDB

Selain menyoroti jumlah batalyon, Prabowo juga membahas kapasitas anggaran pertahanan Indonesia. Ia menyebut anggaran pertahanan RI masih termasuk yang paling kecil di kawasan ASEAN dan belum mencapai 2 persen dari produk domestik bruto atau PDB.

“Anggaran kita termasuk paling kecil di ASEAN. Walaupun kita sudah menaikkan seperti itu, tidak sampai 2 persen dari GDP kita,” ujarnya.

Prabowo menjelaskan bahwa selama beberapa dekade, belanja pertahanan Indonesia berada di kisaran 0,9 persen dari PDB. Sebagai perbandingan, ia menyebut Singapura mengalokasikan anggaran pertahanan lebih dari 3 persen PDB.

Kesimpulan

Presiden Prabowo Subianto menilai Indonesia masih menghadapi kesenjangan antara jumlah kabupaten dan kehadiran batalyon TNI. Dengan jumlah 514 kabupaten, lebih dari 360 wilayah disebut belum memiliki kehadiran satuan TNI apabila menggunakan asumsi satu batalyon untuk setiap kabupaten.

Kondisi tersebut dinilai berkaitan dengan kebutuhan pengawasan wilayah serta perlindungan terhadap kekayaan alam Indonesia. Ke depan, perhatian terhadap pemerataan sistem pertahanan dan keamanan, termasuk penguatan kehadiran unsur TNI serta dukungan anggaran, menjadi bagian penting dari upaya menjaga kedaulatan negara di seluruh wilayah.