Antrean BBM di Sulawesi Selatan Terurai, Bahlil Soroti Tangki Modifikasi dan Penyalahgunaan BBM Subsidi
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkap perkembangan kondisi penyaluran bahan bakar minyak (BBM) setelah terjadi antrean panjang di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Sulawesi Selatan. Menurut Bahlil, antrean yang sempat terjadi di wilayah Makassar kini telah terurai dan dinyatakan selesai.
Bahlil menyampaikan bahwa perkembangan tersebut telah dilaporkan kepada Presiden RI Prabowo Subianto. Pemerintah juga telah memberikan perhatian terhadap penyebab antrean serta langkah penertiban yang perlu dilakukan di lapangan. Koordinasi dengan PT Pertamina akan terus dilakukan untuk memastikan implementasi kebijakan berjalan sesuai arahan.
Antrean BBM di Makassar Disebut Sudah Terurai
Bahlil mengatakan kondisi antrean BBM di Makassar sudah kembali terurai. Ia menyampaikan hal tersebut saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (17/9). Menurutnya, persoalan yang terjadi sebelumnya telah diselesaikan dan perkembangannya sudah dilaporkan kepada Presiden.
“Yang terjadi kemarin di Makassar alhamdulillah sudah bisa terurai dan sudah selesai dan saya sudah laporkan kepada Bapak Presiden,” ujar Bahlil.
Pernyataan tersebut disampaikan setelah antrean kendaraan di sejumlah SPBU wilayah Sulawesi Selatan mengular hingga beberapa kilometer. Situasi itu sempat menjadi perhatian karena berkaitan dengan perubahan penggunaan BBM dari jenis nonsubsidi menjadi BBM subsidi.
Perubahan Penggunaan BBM Jadi Salah Satu Pemicu
Bahlil mengakui bahwa antrean panjang tersebut merupakan dampak dari adanya perubahan penggunaan BBM. Sebagian pengguna yang sebelumnya memakai BBM nonsubsidi beralih menggunakan BBM subsidi. Perubahan tersebut kemudian meningkatkan tekanan terhadap penyaluran BBM subsidi di sejumlah SPBU.
Selain faktor perubahan penggunaan BBM, Bahlil menyebut terdapat dugaan tindakan yang dilakukan oleh oknum tertentu untuk mendapatkan BBM subsidi dalam jumlah besar. Berdasarkan temuan kepolisian yang disampaikan Bahlil, ada pihak yang sengaja memperbesar kapasitas tangki kendaraan.
Dugaan Modifikasi Tangki Kendaraan
Menurut Bahlil, modifikasi tangki dilakukan agar kendaraan dapat menampung BBM subsidi melebihi kapasitas normal. Ia menyebut terdapat kendaraan dengan tangki berkapasitas hingga 700 liter, bahkan mencapai 1 ton. Kendaraan yang digunakan pun disebut bukan kendaraan khusus, melainkan mobil yang secara tampilan masih tergolong baik.
“Harus diakui berdasarkan temuan dari polisi, itu sengaja membuat tangkinya besar. Ada yang 700 liter, ada yang 1 ton, kemudian diisi dengan mobil yang baik. Dengan mobil Pajero, apa, segala macam,” kata Bahlil.
Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Laode Sulaeman sebelumnya juga menjelaskan dugaan praktik serupa. Ia menyebut ada pihak yang secara sengaja menambah kapasitas tangki kendaraan untuk menampung BBM subsidi lebih banyak daripada batas yang seharusnya.
Kapasitas Tangki Ditambah Melebihi Ukuran Normal
Bahlil menjelaskan, kapasitas tangki kendaraan yang telah dimodifikasi dapat ditambah hingga 50 persen atau bahkan 75 persen dari ukuran semestinya. Dengan cara tersebut, kendaraan bisa mengisi BBM subsidi dalam jumlah lebih besar pada setiap transaksi.
“Ya diangisi, tapi tangkinya diperbesar. Contohnya tangkinya ditambah, yang harusnya kapasitasnya X, ditambah X plus 50 persen, X plus 75 persen,” ujar Bahlil saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/9).
Arahan Presiden dan Koordinasi dengan Pertamina
Bahlil menyebut Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan agar praktik tersebut segera ditertibkan. Penertiban diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan BBM subsidi dan menjaga agar penyalurannya dapat berlangsung sesuai ketentuan.
Untuk pelaksanaan di lapangan, Bahlil menyatakan akan terus berkoordinasi dengan Pertamina. Koordinasi tersebut berkaitan dengan penerapan langkah-langkah penanganan setelah antrean panjang terjadi di SPBU wilayah Sulawesi Selatan.
Kesimpulan
Antrean panjang BBM di Makassar dan sejumlah wilayah Sulawesi Selatan disebut telah terurai. Bahlil menjelaskan, kondisi tersebut dipengaruhi oleh peralihan penggunaan BBM nonsubsidi ke BBM subsidi serta dugaan penyalahgunaan oleh oknum yang memodifikasi tangki kendaraan agar mampu menampung BBM dalam jumlah besar.
Pemerintah kini menindaklanjuti persoalan tersebut melalui arahan Presiden untuk melakukan penertiban dan koordinasi dengan Pertamina. Ke depan, pelaksanaan penertiban di lapangan menjadi hal penting untuk memastikan BBM subsidi tidak digunakan secara berlebihan oleh pihak tertentu dan penyalurannya tetap berjalan sesuai sasaran.
Sumber: Cnnindonesia



Post Comment