Airlangga Hartarto Tanggapi Polemik Kategori Desil yang Dinilai Tak Sesuai Kondisi Ekonomi

Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto merespons polemik mengenai kategori desil yang ramai diperbincangkan masyarakat. Sejumlah warga mengaku terkejut setelah mengetahui status desil mereka karena dianggap tidak mencerminkan kondisi ekonomi yang sebenarnya.

Desil menjadi salah satu kategori yang digunakan untuk menggambarkan tingkat kesejahteraan keluarga. Berdasarkan informasi pada laman resmi Cek Bansos Kementerian Sosial, pengelompokan tersebut disusun dengan mempertimbangkan sejumlah variabel sosial ekonomi.

Variabel itu antara lain mencakup informasi individu, seperti pekerjaan dan pendidikan. Selain itu, terdapat pula keterangan mengenai kondisi perumahan, daya listrik, serta kepemilikan aset. Data dari berbagai indikator tersebut kemudian digunakan untuk menentukan posisi kesejahteraan sebuah keluarga dalam kategori desil.

Airlangga Sebut Kategori Desil Berbasis Sensus

Menanggapi perdebatan terkait penentuan desil, Airlangga mengatakan bahwa pembagian kategori tersebut didasarkan pada data yang dikumpulkan melalui mekanisme sensus. Ia juga menyebut keberadaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional atau DTSEN sebagai basis data yang digunakan.

“Desil itu basisnya sensus ekonomi. Jadi, sudah ada DTSEN (data tunggal sosial dan ekonomi nasional),” kata Airlangga di AYANA Midplaza, Jakarta Pusat, Rabu (19/8), seperti dikutip Detik Finance.

Meski demikian, Airlangga tidak menjelaskan secara rinci apakah penentuan kategori desil lebih mengacu pada besaran pengeluaran, kepemilikan aset, atau indikator tertentu lainnya. Ia hanya memastikan bahwa berbagai indikator ekonomi yang digunakan dihimpun melalui metode survei.

“Ya itu berdasarkan survei,” ujar Airlangga.

Desil Diukur dari Berbagai Variabel Sosial Ekonomi

Dalam penjelasan Kementerian Sosial, desil merupakan kelompok kesejahteraan keluarga yang dibentuk berdasarkan kondisi sosial dan ekonomi. Artinya, penilaian tidak hanya melihat satu aspek, melainkan menggabungkan sejumlah keterangan mengenai kehidupan keluarga.

Indikator Individu dan Perumahan

Informasi mengenai individu, seperti pekerjaan dan pendidikan, menjadi bagian dari variabel yang diperhitungkan. Kondisi tempat tinggal juga termasuk dalam penilaian, antara lain melalui keterangan mengenai keadaan rumah dan daya listrik.

Selain itu, kepemilikan aset turut menjadi salah satu informasi yang digunakan dalam pengelompokan. Seluruh keterangan tersebut kemudian dihimpun melalui proses pendataan yang disebut pemerintah berbasis sensus dan survei.

Warga Kaget Mengetahui Status Desil

Polemik muncul setelah masyarakat dapat memeriksa status desil secara mandiri melalui situs dtsen-form.bps.go.id. Pengecekan dilakukan dengan memasukkan Nomor Induk Kependudukan atau NIK.

Sejumlah warga kemudian menyampaikan keberatan karena kategori yang muncul dinilai tidak sesuai dengan kondisi finansial mereka. Mereka mempertanyakan dasar penilaian yang menempatkan keluarga dalam desil tertentu.

Salah satu warga yang mengaku terkejut adalah Fitri, ibu rumah tangga di Bekasi, Jawa Barat. Ia mengetahui bahwa dirinya ditempatkan pada desil 10, yakni kategori dengan tingkat kesejahteraan tertinggi.

Menurut Fitri, kondisi tersebut tidak menggambarkan keadaan ekonomi keluarganya. Ia menyebut suaminya merupakan pebisnis kaos sablon berskala kecil. Keluarganya juga hanya memiliki satu sepeda motor dan masih menumpang tinggal di rumah orang tua.

“Cuma punya motor, rumah juga numpang ke orang tua, tahu-tahu desil 10,” keluh Fitri.

Penjelasan Data Menjadi Sorotan

Pernyataan Airlangga bahwa kategori desil bersumber dari sensus dan survei menjadi penjelasan pemerintah atas sistem pengelompokan tersebut. Namun, polemik di masyarakat menunjukkan masih adanya pertanyaan mengenai cara setiap indikator dihitung dan bagaimana hasil akhirnya menentukan posisi sebuah keluarga.

Ke depan, penjelasan yang lebih terperinci mengenai mekanisme penilaian desil akan menjadi penting agar masyarakat dapat memahami dasar pengelompokan tersebut. Kejelasan informasi juga diperlukan untuk menjawab perbedaan antara kategori yang tercatat dalam sistem dan kondisi ekonomi yang dirasakan warga sehari-hari.

Kesimpulan

Airlangga Hartarto menegaskan bahwa kategori desil disusun berdasarkan data sensus ekonomi dalam DTSEN serta dihimpun melalui survei. Penilaian tersebut mencakup berbagai variabel sosial ekonomi, mulai dari pekerjaan, pendidikan, kondisi rumah, daya listrik, hingga kepemilikan aset.

Meski demikian, munculnya keluhan dari masyarakat, termasuk warga yang ditempatkan pada desil 10, memperlihatkan adanya pertanyaan mengenai kesesuaian hasil pendataan dengan kondisi nyata. Penjelasan lebih lanjut mengenai indikator dan mekanisme penentuan desil diharapkan dapat membantu masyarakat memahami sistem tersebut.