RAPBN 2027: Anggaran Pendidikan Rp820,8 Triliun, Program MBG Dapat Rp240,2 Triliun

Pemerintah menyiapkan anggaran pendidikan sebesar Rp820,8 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RAPBN 2027. Anggaran tersebut akan digunakan untuk mendukung berbagai program pendidikan, termasuk pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dijalankan oleh Badan Gizi Nasional (BGN).

Dari total anggaran pendidikan tersebut, program MBG memperoleh alokasi sekitar Rp240,2 triliun. Pemerintah menargetkan program ini dapat memenuhi kebutuhan gizi 72,1 juta penerima manfaat pada 2027. Penerima manfaat tersebut mencakup siswa, prasiswa, ibu hamil dan menyusui, serta balita.

Anggaran MBG 2027 Mencapai Rp240,2 Triliun

Berdasarkan Buku II Nota Keuangan, anggaran program MBG melalui BGN dalam RAPBN tahun anggaran 2027 direncanakan sebesar Rp240.201,5 miliar atau setara dengan Rp240,2 triliun. Anggaran tersebut menjadi bagian dari kebijakan pemerintah dalam memperkuat pemenuhan asupan gizi bagi kelompok penerima manfaat.

“Pada RAPBN tahun anggaran 2027, anggaran untuk program MBG melalui BGN direncanakan sebesar Rp240.201,5 miliar (Rp240,2 triliun),” tulis Buku II Nota Keuangan halaman 3-44, sebagaimana dikutip pada Rabu (19/8).

Program MBG menjadi salah satu fokus dalam arah kebijakan anggaran pendidikan 2027. Pemerintah menyatakan pemberian asupan gizi yang terjamin akan dilakukan bersamaan dengan penyempurnaan tata kelola serta penyesuaian target sasaran, khususnya di satuan pendidikan.

Target Penerima Manfaat Turun Dibandingkan 2026

Target penerima manfaat program MBG pada 2027 ditetapkan sebanyak 72,1 juta orang. Kelompok sasaran itu terdiri atas siswa, prasiswa, ibu hamil atau menyusui, dan balita.

Jumlah tersebut lebih rendah dibandingkan target pada 2026 yang mencapai 82,9 juta penerima manfaat. Sejalan dengan penurunan target tersebut, anggaran MBG pada 2027 juga lebih rendah dibandingkan alokasi tahun sebelumnya.

Pada 2026, anggaran program MBG tercatat sebesar Rp268,0 triliun. Dengan demikian, alokasi untuk program tersebut dalam RAPBN 2027 turun menjadi sekitar Rp240,2 triliun.

Fokus Pemerintah pada Perbaikan Tata Kelola MBG

Pemerintah menyampaikan bahwa kebijakan dan strategi program MBG pada 2027 akan diarahkan pada perbaikan tata kelola secara menyeluruh. Langkah tersebut mencakup penataan seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG.

Selain penataan SPPG, pemerintah juga akan melakukan refocusing terhadap penerima manfaat program MBG. Penyesuaian sasaran ini menjadi bagian dari upaya untuk menyempurnakan pelaksanaan program dan memastikan arah kebijakan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Pembentukan Command Centre dan Survei Status Gizi

Strategi lainnya adalah pembentukan command centre program MBG. Fasilitas tersebut ditujukan untuk meningkatkan koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan program.

Pemerintah juga merencanakan penyusunan survei status gizi bagi penerima manfaat program MBG. Survei ini disebut sebagai bagian dari langkah penyempurnaan pelaksanaan program, bersamaan dengan perbaikan tata kelola dan penataan sasaran penerima.

Alokasi Anggaran untuk Kemendikdasmen dan Kemendiktisaintek

Selain dialokasikan untuk program MBG, anggaran pendidikan dalam RAPBN 2027 juga digunakan untuk sejumlah program di bawah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen serta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi atau Kemendiktisaintek.

Kemendikdasmen memperoleh alokasi anggaran sekitar Rp61,1 triliun. Sementara itu, Kemendiktisaintek menerima alokasi sebesar Rp65,1 triliun dalam RAPBN 2027.

Kesimpulan

RAPBN 2027 mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar Rp820,8 triliun, dengan sekitar Rp240,2 triliun diarahkan untuk program MBG melalui BGN. Pemerintah menargetkan 72,1 juta penerima manfaat, atau lebih rendah dibandingkan target 82,9 juta penerima pada 2026.

Penurunan anggaran dan target penerima akan diikuti dengan penataan tata kelola, refocusing sasaran, pembentukan command centre, serta penyusunan survei status gizi. Ke depan, pelaksanaan program MBG akan bergantung pada penerapan strategi tersebut agar program dapat berjalan sesuai arah kebijakan anggaran pendidikan 2027.