Strategi Pemerintah Mengejar Pertumbuhan Ekonomi 6 Persen pada 2027

Presiden Prabowo Subianto menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 6 persen pada 2027. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan target pertumbuhan ekonomi pada 2026 yang ditetapkan sebesar 5,4 persen. Sasaran itu tercantum bersama sejumlah asumsi makroekonomi dan kebijakan fiskal dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027.

Untuk mencapai target tersebut, pemerintah perlu menyiapkan mesin pertumbuhan yang lebih kuat dan berkelanjutan. Sejumlah ekonom menilai konsumsi rumah tangga tetap penting karena memiliki kontribusi terbesar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Namun, akselerasi menuju pertumbuhan 6 persen tidak dapat hanya mengandalkan konsumsi. Investasi produktif, industri manufaktur, serta ekspor bernilai tambah dinilai harus menjadi penggerak utama.

Konsumsi Tetap Menjadi Penopang Utama Ekonomi

Ekonom Universitas Andalas Syafruddin Karimi mengatakan konsumsi rumah tangga masih berperan sebagai jangkar perekonomian karena bobotnya paling besar terhadap PDB. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), konsumsi rumah tangga pada kuartal II 2026 tumbuh 5,06 persen.

Meski demikian, Syafruddin menilai tantangan konsumsi berkaitan dengan produktivitas dan efisiensi modal. Kondisi tersebut tercermin dari rasio Incremental Capital Output Ratio (ICOR) Indonesia yang berada di kisaran 5 hingga 6. Semakin tinggi ICOR, semakin tidak efisien investasi yang dilakukan karena membutuhkan modal lebih besar untuk menghasilkan pertumbuhan.

Konsumsi rumah tangga juga perlu diperkuat melalui peningkatan pendapatan riil masyarakat. Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede menilai pertumbuhan konsumsi tidak seharusnya hanya ditopang bantuan atau belanja pemerintah secara berulang. Penguatan daya beli harus berasal dari penciptaan lapangan kerja formal, kenaikan upah riil, inflasi pangan yang rendah, dan kondisi kelas menengah yang lebih kuat.

Hal tersebut menjadi penting karena penjualan eceran riil pada Mei 2026 masih mengalami kontraksi sebesar 3,9 persen secara tahunan. Menurut Josua, pertumbuhan konsumsi perlu ditingkatkan dari kisaran 5 persen menjadi sekitar 5,5 hingga 5,7 persen agar dapat mendukung pencapaian target ekonomi 2027.

Investasi Produktif Harus Menjadi Mesin Utama

Selain konsumsi, investasi menjadi faktor penentu dalam mengejar pertumbuhan ekonomi 6 persen. Pada kuartal II 2026, investasi tumbuh 6,87 persen. Namun, laju tersebut dinilai masih perlu dipacu hingga sekitar 8,0 sampai 8,5 persen.

Pemerintah menargetkan realisasi penanaman modal pada 2027 mencapai Rp2.322 triliun. Target tersebut naik sekitar 13,8 persen dibandingkan sasaran pada 2026. Agar memberikan dampak lebih besar terhadap perekonomian, komposisi investasi perlu diarahkan dari pembangunan fisik dan pembelian kendaraan menuju mesin produksi, pabrik, teknologi, kawasan industri, serta peningkatan kapasitas ekspor.

Syafruddin mengingatkan bahwa investasi berisiko tidak memberikan dampak optimal apabila hanya meningkatkan impor tanpa memperkuat produktivitas domestik. Karena itu, pemerintah perlu mendorong keterlibatan swasta, hilirisasi yang berorientasi ekspor, penyaluran kredit produktif, serta pembangunan proyek yang dapat menurunkan biaya logistik dengan cepat.

Danantara Diharapkan Memancing Modal Swasta

Dalam strategi investasi, Danantara dinilai perlu berfungsi sebagai pemancing masuknya modal swasta untuk membiayai industrialisasi. Josua menegaskan lembaga tersebut tidak seharusnya menggantikan peran swasta atau membuat seluruh pembiayaan hilirisasi dan industrialisasi ditanggung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Dengan skema tersebut, belanja publik produktif dan Danantara dapat mendorong investasi swasta. Investasi kemudian diharapkan meningkatkan kapasitas industri, produksi, penciptaan lapangan kerja, pendapatan masyarakat, hingga konsumsi rumah tangga.

Industri Manufaktur dan Ekspor Bernilai Tambah

Syafruddin menilai target pertumbuhan 6 persen tidak akan tercapai jika pemerintah hanya mengandalkan sektor jasa yang tumbuh cepat tetapi memiliki bobot relatif kecil dalam PDB. Industri pengolahan yang menyumbang sekitar 19 persen PDB harus menjadi salah satu mesin utama pertumbuhan, dengan sasaran pertumbuhan sekitar 6,5 hingga 7 persen.

Sektor perdagangan diharapkan tumbuh sekitar 6 persen. Sementara itu, sektor konstruksi ditargetkan tumbuh 7 hingga 8 persen, informasi dan komunikasi 8 hingga 10 persen, serta transportasi dan akomodasi sekitar 7 hingga 9 persen.

Sektor pertanian tetap perlu mencatat pertumbuhan 4 hingga 5 persen. Pertumbuhan sektor ini penting untuk menjaga pendapatan masyarakat desa sekaligus membantu mengendalikan inflasi pangan. Adapun sektor pertambangan dinilai tidak sebaiknya menjadi sandaran utama karena kinerjanya sangat sensitif terhadap perubahan harga komoditas global.

Ekspor Neto Perlu Berbalik Menjadi Penopang

Mesin pertumbuhan berikutnya adalah ekspor neto. Kinerja ekspor perlu ditingkatkan agar tidak lagi menjadi penghambat pertumbuhan, setidaknya hingga berada dalam posisi netral. Pada kuartal II 2026, ekspor tumbuh 4,13 persen, tetapi peningkatan impor hingga 8,82 persen menggerus kontribusinya terhadap perekonomian.

Josua memperkirakan ekspor perlu tumbuh sekitar 8 hingga 9 persen, sedangkan impor dijaga pada kisaran 6,5 hingga 7,5 persen. Namun, pengendalian impor tidak berarti menghentikan masuknya barang modal dan bahan baku produktif. Impor yang perlu ditekan adalah barang konsumsi serta produk yang sebenarnya dapat diproduksi secara efisien di dalam negeri.

Secara indikatif, kombinasi yang dibutuhkan untuk mengejar pertumbuhan 6 persen terdiri atas konsumsi rumah tangga sebesar 5,5 hingga 5,7 persen, investasi 8,0 hingga 8,5 persen, konsumsi pemerintah 5 hingga 6 persen, ekspor 8 hingga 9 persen, dan impor 6,5 hingga 7,5 persen. Angka tersebut bukan persamaan yang harus dipenuhi secara persis, tetapi memberikan gambaran mengenai kebutuhan akselerasi setiap komponen ekonomi.

APBN Harus Mendorong Produktivitas

Belanja pemerintah tidak harus tumbuh dua digit untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi 2027. Konsumsi pemerintah pada kisaran 5 hingga 6 persen dinilai sudah memadai selama kualitas belanjanya meningkat.

APBN perlu diarahkan sebagai pemicu investasi dan produktivitas melalui pembangunan irigasi, jalan, pelabuhan, pendidikan, kesehatan, perumahan, energi, dan infrastruktur digital. Dengan demikian, pemerintah tidak menjadi satu-satunya mesin pertumbuhan, melainkan menciptakan kondisi agar sektor swasta dan industri dapat berkembang.

Kesimpulan

Target pertumbuhan ekonomi 6 persen pada 2027 membutuhkan kombinasi kebijakan yang tidak hanya bertumpu pada konsumsi rumah tangga. Investasi produktif harus dipacu hingga 8,0-8,5 persen, industri manufaktur perlu tumbuh lebih cepat, sementara ekspor bernilai tambah harus diperkuat agar pertumbuhan impor tidak lebih tinggi daripada ekspor.

Ke depan, keberhasilan strategi tersebut akan sangat bergantung pada kemampuan pemerintah meningkatkan kualitas belanja publik, menarik modal swasta, memperkuat daya beli masyarakat, dan mendorong efisiensi investasi. Jika kebijakan tersebut berjalan konsisten, akselerasi pertumbuhan dapat memberikan dampak lebih luas terhadap lapangan kerja, UMKM, pendapatan masyarakat, dan penerimaan pajak, sekaligus tetap menjaga target defisit sebesar 2,4 persen terhadap PDB.