Prabowo Siapkan Pengambilalihan Rekrutmen Guru oleh Pemerintah Pusat

Presiden Prabowo Subianto menyampaikan rencana pemerintah untuk membahas pengembalian kewenangan pengangkatan guru kepada pemerintah pusat. Kebijakan tersebut dinilai penting untuk membangun sistem rekrutmen yang lebih objektif, terukur, dan berorientasi pada kualitas tenaga pendidik.

Prabowo menilai pembenahan sistem pendidikan nasional harus dilakukan secara menyeluruh. Salah satu aspek yang menjadi perhatian utama adalah proses penerimaan guru, termasuk upaya meningkatkan kemampuan tenaga pendidik agar dapat mengikuti perkembangan metode pembelajaran dan teknologi pendidikan.

Pemerintah Pusat Kaji Pengambilalihan Rekrutmen Guru

Dalam program Presiden Prabowo Menjawab, Prabowo mengatakan pemerintah sedang membicarakan kemungkinan mengembalikan hak pengangkatan guru kepada pemerintah pusat. Pernyataan tersebut disampaikan berdasarkan rilis Bakom RI pada Rabu (16/9).

“Tapi sekarang kalau tidak salah, ya, kita sedang bicarakan hak mengangkat guru kembali ke pemerintah pusat,” ujar Prabowo.

Menurut Prabowo, pengelolaan rekrutmen guru oleh pemerintah daerah menghadirkan tantangan tersendiri. Ia menilai pemerintah perlu melihat kondisi tersebut secara realistis, khususnya terkait objektivitas dalam proses pengangkatan tenaga pendidik.

Ia menegaskan bahwa pengangkatan guru seharusnya mempertimbangkan kemampuan calon, kebutuhan sekolah, serta standar kualitas yang telah ditetapkan. Proses tersebut, menurutnya, tidak boleh dipengaruhi oleh hubungan pribadi maupun kepentingan politik.

Rekrutmen Guru Harus Berbasis Kebutuhan dan Kualitas

Prabowo mempertanyakan apakah proses rekrutmen yang diserahkan kepada pemerintah kabupaten atau gubernur dapat sepenuhnya menjamin kualitas. Ia juga menyoroti potensi munculnya persoalan objektivitas apabila pengangkatan guru dikaitkan dengan hubungan keluarga atau dukungan politik.

“Tapi pelaksanaannya, kalau diserahkan kepada pemerintah kabupaten, pemerintah (provinsi) gubernur, rekrutmen guru apakah kita yakini kualitasnya itu? Kita harus bicara realita,” kata Prabowo.

Ia menyebut situasi tersebut sebagai salah satu dilema yang perlu dihadapi dalam pembenahan sistem pendidikan. Karena itu, pemerintah perlu merancang mekanisme rekrutmen yang dapat memastikan guru ditempatkan sesuai kebutuhan sekolah dan memiliki kemampuan yang memadai.

Peningkatan Kemampuan Tenaga Pendidik

Selain membahas kewenangan pengangkatan guru, pemerintah juga mempertimbangkan pemberian kursus serta program peningkatan kemampuan bagi tenaga pendidik. Program tersebut diperlukan agar guru dapat terus menyesuaikan diri dengan perubahan metode belajar dan perkembangan teknologi pendidikan.

Langkah peningkatan kapasitas guru menjadi bagian dari rencana perbaikan pendidikan nasional. Dengan adanya pembekalan tambahan, tenaga pendidik diharapkan memiliki kemampuan yang lebih sesuai dengan kebutuhan proses pembelajaran di sekolah.

Rencana Program Percepatan untuk Sekolah Tertinggal

Prabowo juga mengungkapkan bahwa pemerintah sedang merancang program percepatan untuk membantu sekolah-sekolah yang paling tertinggal. Salah satu gagasan yang tengah dipertimbangkan adalah merekrut lulusan perguruan tinggi terbaik dari berbagai disiplin ilmu untuk ditempatkan sebagai guru.

Ia menyebut rencana tersebut sebagai crash program. Para sarjana dari berbagai fakultas akan dipertimbangkan untuk membantu mengisi kebutuhan tenaga pengajar di sekolah-sekolah yang memerlukan dukungan.

“Salah satu langkah yang sedang saya pikirkan untuk mengatasi masalah ini adalah crash program, mungkin saya akan rekrut sarjana-sarjana dari semua fakultas yang terbaik untuk menjadi guru-guru. Katakanlah guru-guru darurat yang kita terjunkan ke sekolah,” ujar Prabowo.

Opsi Penugasan Singkat bagi PNS

Alternatif lain yang turut disampaikan adalah melibatkan aparatur sipil negara yang telah bekerja untuk membantu sekolah tertentu. Penugasan tersebut dapat dilakukan dalam waktu singkat, yakni sekitar dua atau tiga minggu, dengan menyesuaikan kebutuhan dan kondisi masing-masing daerah.

Prabowo mengatakan para pejabat PNS dapat dipertimbangkan untuk diterjunkan sementara guna membantu mengatasi persoalan yang dihadapi sekolah. Gagasan ini menjadi salah satu opsi dalam rencana percepatan dukungan terhadap sekolah yang membutuhkan tenaga tambahan.

Kesimpulan

Rencana pemerintah untuk membahas pengembalian kewenangan pengangkatan guru ke tingkat pusat diarahkan pada terciptanya sistem rekrutmen yang objektif, terukur, dan berbasis kualitas. Pemerintah juga mempertimbangkan peningkatan kemampuan guru melalui kursus serta program pelatihan.

Di sisi lain, gagasan mengenai crash program dan penugasan singkat bagi PNS menunjukkan adanya upaya mencari solusi cepat bagi sekolah-sekolah yang paling tertinggal. Ke depan, pembenahan rekrutmen, peningkatan kapasitas tenaga pendidik, dan pemenuhan kebutuhan sekolah menjadi bagian penting dari perbaikan sistem pendidikan nasional.