Wali Kota New York Siap Bantu Jakarta Terbitkan Obligasi Daerah Rp3,5 Triliun

Wali Kota New York Zohran Mamdani menyatakan kesiapan untuk membantu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menerbitkan obligasi daerah atau Jakarta Municipal Bond. Bantuan tersebut akan dilakukan melalui pengiriman tim keuangan New York untuk berbagi pengalaman mengenai persiapan hingga proses penerbitan obligasi.

Pernyataan itu disampaikan Mamdani saat menggelar pertemuan bilateral dengan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di Civic Hall, New York, Minggu (20/9). Dalam pertemuan tersebut, Mamdani mengungkapkan dukungannya terhadap rencana Jakarta menerbitkan obligasi daerah untuk mendukung pembiayaan pembangunan ibu kota.

New York Tawarkan Pengalaman Penerbitan Obligasi

Mamdani menyebut New York memiliki pengalaman menggunakan obligasi untuk membiayai berbagai kebutuhan pembangunan infrastruktur. Penggunaan obligasi tersebut mencakup pembiayaan pengolahan limbah dan pembangunan sejumlah fasilitas publik.

Pengalaman itu kemudian ditawarkan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai bahan pembelajaran dalam menyiapkan penerbitan Jakarta Municipal Bond. Mamdani menilai, tim keuangan New York dapat berbagi pengetahuan mengenai tahapan dan proses yang perlu dipersiapkan pemerintah daerah.

“Kami siap mengirimkan tim keuangan untuk berbagi pengalaman dengan Pemprov DKI Jakarta mengenai persiapan dan proses penerbitan obligasi daerah,” ungkap Mamdani.

Dukungan dari New York tersebut menjadi salah satu bentuk kerja sama dalam pertemuan bilateral antara kedua pemerintah daerah. Bagi Jakarta, pengalaman New York diharapkan dapat menjadi referensi dalam merancang skema penerbitan obligasi daerah.

Jakarta Rencanakan Obligasi Daerah Rp3,5 Triliun

Sebelumnya, Pramono Anung telah mengumumkan rencana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menerbitkan obligasi daerah senilai Rp3,5 triliun. Rencana tersebut disiapkan untuk mendukung pembangunan ibu kota di tengah tekanan terhadap kondisi fiskal Jakarta.

Tekanan fiskal itu muncul setelah pemerintah pusat melakukan pemotongan Dana Bagi Hasil atau DBH yang diterima Jakarta. Pramono menyebut pemotongan tersebut mencapai Rp15 triliun sehingga memberikan dampak terhadap ruang fiskal pemerintah daerah.

“Dengan dipotong Rp15 triliun, tentunya ada tekanan daripada fiskalnya Jakarta. Bagaimana terhadap hal ini? Saya sekarang ini, tahun ini, pertama kali menerbitkan, dan mungkin baru pertama kali ada di republik ini yang namanya obligasi daerah,” ungkap Pramono, Selasa (30/6).

Menurut rencana, penerbitan obligasi daerah akan menjadi salah satu instrumen pembiayaan pembangunan Jakarta. Pemerintah provinsi akan menggunakannya sebagai bagian dari strategi untuk tetap menjalankan pembangunan di tengah keterbatasan fiskal akibat berkurangnya DBH.

Obligasi untuk Mengelola Neraca Secara Lebih Cerdas

Wakil Koordinator Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta Yustinus Prastowo sebelumnya menjelaskan bahwa penerbitan obligasi daerah tidak semata-mata dilakukan karena Jakarta kekurangan dana. Instrumen tersebut disiapkan untuk membantu pemerintah daerah mengelola neraca keuangan secara lebih cerdas.

“Jakarta tidak membutuhkan obligasi karena kekurangan uang. Jakarta membutuhkan obligasi karena harus mengelola neracanya secara lebih cerdas,” tulis Prastowo, Sabtu (25/7).

Penjelasan tersebut menegaskan bahwa obligasi daerah dirancang sebagai bagian dari strategi pengelolaan keuangan dan pembiayaan pembangunan. Dengan demikian, penerbitan obligasi diharapkan dapat mempercepat pembangunan tanpa mengganggu keberlanjutan fiskal Jakarta.

Pemprov DKI Masih Menunggu Persetujuan Pemerintah Pusat

Meski rencana penerbitan Jakarta Municipal Bond telah disiapkan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih menunggu persetujuan dari pemerintah pusat. Persetujuan tersebut menjadi tahap penting sebelum obligasi daerah dapat diterbitkan.

Pramono mengatakan Pemprov DKI Jakarta sedang melakukan persiapan untuk menerbitkan obligasi daerah. Ia juga berharap pemerintah pusat memberikan izin terhadap rencana tersebut.

“Kami sedang bersiap untuk menerbitkan Jakarta Municipal Bond, yang kami sebut obligasi daerah. Saya berharap kami bisa mendapatkan izin dari pemerintah pusat,” ujar Pramono, Jumat (28/8).

Kesimpulan

Wali Kota New York Zohran Mamdani menyatakan siap mengirimkan tim keuangannya untuk membantu Jakarta mempersiapkan penerbitan obligasi daerah. Tawaran tersebut didasarkan pada pengalaman New York dalam menggunakan obligasi untuk membiayai pengolahan limbah dan berbagai fasilitas publik.

Di sisi lain, Pemprov DKI Jakarta berencana menerbitkan obligasi senilai Rp3,5 triliun untuk mendukung pembangunan di tengah tekanan fiskal akibat pemotongan DBH sebesar Rp15 triliun. Namun, pelaksanaan rencana tersebut masih menunggu persetujuan pemerintah pusat. Ke depan, pengalaman dari tim keuangan New York dapat menjadi bahan pembelajaran bagi Jakarta dalam menyiapkan proses penerbitan Jakarta Municipal Bond.