Prabowonomics dan Restrukturisasi BUMN: Danantara Dinilai Jadi Instrumen Strategis

Profesor Hubungan Internasional Webster University, Rovshan Ibrahimov, menyoroti arah kebijakan ekonomi Presiden Prabowo Subianto yang ditandai oleh restrukturisasi badan usaha milik negara (BUMN) serta pembentukan Danantara Indonesia. Menurut Ibrahimov, rangkaian kebijakan tersebut dapat dipahami sebagai sebuah pendekatan ekonomi yang ia sebut sebagai “Prabowonomics”.

Dalam analisis yang dimuat The Telegraph, Ibrahimov menilai restrukturisasi BUMN merupakan langkah besar karena menyasar struktur yang telah berkembang dan mengakar selama puluhan tahun. Perubahan tersebut tidak hanya berkaitan dengan penataan administratif, tetapi juga menyentuh jumlah, bentuk, serta fungsi berbagai entitas yang berada di bawah lingkup BUMN.

Restrukturisasi BUMN Menjadi Bagian dari Prabowonomics

Ibrahimov memandang kebijakan Presiden Prabowo dalam menata ulang BUMN sebagai bagian penting dari arah ekonomi pemerintah. Ia menyebut pendekatan tersebut dengan istilah “Prabowonomics”, yang tercermin melalui upaya mengubah struktur perusahaan negara dan mengoptimalkan aset yang dimiliki pemerintah.

Menurutnya, perubahan terhadap organisasi yang telah terbentuk dalam waktu panjang membutuhkan keputusan yang tegas. “Untuk mencabut struktur yang telah berakar kuat, diperlukan tangan yang cukup tegas,” kata Ibrahimov seperti dikutip The Telegraph, Jumat (18/9).

Pernyataan tersebut menggambarkan tantangan pemerintah dalam menjalankan restrukturisasi. Struktur BUMN yang telah berkembang selama puluhan tahun tentu memiliki tingkat kerumitan tersendiri. Karena itu, proses penataan membutuhkan keberanian untuk mengambil keputusan yang sulit, termasuk terkait penggabungan, pembubaran, maupun pelepasan sejumlah entitas.

Jumlah Entitas BUMN Melebihi Perkiraan Awal

Salah satu temuan penting dalam proses pemetaan BUMN adalah jumlah entitas yang ternyata jauh lebih besar dibandingkan perkiraan awal. Pemetaan tersebut menemukan 1.074 entitas, sedangkan perkiraan sebelumnya berada di kisaran 300 hingga 400 entitas.

Besarnya jumlah tersebut menunjukkan kompleksitas struktur perusahaan negara yang harus ditangani pemerintah. Penataan kemudian dilakukan melalui sejumlah langkah, seperti merger, likuidasi, dan divestasi.

Hingga Agustus 2026, Danantara disebut telah menghapus 290 entitas melalui berbagai mekanisme tersebut. Penghapusan entitas menjadi bagian dari proses restrukturisasi untuk menyederhanakan struktur BUMN sekaligus menata kembali pengelolaan aset negara.

Peran Danantara dalam Pengelolaan Aset Negara

Ibrahimov menilai Danantara memiliki posisi penting dalam pelaksanaan Prabowonomics. Lembaga tersebut tidak hanya berfungsi mengelola aset negara untuk kepentingan investasi, tetapi juga diarahkan untuk mendukung prioritas pembangunan pemerintah.

Prioritas yang disebut dalam analisis tersebut mencakup hilirisasi dan penciptaan lapangan kerja. Dengan demikian, pengelolaan aset negara melalui Danantara diharapkan tidak berhenti pada aspek investasi semata. Aset yang dikelola juga diarahkan untuk mendukung agenda pembangunan yang lebih luas.

Peran ini membuat Danantara menjadi salah satu instrumen utama dalam kebijakan ekonomi pemerintahan Prabowo. Melalui pengelolaan yang terintegrasi, Danantara diharapkan dapat membantu pemerintah mengoptimalkan aset sekaligus mendukung sejumlah sasaran pembangunan.

Kritik terhadap Kewenangan Danantara

Meski menilai Danantara memiliki peran strategis, Ibrahimov juga menyoroti kritik yang muncul terkait besarnya kewenangan lembaga tersebut. Selain itu, terdapat perhatian terhadap mekanisme pertanggungjawaban Danantara kepada Presiden.

Besarnya kewenangan dapat menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan kebijakan. Karena itu, efektivitas Danantara tidak hanya ditentukan oleh mandat yang dimilikinya, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah memastikan pengelolaan risiko dan proses pengambilan keputusan berjalan secara tepat.

Tantangan Keberhasilan Model Ekonomi Pemerintah

Ibrahimov menegaskan bahwa keberhasilan model tersebut tetap bergantung pada kemampuan pemerintah dalam mengelola risiko serta mengambil keputusan sulit. Restrukturisasi BUMN dan pengelolaan aset negara merupakan proses yang memiliki tingkat kompleksitas tinggi, sehingga membutuhkan konsistensi dalam pelaksanaannya.

Ke depan, arah Prabowonomics akan sangat dipengaruhi oleh bagaimana pemerintah menjalankan penataan BUMN, memperkuat fungsi Danantara, serta memastikan aset negara dapat mendukung prioritas pembangunan. Keputusan yang diambil dalam proses tersebut akan menjadi faktor penting dalam menentukan efektivitas kebijakan ekonomi Presiden Prabowo.

Kesimpulan

Rovshan Ibrahimov menilai restrukturisasi BUMN dan pembentukan Danantara Indonesia merupakan bagian utama dari Prabowonomics. Pemetaan yang menemukan 1.074 entitas menunjukkan besarnya tantangan penataan perusahaan negara, sementara penghapusan 290 entitas hingga Agustus 2026 menandai berlangsungnya proses merger, likuidasi, dan divestasi.

Danantara dipandang strategis karena berperan dalam pengelolaan aset negara sekaligus mendukung hilirisasi dan penciptaan lapangan kerja. Namun, kritik mengenai luasnya kewenangan dan pertanggungjawaban lembaga tersebut tetap menjadi perhatian. Pada akhirnya, keberhasilan kebijakan ini akan ditentukan oleh kemampuan pemerintah mengelola risiko dan mengambil keputusan sulit secara konsisten.