Bimo Wijayanto Minta Perombakan Pejabat Era Purbaya Dibatalkan, Ini Alasannya

JAKARTA – Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto bersama Direktur Jenderal Bea dan Cukai Djaka Budhi Utama meminta perombakan besar-besaran pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan yang dilakukan mantan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dibatalkan. Permintaan tersebut muncul setelah ditemukan sejumlah nama yang dinilai tidak mengikuti prosedur assessment dan talent management.

Perombakan pejabat yang dilakukan pada 10 September itu sebagian besar menyasar Direktorat Jenderal Pajak serta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Kebijakan tersebut mencakup berbagai jenjang jabatan, mulai dari Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, administrator, pengawas, pejabat fungsional, hingga pejabat pada unit organisasi non-eselon.

Bimo Soroti Nama Pejabat yang Tidak Mengikuti Assessment

Bimo mengatakan, rotasi pejabat pada dasarnya merupakan usulan dari unit kerja terkait. Namun, dalam daftar hasil perombakan tersebut terdapat sejumlah nama yang disebutnya “ajaib” karena tidak mengikuti proses assessment talent management.

Menurut Bimo, proses penempatan pejabat semestinya dilakukan dengan mempertimbangkan tahapan seleksi dan penilaian yang telah ditetapkan. Ia menyampaikan hal tersebut setelah menghadiri acara International Tax Conference di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta Selatan, Rabu, 16 September.

Ia menilai masuknya nama-nama yang tidak mengikuti proses assessment dapat menimbulkan persoalan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi. Selain itu, keputusan tersebut berpotensi memengaruhi kepercayaan pegawai yang telah menjalani seluruh rangkaian seleksi.

Dinilai Memberi Sinyal Negatif bagi Pegawai

Bimo menjelaskan, para pegawai yang mengikuti assessment, ujian, serta tahapan talent management harus menjalani proses yang tidak mudah. Karena itu, penunjukan pejabat yang dianggap melewati prosedur dapat memberikan sinyal negatif bagi pegawai lain di lingkungan Kementerian Keuangan.

Atas pertimbangan tersebut, Bimo dan Djaka Budhi Utama meminta agar perombakan pejabat tersebut ditunda atau dibatalkan terlebih dahulu. Langkah ini dinilai diperlukan untuk memastikan seluruh pengisian jabatan mengikuti mekanisme yang sama dan dapat dipertanggungjawabkan.

Bimo juga memastikan pejabat yang terindikasi tidak memenuhi persyaratan atau tidak menjalani proses assessment akan dicoret dari daftar perombakan. Mereka kemudian akan dikembalikan ke posisi semula.

Komitmen Melanjutkan Talent Management

Menurut Bimo, langkah pembatalan tersebut sejalan dengan komitmen Menteri Keuangan Suahasil Nazara. Sebelumnya, Suahasil menyatakan akan mengevaluasi serta meninjau kembali berbagai kebijakan dan keputusan yang dibuat pada masa kepemimpinan Purbaya.

Bimo menyebut Suahasil berkomitmen menjalankan talent management dan reformasi birokrasi secara lebih baik. Dengan demikian, proses pengisian jabatan diharapkan dapat dilakukan berdasarkan kompetensi, tahapan seleksi, serta kebutuhan organisasi.

Suahasil Masih Pelajari Kebijakan Sebelumnya

Suahasil Nazara mengatakan masih mempelajari berbagai proses dan keputusan yang telah dilakukan sebelumnya, termasuk pelantikan sejumlah pejabat di Kementerian Keuangan. Ia juga menunggu masukan dari seluruh unit eselon I sebelum menetapkan langkah lanjutan.

Menurut Suahasil, penunjukan pejabat di Kementerian Keuangan tidak dilakukan secara sederhana. Terdapat sejumlah jenjang dan tahapan yang harus dilalui. Selain itu, proses pengisian jabatan juga melibatkan koordinasi lintas unit eselon I karena beberapa posisi membutuhkan kerja sama antarunit.

Oleh sebab itu, Suahasil masih menunggu pandangan dari seluruh unit terkait untuk melihat secara menyeluruh proses maupun keputusan yang telah berjalan. Evaluasi tersebut akan menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan apakah perombakan pejabat perlu dilanjutkan, ditunda, atau dibatalkan.

Perombakan Disebut Berkaitan dengan Pencopotan Purbaya

Sebelumnya, Purbaya Yudhi Sadewa menilai keputusan merombak ratusan pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan kemungkinan menjadi salah satu faktor yang memicu pencopotannya dari posisi Menteri Keuangan. Ia menyampaikan hal itu setelah menghadiri acara serah terima jabatan di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Selasa, 15 September.

Meski demikian, Purbaya membantah dugaan bahwa pergantian dirinya disebabkan oleh gesekan atau konflik internal dengan para pegawai di Kementerian Keuangan. Ia menegaskan tidak terdapat konflik sebagaimana yang beredar.

Purbaya juga menyatakan bahwa pergantian menteri merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, keputusan tersebut sepenuhnya berada dalam kewenangan presiden.

Kesimpulan

Permintaan pembatalan perombakan pejabat era Purbaya berangkat dari temuan adanya nama-nama yang dinilai tidak mengikuti proses assessment talent management. Bimo Wijayanto dan Djaka Budhi Utama menilai kondisi tersebut dapat merusak semangat pegawai yang telah menjalani seluruh tahapan seleksi.

Ke depan, keputusan mengenai nasib perombakan tersebut masih menunggu hasil evaluasi Menteri Keuangan Suahasil Nazara serta masukan dari seluruh unit eselon I. Pemerintah diharapkan memastikan setiap penunjukan pejabat dilakukan secara transparan, berdasarkan kompetensi, dan sesuai prinsip reformasi birokrasi.