Anwar Ibrahim Tegaskan Malaysia Tak Akan Jadi Jalur Pengiriman ke Israel

Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menegaskan bahwa negaranya tidak akan digunakan sebagai jalur pengiriman barang apa pun yang mendukung kemampuan militer Israel maupun tindakan yang berdampak terhadap warga Palestina. Pernyataan tersebut disampaikan setelah otoritas Malaysia menyita sejumlah kontainer di Pelabuhan Tanjung Pelepas yang diduga hendak dikirim ke Israel.

Anwar menyampaikan sikap itu melalui unggahan di platform X pada Selasa (15/9). Ia menegaskan bahwa Malaysia akan mengambil langkah pemeriksaan dan penyelidikan terhadap setiap pengiriman yang dianggap mencurigakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Anwar Tegaskan Posisi Malaysia terhadap Pengiriman ke Israel

Dalam pernyataannya, Anwar menyebut posisi Malaysia sudah jelas dan tegas. Pemerintah tidak akan membiarkan wilayah negaranya dimanfaatkan sebagai jalur bagi pengiriman yang dapat mendukung atau berkontribusi terhadap kemampuan militer Israel.

“Posisi Malaysia jelas dan tegas. Kami tidak akan membiarkan negara kami digunakan sebagai jalur bagi pengiriman apa pun yang mendukung atau berkontribusi terhadap kemampuan militer Israel maupun kekejamannya terhadap warga Palestina dan nyawa orang-orang tak bersalah lainnya,” kata Anwar.

Anwar juga memastikan bahwa setiap pengiriman yang menimbulkan kecurigaan akan diproses melalui pemeriksaan dan penyelidikan. Langkah tersebut dilakukan berdasarkan hukum Malaysia, sehingga keputusan terhadap barang atau kontainer yang diperiksa akan mengikuti prosedur yang berlaku.

Kontainer Disita di Pelabuhan Tanjung Pelepas

Mengutip Bloomberg, otoritas Malaysia menyita sejumlah besar kontainer yang akan dikirimkan ke Israel. Penyitaan itu berlangsung sekitar pertengahan Agustus di Pelabuhan Tanjung Pelepas, salah satu pelabuhan terbesar di Malaysia.

Tindakan tersebut terjadi ketika sentimen anti-Israel di Malaysia semakin menguat. Sikap itu berkaitan dengan meningkatnya kecaman terhadap tindakan Israel terhadap bangsa Palestina. Pemerintah Malaysia kemudian kembali menegaskan bahwa wilayahnya tidak boleh dimanfaatkan untuk mendukung aktivitas yang berkaitan dengan kemampuan militer Israel.

Malaysia Sebelumnya Mengusir Warga Israel

Sikap Anwar terhadap Israel bukan kali pertama ditunjukkan melalui kebijakan pemerintah. Pada Juli, sejumlah warga Israel juga diusir dari Malaysia setelah berada di Network School, Forest City, Johor.

Para warga Israel tersebut diketahui datang menggunakan paspor ganda. Pemerintah Negara Bagian Johor kemudian meminta Kementerian Dalam Negeri serta lembaga terkait melakukan penyelidikan terhadap keberadaan mereka di wilayah tersebut.

Anwar menyatakan bahwa kebijakan Malaysia ditujukan kepada warga negara Israel, bukan kepada pemeluk agama Yahudi. Menurutnya, sikap tersebut berkaitan dengan penolakan terhadap tindakan pembunuhan, kejahatan, penindasan, dan penjajahan yang terus berlangsung terhadap Palestina serta Gaza.

“Kami menentang kehadiran warga negara Israel mana pun di sini, bukan orang Yahudi, tetapi warga negara Israel karena mereka terlibat dalam pembunuhan, kejahatan, dan penindasan serta penjajahan berkelanjutan terhadap Palestina dan Gaza,” tutur Anwar.

Anwar Sebut Sikap Malaysia Berlandaskan Kemanusiaan

Anwar menilai keputusan untuk menolak kehadiran warga Israel di Malaysia merupakan persoalan kemanusiaan dan keadilan. Ia menekankan bahwa isu tersebut menyangkut hak asasi manusia bagi seluruh kelompok masyarakat, termasuk umat Muslim, Hindu, Buddha, dan Kristen.

“Kita berbicara tentang kemanusiaan, keadilan, hak asasi manusia bagi umat Muslim, Hindu, Buddha, dan Kristen. Kita menghormati mereka sebagaimana mereka menghormati kita.”

Ia juga mengecam tingkat agresi yang dinilainya telah mencapai tahap sangat serius. Anwar menyoroti laporan mengenai perempuan dan anak-anak yang menjadi korban, serta rumah sakit dan sekolah yang terkena serangan.

“Tingkat agresi telah mencapai tingkat kegilaan. Perempuan dan anak-anak dibantai, rumah sakit dan sekolah dibom. Di manakah keadilan, kemanusiaan, dan hak-hak demokrasi yang dibicarakan Barat?” katanya.

Malaysia Konsisten Mendukung Palestina

Malaysia tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel sejak merdeka pada 1957. Sejak saat itu, Malaysia secara konsisten menolak mengakui Israel dan menyatakan dukungan terhadap kedaulatan Palestina.

Sikap tersebut bukan hanya menjadi kebijakan pemerintah, tetapi juga mencerminkan posisi rakyat Malaysia. Setiap perdana menteri Malaysia disebut selalu menyuarakan dukungan terhadap Palestina. Karena itu, pernyataan Anwar mengenai penyitaan kontainer dan penolakan terhadap penggunaan Malaysia sebagai jalur pengiriman ke Israel menjadi bagian dari sikap resmi yang telah lama dijalankan.

Kesimpulan

Anwar Ibrahim kembali menegaskan bahwa Malaysia tidak akan membiarkan wilayahnya digunakan untuk pengiriman yang mendukung kemampuan militer Israel. Penyitaan kontainer di Pelabuhan Tanjung Pelepas menjadi dasar bagi pemerintah untuk memperkuat pemeriksaan terhadap pengiriman yang mencurigakan.

Dengan sikap tersebut, Malaysia diperkirakan akan terus mempertahankan kebijakan yang mendukung Palestina dan menolak hubungan resmi dengan Israel. Pemeriksaan serta penyelidikan terhadap pengiriman mencurigakan juga akan dilakukan berdasarkan hukum Malaysia, sejalan dengan posisi pemerintah yang menempatkan isu Palestina dalam kerangka kemanusiaan, keadilan, dan hak asasi manusia.