Bahlil Sebut Harga Minyak Dunia seperti Demam Malaria, Pemerintah Kejar Kedaulatan Energi

JAKARTA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menggambarkan pergerakan harga minyak mentah dunia yang sangat fluktuatif seperti seseorang yang sedang mengalami demam malaria. Menurutnya, harga minyak dapat berubah secara drastis dalam waktu singkat, bahkan pada hari yang sama.

Pernyataan tersebut disampaikan Bahlil dalam acara Geothermal Convention & Exhibition yang berlangsung di Jakarta International Convention Center, Rabu (19/8). Ia menjelaskan bahwa perubahan harga minyak dunia sulit diprediksi karena dipengaruhi oleh berbagai kesepakatan serta isu geopolitik yang berkembang.

Situasi tersebut menjadi perhatian pemerintah karena gejolak harga minyak berhubungan erat dengan ketahanan energi dan kondisi ekonomi global. Dalam menghadapi ketidakpastian itu, pemerintah mendorong pencarian sumber energi alternatif untuk memperkuat kedaulatan energi nasional Indonesia.

Harga Minyak Dunia Berubah Sangat Cepat

Bahlil mengatakan harga minyak dunia tidak bergerak secara stabil. Perubahannya dapat terjadi dalam waktu singkat, dengan tren penurunan dan kenaikan yang berlangsung tidak menentu.

“Harga daripada minyak dunia saya umpamakan seperti orang sakit malaria. Pagi bisa turun, malam bisa naik. Tiga hari bisa turun, tujuh hari bisa naik,” ujar Bahlil.

Menurut dia, kondisi tersebut menunjukkan bahwa harga minyak dunia sangat dipengaruhi oleh perkembangan situasi internasional. Kesepakatan maupun isu mengenai status penguasaan akses di kawasan Selat Hormuz menjadi salah satu faktor yang turut memengaruhi pergerakan harga minyak.

Ketegangan Geopolitik Pengaruhi Energi Global

Bahlil menyebut belum ada pihak yang mampu memastikan kapan ketegangan geopolitik dunia akan benar-benar berakhir. Ketidakpastian itu tidak hanya berdampak pada sektor energi, tetapi juga ikut mengoreksi proyeksi pertumbuhan ekonomi global.

Rangkaian situasi tersebut mendorong hampir seluruh pemimpin dunia untuk lebih memprioritaskan program perlindungan terhadap kepentingan negaranya masing-masing. Ketergantungan yang tinggi terhadap energi, terutama ketika aksesnya berkaitan dengan kawasan strategis seperti Selat Hormuz, dinilai dapat memengaruhi kedaulatan sebuah negara.

“Bayangkan kalau hampir semua dunia menggantungkan hidupnya di sektor energi gara-gara Selat Hormuz. Di mana letak kedaulatan dan kemerdekaan sebuah bangsa termasuk Indonesia?” kata Bahlil.

Presiden Minta Terobosan Energi Alternatif

Dengan mempertimbangkan dinamika global tersebut, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan jajarannya untuk segera mencari terobosan alternatif. Langkah ini diarahkan untuk memastikan kedaulatan energi nasional Indonesia di tengah perubahan harga minyak dan ketidakpastian geopolitik.

Pemerintah kemudian menetapkan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) untuk periode 2025 hingga 2035. Rencana tersebut menjadi salah satu pijakan dalam pengembangan sistem penyediaan tenaga listrik dan pelaksanaan transisi energi.

RUPTL 2025-2035 Dorong Bauran Energi Baru Terbarukan

Dalam RUPTL 2025-2035, porsi bauran energi baru terbarukan ditargetkan mendominasi hingga 70–75 persen. Sumber energi yang disebut dalam rencana tersebut antara lain gas, panel surya, panas bumi atau geothermal, serta air.

Pengembangan energi terbarukan dipandang sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk mengurangi ketergantungan pada sumber energi yang harganya mudah bergejolak. Melalui diversifikasi sumber energi, Indonesia diharapkan memiliki pilihan yang lebih beragam dalam memenuhi kebutuhan energi nasional.

Target Pembangunan PLTS 100 Gigawatt

Sebagai bentuk keseriusan dalam menjalankan transisi energi, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dengan kapasitas 100 gigawatt dalam beberapa tahun ke depan.

Bahlil mengatakan tahap awal pembangunan tersebut akan dimulai pada tahun ini. Pada tahap pertama, pemerintah menargetkan pembangunan PLTS berkapasitas 30 gigawatt.

“Tahun ini kita akan sudah mulai masuk tahap pertama dengan pembangunan 30 gigawatt,” ujar Bahlil.

Kesimpulan

Fluktuasi harga minyak dunia yang diibaratkan Bahlil seperti demam malaria menunjukkan besarnya pengaruh ketidakpastian geopolitik terhadap sektor energi. Perubahan harga yang dapat terjadi dalam waktu singkat menjadi tantangan bagi negara-negara yang masih bergantung pada energi dan akses kawasan strategis.

Indonesia merespons kondisi tersebut dengan mendorong kedaulatan energi melalui pengembangan sumber energi alternatif. Penetapan RUPTL 2025-2035, dominasi bauran energi baru terbarukan hingga 70–75 persen, serta target pembangunan PLTS 100 gigawatt menjadi bagian dari arah kebijakan tersebut. Tahap awal pembangunan PLTS sebesar 30 gigawatt yang dimulai tahun ini akan menjadi langkah penting dalam pelaksanaan transisi energi nasional.