BGN Ungkap Penyebab Gangguan Kesehatan MBG Banyak Berkaitan dengan Lauk Rusak

Jakarta – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono mengungkapkan bahwa banyak kasus gangguan kesehatan yang terjadi setelah konsumsi Makan Bergizi Gratis (MBG) berkaitan dengan kondisi makanan. Kerusakan paling banyak ditemukan pada lauk dan sayuran, terutama makanan dengan sumber protein hewani seperti ayam, telur, ikan, dan daging.

Pernyataan tersebut disampaikan Sudaryono di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Kamis (17/9). Menurut dia, kondisi bahan baku menjadi salah satu aspek yang perlu diperketat dalam penyelenggaraan program MBG. Proses memasak yang telah mengikuti prosedur dinilai tetap tidak cukup apabila bahan makanan yang digunakan sejak awal sudah dalam kondisi buruk.

Lauk Protein Hewani Paling Banyak Bermasalah

Sudaryono mengatakan, berdasarkan evaluasi selama sekitar 50 hari menjabat sebagai Kepala BGN, gangguan kesehatan setelah konsumsi MBG lebih banyak berkaitan dengan kerusakan lauk dan sayuran. Namun, jenis makanan yang paling sering ditemukan dalam kasus tersebut adalah lauk dengan sumber protein hewani.

Protein hewani yang dimaksud mencakup ayam, telur, ikan, daging, serta berbagai olahan dari bahan-bahan tersebut. Bahan pangan jenis ini membutuhkan perhatian khusus dalam proses penerimaan, penyimpanan, pengolahan, hingga penyajiannya.

“Mau masaknya benar, kalau bahan bakunya sudah busuk ya enggak, tetap aja orang akan keracunan,” ujar Sudaryono.

BGN Perketat Pemeriksaan Bahan Baku

Untuk mencegah masalah serupa, BGN mulai menerapkan pemeriksaan terhadap bahan baku ketika diterima oleh dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Pemeriksaan tersebut ditujukan untuk memastikan bahan yang digunakan dalam proses produksi makanan berada dalam kondisi sesuai persyaratan.

BGN juga tengah menyiapkan sistem pengadaan bahan baku yang menyerupai marketplace. Sistem ini akan difokuskan, antara lain, pada pengadaan protein hewani yang membutuhkan penanganan khusus. Selain memastikan kualitas bahan yang diterima sesuai dengan pesanan, sistem tersebut diharapkan dapat membantu mengawasi harga pengadaan.

Langkah itu juga ditujukan untuk mencegah terjadinya markup atau perbedaan antara kualitas yang dibeli dan kualitas bahan yang diterima dapur. Dengan mekanisme pengadaan yang lebih terkontrol, BGN ingin memastikan bahan makanan yang masuk ke dapur sesuai dengan standar dan harga yang telah ditetapkan.

Pemeriksaan Dapur MBG Dilakukan Bertahap

Pengawasan tidak hanya dilakukan terhadap bahan baku. BGN juga memeriksa dapur-dapur MBG untuk memastikan seluruh SPPG memenuhi ketentuan operasional dan higiene sanitasi. Pemeriksaan tersebut dilakukan secara bertahap terhadap dapur yang menyuplai makanan untuk penerima manfaat.

Sudaryono menyebut lebih dari separuh dapur MBG telah diperiksa. Dapur yang tidak memenuhi persyaratan dapat dikenai penghentian sementara atau suspend. Apabila pengelola tidak melakukan perbaikan dan tidak memenuhi ketentuan yang ditetapkan, operasional dapur tersebut dapat dihentikan secara permanen.

Sebelumnya, BGN menyatakan sekitar 1.276 SPPG yang belum memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) telah ditutup atau dihentikan sementara. Penindakan itu mencakup dapur yang belum mendaftar, telah mendaftar tetapi belum lolos, serta dapur yang masih dalam proses memenuhi persyaratan.

Kepala Dapur Wajib Berada di Lokasi

Dalam perubahan tata kelola, BGN juga mewajibkan kepala dapur berada di lokasi selama proses memasak berlangsung. Kebijakan tersebut diterapkan setelah BGN melakukan evaluasi terhadap praktik penyelenggaraan MBG sebelumnya.

Menurut Sudaryono, pengelolaan dapur MBG memiliki tantangan yang berbeda dibandingkan kegiatan memasak untuk konsumsi pribadi. Dapur MBG harus memproduksi makanan dalam jumlah besar untuk ribuan penerima setiap hari. Karena itu, setiap tahapan harus dijalankan berdasarkan standar operasional prosedur (SOP).

SOP tersebut mencakup pemeriksaan bahan baku, proses memasak, serta tingkat kematangan makanan. BGN menekankan bahwa makanan yang disajikan harus aman dan diproses sesuai kaidah yang berlaku.

Laporan Gangguan Kesehatan di Sejumlah Daerah

Evaluasi BGN dilakukan di tengah munculnya sejumlah laporan gangguan kesehatan setelah konsumsi MBG di berbagai wilayah. Di Tana Toraja, Sulawesi Selatan, sebanyak 193 siswa dari SMP Negeri 1 dan SMP Negeri 2 dilaporkan mengalami keluhan kesehatan setelah mengonsumsi MBG.

Hasil pemeriksaan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Makassar menemukan cemaran bakteri Escherichia coli atau E. coli pada sampel ayam masak bumbu kuning.

Laporan lain muncul di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Sebanyak 352 siswa dari sejumlah sekolah dasar di Kecamatan Batukliang mengalami keluhan seperti muntah-muntah dan pusing setelah mengonsumsi MBG. Pada saat itu, pihak berwenang masih melakukan penanganan dan pendataan terhadap korban.

Sementara di Sidoarjo, Jawa Timur, sebanyak 748 santri dan pelajar dari 19 sekolah di kawasan Kalitengah, Kecamatan Tanggulangin, dilaporkan mengalami gangguan kesehatan. Dapur SPPG yang memasok makanan tersebut kemudian dihentikan sementara untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

Dugaan gangguan kesehatan setelah konsumsi MBG juga dilaporkan terjadi di Pati, Bantul, dan Madiun. Penyebab dari masing-masing kejadian masih menunggu hasil pemeriksaan serta investigasi pihak berwenang.

Pengawasan Akan Melibatkan Lintas Lembaga

BGN juga mengantisipasi potensi kejenuhan para pekerja dapur karena produksi makanan dilakukan setiap hari dalam jumlah besar. Untuk memperkuat pengawasan, BGN menyatakan akan berkolaborasi dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Kementerian Kesehatan, serta dinas kesehatan di daerah.

Ke depan, pengawasan terhadap MBG diharapkan tidak hanya berfokus pada dapur, tetapi juga mencakup seluruh rantai penyediaan makanan. Mulai dari kualitas bahan baku, proses pengadaan, pengolahan, hingga makanan sampai kepada penerima manfaat harus dijalankan sesuai SOP. Langkah tersebut menjadi penting agar program MBG dapat berlangsung secara aman dan memenuhi tujuan pemenuhan gizi bagi masyarakat.

Kesimpulan

BGN menyebut kondisi bahan makanan, khususnya lauk berbasis protein hewani, menjadi salah satu faktor yang banyak dikaitkan dengan gangguan kesehatan setelah konsumsi MBG. Untuk mengatasinya, pemeriksaan bahan baku, pengawasan dapur, penerapan SOP, dan penindakan terhadap SPPG yang tidak memenuhi standar terus diperketat.

Sejumlah laporan dari Tana Toraja, Lombok Tengah, Sidoarjo, Pati, Bantul, dan Madiun masih menjadi bahan pemeriksaan pihak berwenang. Keberhasilan program MBG ke depan sangat bergantung pada konsistensi pengawasan dan kepatuhan setiap dapur terhadap standar keamanan pangan.