Pemerintah Tuntaskan Kewajiban Surat Utang BLBI Senilai Rp55 Triliun pada Agustus 2026

Jakarta – Pemerintah menyatakan telah merampungkan pembayaran kewajiban surat utang yang berkaitan dengan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), program yang menjadi bagian dari penanganan krisis ekonomi 1997-1998. Pelunasan tersebut diselesaikan pada Agustus 2026 dengan memanfaatkan surplus Bank Indonesia (BI) yang disetorkan ke kas negara sebesar Rp55 triliun.

Menteri Keuangan Suahasil Nazara menjelaskan bahwa surplus BI tersebut digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dana itu kemudian dialokasikan untuk membayar kewajiban surat utang negara yang diterbitkan pemerintah dalam rangka menangani krisis ekonomi pada akhir dekade 1990-an.

Kewajiban Surat Utang BLBI Resmi Tuntas

Suahasil menyampaikan bahwa pembayaran kewajiban surat utang terkait BLBI telah selesai dilakukan pada Agustus 2026. Pernyataan itu disampaikan dalam konferensi pers APBN KiTa di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Jumat (18/9).

Menurut Suahasil, pelunasan tersebut dapat dilakukan setelah pemerintah menerima setoran surplus BI senilai Rp55 triliun. Dana tersebut secara khusus digunakan untuk membayar kembali kewajiban surat utang yang diterbitkan pemerintah dalam rangka penanganan krisis ekonomi 1997-1998.

“Saat ini dengan adanya surplus BI Rp55 triliun yang telah digunakan untuk membayar kembali kewajiban surat utang dalam rangka BLBI zaman dahulu, itu sekarang surat utang yang dalam rangka penanganan krisis 97-98 kemarin tuntas kita selesaikan di bulan Agustus,” ujar Suahasil.

Surplus BI Diketahui dari Audit Laporan Keuangan

Suahasil mengatakan, informasi mengenai surplus Bank Indonesia diperoleh pemerintah melalui proses audit laporan keuangan tahun 2025. Berdasarkan ketentuan yang berlaku, surplus yang dibukukan oleh bank sentral harus disetorkan ke kas negara.

Pemerintah juga telah mengantisipasi adanya penerimaan tersebut. Dalam laporan semesteran, pemerintah mencantumkan proyeksi penerimaan dari surplus BI sebesar Rp56,4 triliun. Namun, realisasi setoran surplus yang digunakan untuk pembayaran kewajiban surat utang terkait BLBI tercatat sebesar Rp55 triliun.

Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan Capai Rp58 Triliun

Dengan terealisasinya setoran surplus Bank Indonesia, pendapatan negara yang berasal dari pos Kekayaan Negara Dipisahkan (KND) kini mencapai Rp58 triliun. Pos tersebut mencakup penerimaan yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan, termasuk surplus yang disetorkan oleh BI ke kas negara sesuai aturan yang berlaku.

Suahasil menegaskan bahwa penyaluran surplus BI tidak dilakukan tanpa dasar. Undang-undang mengatur bahwa surplus bank sentral yang disetorkan ke kas negara memiliki penggunaan tertentu, salah satunya untuk menyelesaikan kewajiban surat utang negara yang diterbitkan pemerintah saat menghadapi krisis ekonomi.

“Kalau Bank Indonesia itu memiliki surplus, dia akan memberikan kepada kas negara. Namun, undang-undang juga mengatakan bahwa kalau ada surplus dari Bank Indonesia itu, maka penggunaannya diatur,” kata Suahasil.

Pelunasan Dinilai sebagai Pencapaian Pemerintah

Pelunasan surat utang yang berkaitan dengan BLBI dinilai sebagai salah satu pencapaian penting dalam sejarah sektor keuangan Indonesia. Kewajiban tersebut merupakan bagian dari konsekuensi kebijakan penanganan krisis ekonomi yang terjadi pada 1997-1998.

Suahasil membandingkan penyelesaian kewajiban BLBI dengan pelunasan obligasi rekapitalisasi atau obligasi rekap. Pemerintah sebelumnya telah menuntaskan kewajiban obligasi rekap pada Juli 2020.

Dengan selesainya kewajiban surat utang terkait BLBI pada Agustus 2026, pemerintah menyatakan bahwa dua kelompok kewajiban surat utang yang berkaitan dengan penanganan krisis ekonomi tersebut telah berhasil diselesaikan dalam periode yang berbeda.

“Pelunasan ini merupakan prestasi bagi pemerintah karena akhirnya kita terhadap kewajiban surat utang pemerintah obligasi rekap. Kalau obligasi rekap itu sudah lunas di tahun 2020. Kalau obligasi dalam rangka BLBI itu baru kita selesaikan kemarin,” ujar Suahasil.

Kesimpulan

Pemerintah telah merampungkan pembayaran kewajiban surat utang terkait BLBI pada Agustus 2026 menggunakan surplus Bank Indonesia sebesar Rp55 triliun. Setoran tersebut diperoleh setelah proses audit laporan keuangan BI tahun 2025 dan disalurkan ke kas negara sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pelunasan ini menandai selesainya kewajiban surat utang yang diterbitkan untuk menangani krisis ekonomi 1997-1998. Setelah obligasi rekap lunas pada 2020, penyelesaian kewajiban BLBI menjadi pencapaian berikutnya bagi pemerintah dalam menuntaskan warisan pembiayaan dari krisis ekonomi tersebut.