E50 dan B50 Diklaim Hemat Devisa Rp500 Triliun per Tahun, Pemerintah Siapkan Lahan dan Investasi

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebut penerapan bahan bakar nabati E50 dan B50 berpotensi menghemat devisa Indonesia hingga sekitar US$30 miliar atau setara kurang lebih Rp500 triliun per tahun. Penghematan tersebut diproyeksikan berasal dari berkurangnya kebutuhan impor energi apabila program kemandirian energi nasional dapat direalisasikan.

Program ini menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan ketahanan dan kedaulatan energi. Selain mengembangkan bahan bakar nabati, pemerintah juga mendorong peningkatan produksi minyak melalui eksplorasi blok baru, optimalisasi sumur yang telah berproduksi, serta pemanfaatan teknologi pada sumur-sumur tua.

E50 dan B50 Dinilai Berpotensi Mengurangi Impor Energi

Amran mengatakan penerapan E50 bersama B50 dapat memberikan dampak besar terhadap penghematan devisa negara. E50 merupakan campuran bahan bakar dengan kandungan etanol, sedangkan B50 mengacu pada bahan bakar nabati berbasis minyak sawit dengan komposisi biodiesel yang lebih tinggi.

“Kita bisa hemat, kalau seluruhnya bisa selesai E50, E50 dengan B50 itu, US$30 miliar. Artinya, kurang lebih Rp500 triliun per tahun. Per tahun, kita hemat devisa kita,” ujar Amran dalam konferensi pers di kediamannya, Jakarta Selatan, Senin (21/9).

Menurutnya, penghematan tersebut baru dapat dicapai apabila pelaksanaan program berlangsung secara menyeluruh. Dengan meningkatnya penggunaan bahan bakar nabati di dalam negeri, kebutuhan terhadap energi impor diharapkan dapat ditekan secara bertahap.

Singkong, Tebu, dan Jagung Menjadi Bahan Baku Etanol

Dalam pengembangan E50, pemerintah akan memanfaatkan tiga komoditas utama sebagai bahan baku etanol. Ketiganya adalah singkong, tebu, dan jagung. Penggunaan komoditas tersebut akan dilakukan melalui penyiapan lahan dan penanaman secara bertahap.

Pemerintah memperkirakan kebutuhan lahan untuk mendukung program etanol berada di kisaran 1 juta hingga 2 juta hektare. Amran menjelaskan, proses konsolidasi lahan baru dimulai dan pengembangannya tidak akan dilakukan sekaligus.

Untuk tahap awal, pemerintah akan memilih lahan yang dinilai sesuai untuk tanaman pangan serta lahan yang telah dilepaskan. Salah satu sumber lahan yang dipertimbangkan adalah kawasan yang sebelumnya akan dihijaukan kembali atau dikembangkan melalui pola agroforestri untuk tanaman pangan.

Amran menyebut terdapat sekitar 20 juta hektare lahan dalam kategori tersebut. Selain itu, pemerintah juga akan memanfaatkan lahan yang telah dilepaskan dengan luas sekitar 1,3 juta hektare.

Pelepasan Kawasan Hutan Menjadi Opsi Terakhir

Amran menegaskan pemerintah tidak akan langsung membuka kawasan hutan untuk memenuhi kebutuhan lahan pengembangan etanol. Menurut dia, pelepasan kawasan hutan hanya akan dipertimbangkan sebagai pilihan paling akhir.

Pemerintah berupaya menjaga keseimbangan antara target swasembada energi dan perlindungan lingkungan. Karena itu, pemanfaatan lahan yang sudah tersedia serta lahan yang sesuai untuk tanaman pangan akan didahulukan sebelum mempertimbangkan opsi lainnya.

“Paling terakhir baru pelepasan hutan. Itu paling terakhir. Pokoknya kita jaga lingkungan, tetapi kita juga menjadi swasembada energi atau berdaulat energi,” kata Amran.

Penerapan Campuran Etanol Dilakukan Bertahap

Penerapan campuran etanol dalam bahan bakar tidak akan langsung mencapai level E50. Pemerintah menyusun tahapan pengembangan dengan mempertimbangkan kesiapan lahan, ketersediaan bahan baku, dan pembangunan fasilitas pengolahan.

Berdasarkan perhitungan pemerintah, E20 ditargetkan dapat diterapkan pada 2029. Setelah itu, komposisinya akan meningkat menuju E40 pada 2030 hingga 2031, sebelum kemudian diarahkan mencapai E50.

Penyiapan lahan dan penanaman komoditas bahan baku diharapkan mulai bergerak pada tahun ini. Namun, Amran menekankan bahwa konsolidasi program tersebut masih berada pada tahap awal sehingga pelaksanaannya akan membutuhkan proses bertahap.

Investasi Pabrik Melibatkan BUMN dan Swasta

Pembangunan pabrik etanol akan melibatkan badan usaha milik negara dan sektor swasta. Pemerintah akan terlebih dahulu melihat kemampuan BUMN dalam membangun fasilitas produksi. Setelah kapasitas BUMN diperhitungkan, kebutuhan investasi berikutnya akan dibuka bagi pihak swasta.

Amran menyebut kepastian lahan menjadi salah satu faktor penting untuk menarik minat investor. Menurutnya, pihak swasta berpeluang ikut berinvestasi apabila aspek penyediaan lahan telah memiliki kepastian.

“Pokoknya berapa kemampuan BUMN, sesudah itu swasta dan swasta pasti antre. Pengalaman kami antre. Yang penting kepastian lahan,” ujarnya.

Presiden Instruksikan Penyusunan Strategi Produksi E50

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia untuk menyusun langkah strategis produksi E50. Instruksi tersebut diberikan sebagai bagian dari upaya memastikan kebutuhan bahan bakar minyak dalam negeri dapat terpenuhi.

Bahlil menyampaikan instruksi itu setelah menghadiri Sidang Paripurna Dewan Energi Nasional di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (17/9). Ia mengatakan pemerintah perlu segera menyusun langkah yang diperlukan untuk membangun E50.

Bahlil menjelaskan kebutuhan BBM nasional untuk solar berada di kisaran 39 juta kiloliter per tahun. Sementara itu, kebutuhan bensin diperkirakan mencapai sekitar 39 juta hingga 40 juta kiloliter per tahun.

Menurut Bahlil, pengembangan E50 merupakan langkah jangka panjang. Kebijakan tersebut antara lain berkaca pada penerapan B50 yang dinilai telah membantu mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor solar.

Eksplorasi Minyak dan Pengawasan Sumur Rakyat

Selain mengembangkan bahan bakar nabati, pemerintah mendorong eksplorasi blok minyak dan optimalisasi sumur yang telah berproduksi. Upaya itu termasuk intervensi teknologi untuk meningkatkan pemanfaatan sumur-sumur tua.

Presiden juga meminta pemerintah memantau sekitar 45 ribu sumur rakyat. Pengelolaan sumur tersebut diarahkan agar dilakukan secara profesional dan tidak disalurkan kepada pihak lain secara ilegal.

Kesimpulan

Program E50 dan B50 diproyeksikan menjadi salah satu strategi pemerintah untuk mengurangi ketergantungan terhadap energi impor sekaligus menghemat devisa hingga sekitar US$30 miliar atau Rp500 triliun per tahun. Untuk mencapai target tersebut, pemerintah perlu menyiapkan lahan, memastikan ketersediaan singkong, tebu, dan jagung, serta membangun pabrik etanol melalui kolaborasi BUMN dan swasta.

Penerapan E50 akan dilakukan secara bertahap, dimulai dari target E20 pada 2029, kemudian meningkat menuju E40 dan akhirnya E50. Ke depan, keberhasilan program ini bergantung pada kepastian lahan, kesiapan investasi, konsistensi penanaman bahan baku, serta kemampuan pemerintah menjaga keseimbangan antara kemandirian energi dan kelestarian lingkungan.

Sumber: Cnnindonesia