Anggaran MBG 2027 Rp240,2 Triliun: 97 Persen untuk Program Makan, 3 Persen Operasional BGN

JAKARTA – Badan Gizi Nasional (BGN) mengungkapkan rincian rencana penggunaan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dialokasikan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027. Dari total anggaran sekitar Rp240,2 triliun, sebagian besar dana akan diarahkan langsung untuk pelaksanaan program makan bagi masyarakat penerima manfaat.

Kepala BGN Sudaryono menjelaskan, sekitar 97 persen dari anggaran tersebut direncanakan digunakan untuk kebutuhan program MBG. Sementara itu, sekitar 3 persen lainnya dialokasikan untuk mendukung operasional BGN, termasuk pengawasan, monitoring, serta pembayaran gaji pegawai.

97 Persen Anggaran Difokuskan untuk Program MBG

Sudaryono mengatakan, total anggaran MBG yang disiapkan pemerintah sudah mencakup kebutuhan operasional BGN. Dengan demikian, dana yang secara langsung dikonversi untuk pelaksanaan program makan diperkirakan mencapai sekitar 97 persen dari total alokasi.

“Rp240 triliun itu sudah termasuk anggaran untuk operasional BGN. Yang dialokasikan untuk program makannya sekitar 97 persen,” kata Sudaryono di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Jumat (28/8).

Jika dihitung dari total anggaran sekitar Rp240 triliun, porsi 3 persen untuk operasional BGN berada di kisaran Rp6 triliun. Dana tersebut digunakan untuk menunjang berbagai kebutuhan kelembagaan agar pelaksanaan MBG dapat berjalan sesuai rencana.

Operasional BGN Mencakup Pengawasan dan Gaji Pegawai

Menurut Sudaryono, anggaran operasional BGN tidak hanya digunakan untuk kebutuhan administrasi. Porsi tersebut juga mencakup fungsi pengawasan dan monitoring terhadap pelaksanaan program MBG di berbagai wilayah.

Selain itu, anggaran operasional digunakan untuk membayar gaji pegawai BGN, termasuk kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang mengelola dapur MBG. Kepala SPPG disebut berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan menerima gaji dari BGN.

“Operasional BGN sendiri sebetulnya hanya sekitar 3 persen dari anggaran itu. Kalau 3 persen kali Rp240 triliun, sekitar Rp6 triliun lebih untuk fungsi pengawasan, monitoring, dan gaji-gaji, termasuk gaji kepala SPPG,” ujar Sudaryono.

Lebih dari 30 Ribu Pegawai Menerima Gaji dari BGN

Sudaryono menambahkan, jumlah pegawai yang menerima gaji melalui BGN mencapai lebih dari 30 ribu orang. Sebagian di antaranya merupakan kepala SPPG yang bertanggung jawab terhadap operasional dapur MBG.

Meski kebutuhan pegawai dan pengawasan turut diperhitungkan, Sudaryono menegaskan porsi terbesar anggaran tetap diperuntukkan bagi pelaksanaan program makan. Pemerintah berencana mengarahkan sekitar 97 persen dari anggaran tersebut untuk mendukung penyaluran MBG kepada penerima manfaat.

Pembahasan Anggaran MBG 2027 dengan Kementerian Keuangan

Rincian penggunaan anggaran itu dibahas Sudaryono dalam pertemuan dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Pertemuan tersebut turut membahas rencana pelaksanaan MBG pada 2027.

Sudaryono menyampaikan, pembahasan dengan Kementerian Keuangan dilakukan untuk menyamakan pemahaman terkait kebutuhan anggaran dan rencana pelaksanaan program. Koordinasi tersebut menjadi bagian dari persiapan pemerintah dalam menjalankan MBG pada tahun anggaran mendatang.

Dalam RAPBN 2027, pemerintah mengalokasikan sekitar Rp240,2 triliun untuk program MBG melalui BGN. Anggaran tersebut menjadi bagian dari total anggaran pendidikan yang mencapai sekitar Rp820,8 triliun.

Target MBG 2027 Capai 72,1 Juta Penerima

Alokasi anggaran MBG pada 2027 tercatat lebih rendah dibandingkan anggaran program serupa pada 2026 yang mencapai Rp268 triliun. Namun, pemerintah tetap menetapkan target penerima manfaat yang besar, yakni sekitar 72,1 juta orang.

Penerima manfaat tersebut terdiri atas siswa, prasiswa, ibu hamil, ibu menyusui, serta balita. Untuk mendukung pelaksanaan program, pemerintah berencana melakukan perbaikan tata kelola dan penataan seluruh SPPG.

Kebijakan MBG 2027 juga akan diarahkan pada refocusing penerima manfaat. Selain itu, pemerintah menyiapkan command centre untuk memperkuat koordinasi lintas sektor serta melaksanakan survei status gizi bagi penerima program MBG.

Kesimpulan

Anggaran MBG dalam RAPBN 2027 mencapai sekitar Rp240,2 triliun. Dari jumlah tersebut, sekitar 97 persen direncanakan digunakan untuk pelaksanaan program makan, sedangkan 3 persen atau sekitar Rp6 triliun dialokasikan untuk operasional BGN.

Anggaran operasional tersebut mencakup pengawasan, monitoring, serta pembayaran gaji lebih dari 30 ribu pegawai, termasuk kepala SPPG. Dengan target 72,1 juta penerima manfaat, pelaksanaan MBG 2027 akan bergantung pada penguatan tata kelola, penataan SPPG, koordinasi lintas sektor, dan pemetaan status gizi penerima.