Pemerintah Percepat Kebijakan Prioritas untuk Dorong Pertumbuhan Ekonomi Menuju 8 Persen

Jakarta – Pemerintah terus mempercepat pelaksanaan sejumlah kebijakan prioritas Presiden Prabowo Subianto untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional. Langkah tersebut dilakukan di tengah ketidakpastian ekonomi global yang masih dipengaruhi oleh risiko geopolitik, energi, perdagangan, dan pembiayaan.

Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto mengatakan, pemerintah berupaya memperkuat fundamental ekonomi melalui percepatan kebijakan di berbagai sektor strategis. Fokus utama mencakup peningkatan nilai tambah sumber daya alam, transformasi kelembagaan dan badan usaha milik negara (BUMN), penguatan investasi, serta pengembangan sumber pertumbuhan ekonomi baru.

“Pemerintah terus memastikan momentum pertumbuhan ekonomi nasional tetap terjaga melalui penguatan fundamental ekonomi dan percepatan kebijakan prioritas,” kata Haryo di Jakarta, Rabu (19/8).

Ekonomi Nasional Tetap Tumbuh Positif

Menurut Haryo, rangkaian kebijakan tersebut diarahkan untuk meningkatkan kapasitas produksi, memperkuat investasi, dan menciptakan sumber pertumbuhan baru yang dapat memberikan manfaat secara luas kepada masyarakat.

Meskipun prospek ekonomi global masih menghadapi berbagai risiko, kinerja perekonomian domestik tetap menunjukkan perkembangan positif. Ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5,45 persen pada semester I-2026. Pada periode yang sama, inflasi tercatat tetap terkendali di level 2,88 persen.

Dari sisi investasi, realisasi yang telah dicapai mencapai Rp1.010,6 triliun. Nilai tersebut tumbuh 7,2 persen secara tahunan. Capaian ini menjadi salah satu fondasi penting dalam menjaga kesinambungan pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus memperkuat kapasitas produksi dalam negeri.

Hilirisasi Didorong untuk Meningkatkan Nilai Tambah

Pemerintah juga terus mempercepat program hilirisasi dan penguatan rantai pasok nasional. Hingga 2026, telah dilakukan groundbreaking terhadap 26 proyek hilirisasi di sejumlah sektor strategis.

Proyek-proyek tersebut mencakup pengolahan batu bara menjadi DME atau dimetil eter, hilirisasi tembaga dan emas, pengembangan garam industri, pengolahan alumina menjadi aluminium, serta waste to energy.

Pelaksanaan berbagai proyek itu diharapkan mampu meningkatkan nilai tambah sumber daya alam di dalam negeri. Selain itu, proyek hilirisasi diproyeksikan membuka puluhan ribu lapangan kerja baru dan memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global.

Penguatan Pengelolaan Emas dan Devisa Ekspor

Pengelolaan sumber daya alam turut diperkuat melalui pengembangan Bank Emas dan optimalisasi devisa hasil ekspor atau DHE. Bank Emas yang dikelola Pegadaian dan Bank Syariah Indonesia telah mengelola 153 ton emas dengan nilai sekitar Rp360 triliun atau setara dengan sekitar 20 miliar dolar AS.

Sementara itu, PT Danantara Sumber Daya Indonesia telah mengelola DHE senilai 14 miliar dolar AS yang berasal dari tiga komoditas strategis. Pengelolaan tersebut dilakukan dalam kurun waktu dua bulan 13 hari operasional.

Selain mengelola devisa hasil ekspor, PT Danantara Sumber Daya Indonesia juga memantau lebih dari 6.500 transaksi ekspor. Pengawasan ini ditujukan untuk memperkuat tata kelola sekaligus mencegah praktik under invoicing dan transfer pricing.

Transformasi BUMN Terus Berjalan

Di sektor kelembagaan, pemerintah mengarahkan transformasi BUMN untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kontribusinya terhadap perekonomian nasional.

Dari total 1.074 BUMN, termasuk anak dan cucu usaha, sebanyak 290 perusahaan telah ditutup. Pemerintah juga menargetkan jumlah maksimum BUMN berada di angka 300 perusahaan.

Penataan tersebut berjalan seiring dengan peningkatan kinerja keuangan BUMN. Laba BUMN naik dari Rp186 triliun pada 2024 menjadi Rp326 triliun pada 2025. Dengan demikian, laba tersebut tumbuh sebesar 75,3 persen.

Sepuluh Agenda Transformasi untuk 2027

Memasuki 2027, pemerintah menyiapkan sejumlah agenda transformasi untuk meningkatkan kapasitas produksi, produktivitas, daya saing, dan kesejahteraan masyarakat.

Sepuluh agenda tersebut meliputi renovasi 10.000 puskesmas, pembangunan dan revitalisasi 441 rumah sakit umum daerah, renovasi sekolah, pengembangan Bursa Komoditas Indonesia, serta optimalisasi aset BUMN.

Pemerintah juga menyiapkan pengembangan energi surya berkapasitas 100 gigawatt, pembangunan Pusat Finansial Internasional Indonesia di Bali, Danantara Development Management Fund, elektrifikasi mobilitas rakyat, dan kebijakan dwi-kewarganegaraan.

Seluruh agenda itu diarahkan untuk memperkuat mesin pertumbuhan ekonomi melalui transformasi sisi penawaran, peningkatan sektor bernilai tambah tinggi, revitalisasi sektor ekonomi yang memiliki daya tahan, serta peningkatan daya saing investasi dan ekspor.

Menargetkan Pertumbuhan Ekonomi Menuju 8 Persen

Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi menuju 8 persen. Target tersebut diharapkan tercapai melalui dukungan investasi, penguatan industri, dan peningkatan produktivitas.

Selain mengejar pertumbuhan yang lebih tinggi, pemerintah menekankan pentingnya memastikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan mampu menciptakan lapangan kerja. Pengembangan sumber pertumbuhan baru juga diarahkan agar berlangsung secara produktif dan berkelanjutan.

Haryo menyampaikan bahwa agenda transformasi 2027 merupakan bagian dari upaya membangun fondasi ekonomi yang lebih kuat. Penguatan sektor strategis dan peningkatan daya saing diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus memperluas manfaatnya bagi masyarakat.

Kesimpulan

Pemerintah mempercepat kebijakan prioritas melalui hilirisasi, penguatan investasi, optimalisasi sumber daya alam, transformasi BUMN, dan pengembangan sektor-sektor ekonomi baru. Kinerja ekonomi nasional yang tetap positif menjadi modal penting untuk menghadapi ketidakpastian global.

Ke depan, berbagai agenda transformasi yang disiapkan untuk 2027 akan menjadi bagian penting dalam meningkatkan produktivitas, daya saing, dan kapasitas produksi nasional. Dengan pelaksanaan yang konsisten, pemerintah berharap pertumbuhan ekonomi dapat bergerak menuju 8 persen, tetap inklusif, serta mampu menciptakan lebih banyak lapangan kerja.