Prabowo Soroti Fenomena “Deep State” dan Birokrat yang Dianggap sebagai “Raja Kecil”

Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyoroti keberadaan sejumlah birokrat yang dinilai sulit disentuh atau dievaluasi. Ia menyebut fenomena tersebut sebagai deep state, yakni kondisi ketika birokrasi tidak berjalan sesuai arahan dan kebijakan pemerintah.

Prabowo menyampaikan hal itu dalam program Presiden Prabowo Menjawab, sebagaimana dikutip dari rilis Bakom RI pada Kamis (17/9). Dalam kesempatan tersebut, ia mengungkapkan bahwa sebelumnya pernah terdapat pejabat setingkat direktur jenderal yang dianggap tidak dapat disentuh oleh pihak tertentu.

Prabowo Sebut Ada Birokrat yang Menjadi “Raja Kecil”

Menurut Prabowo, birokrat yang merasa tidak dapat diatur kerap berkembang menjadi sosok yang berkuasa di dalam institusinya sendiri. Ia menggambarkan mereka sebagai “raja kecil” karena memiliki pengaruh besar dan seolah-olah sulit dikendalikan.

Prabowo menjelaskan, kondisi itu biasanya terjadi karena para birokrat telah bekerja selama puluhan tahun di sebuah institusi. Lamanya masa kerja membuat mereka memahami berbagai seluk-beluk lembaga, termasuk pola kerja dan sistem yang berjalan di dalamnya.

Pengalaman tersebut, menurut Prabowo, dapat membuat seorang pejabat memiliki posisi yang kuat. Apabila tidak diimbangi dengan koordinasi dan pengawasan yang baik, kondisi itu berpotensi membuat birokrasi tidak lagi berjalan secara selaras dengan kebijakan pemerintah.

Istilah “Deep State” untuk Birokrasi yang Sulit Diatur

Prabowo menyebut direktur jenderal yang memiliki karakter demikian sebagai bagian dari fenomena deep state. Istilah itu digunakan untuk menggambarkan birokrasi yang tidak mau diatur serta pejabat yang merasa memiliki kekuasaan tersendiri di dalam institusinya.

“Nah, itu dirjen-dirjen yang kita sebut deep state. Jadi, birokrasi yang tidak mau diatur, raja kecil, raja kecil,” ujar Prabowo.

Meski demikian, Prabowo menegaskan bahwa persoalan tersebut tidak terjadi pada seluruh aparatur negara. Ia menyampaikan bahwa kritiknya ditujukan kepada oknum tertentu dan sistem yang menyebabkan koordinasi antarkementerian serta lembaga tidak berjalan secara optimal.

Koordinasi Antarkementerian Dinilai Belum Selalu Sinkron

Dalam penjelasannya, Prabowo mengakui adanya pengalaman mengenai ketidaksinkronan antara kementerian dan lembaga. Menurut dia, salah satu penyebabnya adalah adanya pejabat yang merasa dirinya memiliki kedudukan layaknya penguasa di dalam institusi.

“Ini tidak semua, tapi pengalaman saya, benar yang Anda katakan, tidak sinkron antara kementerian dan lembaga karena dia merasa dirinya, ya, raja atau apa. Itu benar,” kata Prabowo.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa persoalan yang disoroti bukan hanya berkaitan dengan individu, melainkan juga sistem koordinasi di antara lembaga pemerintah. Ketika setiap institusi atau pejabat berjalan dengan kepentingannya sendiri, pelaksanaan kebijakan pemerintah dapat menjadi tidak seragam.

Prabowo Tegaskan Tidak Ada Birokrat yang Tak Tersentuh

Prabowo menyatakan bahwa di bawah kepemimpinannya tidak boleh ada pejabat birokrasi yang merasa tidak dapat dievaluasi maupun ditindak. Ia menegaskan seluruh aparat negara harus bekerja berdasarkan aturan dan mengikuti arah kebijakan pemerintah.

Penegasan tersebut menjadi pesan bahwa jabatan dalam birokrasi tidak seharusnya membuat seorang pejabat berada di luar jangkauan evaluasi. Setiap aparat negara tetap harus menjalankan tugas sesuai ketentuan dan tidak menempatkan diri sebagai pihak yang memiliki kekuasaan tanpa batas.

“Kita harus berani, dalam arti jangan ada birokrat yang untouchable,” ucap Prabowo.

Kesimpulan

Presiden Prabowo Subianto menyoroti fenomena birokrat yang dianggap sulit diatur dan tidak mudah disentuh. Ia menyebut kondisi tersebut sebagai deep state serta menggambarkan pejabat yang memiliki sikap demikian sebagai “raja kecil” di dalam institusinya.

Namun, Prabowo menegaskan bahwa persoalan itu tidak mewakili seluruh aparatur negara. Kritik tersebut diarahkan kepada oknum dan sistem yang menyebabkan koordinasi antarkementerian maupun lembaga tidak berjalan optimal. Ke depan, penegasan Prabowo menunjukkan pentingnya kepatuhan terhadap aturan, evaluasi terhadap pejabat, serta koordinasi yang selaras dengan arah kebijakan pemerintah.

Sumber: Cnnindonesia