Ekonom Bank Permata Minta Independensi BI Tetap Terjaga di Tengah Penguatan Sinergi dengan Pemerintah

Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede menilai Bank Indonesia (BI) perlu tetap menjaga independensinya seiring dengan penguatan sinergi bersama pemerintah. Menurutnya, koordinasi antara bank sentral dan pemerintah penting untuk mendukung stabilitas serta pertumbuhan ekonomi, tetapi kerja sama tersebut tidak boleh menempatkan BI dalam posisi subordinasi.

Pernyataan itu disampaikan Josua saat ditemui di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Rabu (26/8). Ia menanggapi rencana serta pemaparan calon Gubernur BI Destry Damayanti yang menekankan pentingnya sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan dalam menjalankan kebijakan ekonomi.

Sinergi BI dan Pemerintah Harus Berjalan Sejajar

Josua mengatakan sinergi antara BI dan pemerintah seharusnya dilakukan dalam posisi yang sejajar. Ia menilai kerja sama tersebut tidak berarti mengurangi kewenangan maupun independensi bank sentral dalam menjalankan tugasnya.

Ia juga melihat Destry tetap mengedepankan prinsip independensi BI. Menurut Josua, penguatan koordinasi kebijakan tidak serta-merta membuat BI berada di bawah kendali pihak lain.

“Saya tetap melihat bahwa Bu Destry tetap mengedepankan independensi dari Bank Indonesia. Artinya, sekalipun sinergi itu belum berarti harus subordinasi,” ujar Josua.

Dalam pandangan Josua, salah satu keunggulan BI adalah kemampuan menerapkan bauran kebijakan. Melalui pendekatan tersebut, BI tidak hanya menjalankan kebijakan moneter, tetapi juga memiliki instrumen makroprudensial, sistem pembayaran, serta pendalaman pasar keuangan.

Bauran Kebijakan Membuat BI Lebih Fleksibel

Keberadaan berbagai instrumen tersebut dinilai membuat BI lebih fleksibel dalam merespons perubahan kondisi ekonomi. Bank sentral dapat menyesuaikan kebijakan berdasarkan tantangan yang dihadapi, tanpa hanya mengandalkan instrumen suku bunga.

Josua menyebut bauran kebijakan sebagai salah satu pembeda BI dibandingkan sejumlah bank sentral lainnya. Fleksibilitas ini menjadi modal penting bagi BI dalam menjaga keseimbangan antara stabilitas ekonomi dan dukungan terhadap pertumbuhan.

“Di sinilah yang menjadi satu diferensiasi dari Bank Indonesia, di mana bauran kebijakan ini membuat Bank Indonesia jadi bisa lebih lentur,” katanya.

Meski memiliki ruang kebijakan yang cukup beragam, Josua mengingatkan bahwa setiap langkah tetap perlu mempertimbangkan stabilitas nilai tukar rupiah. Ia menyoroti kondisi current account deficit yang berada di sekitar 3 persen dan disebut menjadi yang terendah sejak 2018.

Ruang Penurunan Suku Bunga Masih Terbatas

Selain kondisi neraca transaksi berjalan, perkembangan kebijakan global juga menjadi faktor yang perlu dicermati. Ekspektasi pasar terhadap kemungkinan kenaikan suku bunga The Fed pada tahun depan dinilai dapat memengaruhi ruang kebijakan BI.

Karena itu, Josua menilai ruang penurunan suku bunga BI dalam jangka pendek masih terbatas. Kebijakan moneter perlu memperhitungkan berbagai risiko agar upaya mendukung perekonomian tidak mengganggu stabilitas rupiah.

“Artinya BI pun juga, ruang penurunan suku bunga BI di jangka pendek ini masih tetap terbatas,” tutur Josua.

Koordinasi Kebijakan Dapat Diperkuat melalui KSSK

Josua berharap proses fit and proper test terhadap Destry tetap menghasilkan kepemimpinan yang mampu menjaga independensi BI. Pada saat yang sama, ia mendorong agar koordinasi dan sinergi antara BI dengan pemerintah semakin diperkuat.

Menurutnya, Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) dapat menjadi salah satu wadah untuk mempererat koordinasi tersebut. Melalui KSSK, kebijakan dari berbagai otoritas diharapkan dapat berjalan lebih selaras dalam menghadapi tantangan ekonomi dan menjaga stabilitas sistem keuangan.

“Harapannya independensi BI tetap dijaga. Kedua, koordinasi dan sinergi dengan pemerintah akan lebih diperkuat lagi. Harapannya di dalam KSSK ini akan lebih mempertebal koordinasi kebijakan,” jelasnya.

Namun, Josua mengingatkan bahwa dukungan terhadap perekonomian tidak cukup hanya mengandalkan kebijakan fiskal dan moneter. Reformasi struktural di kementerian dan lembaga juga dinilai penting agar berbagai kebijakan dapat memberikan dampak yang lebih optimal.

Visi Destry untuk BI

Sebelumnya, calon Gubernur BI Destry Damayanti memaparkan lima inisiatif strategis dalam Rapat Calon Gubernur Bank Indonesia bersama Komisi XI DPR RI pada Rabu (26/8). Pemaparan tersebut mengusung tema “Bank Indonesia: Sinergi Merah Putih untuk Kesejahteraan Rakyat Indonesia: Stabilitas, Tumbuh dan Berkelanjutan”.

Destry menyampaikan visi untuk menjadikan BI sebagai lembaga yang tetap relevan dalam merespons berbagai tantangan, kredibel dalam menjaga stabilitas, serta mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Ia menjelaskan bahwa terdapat tiga visi dan lima strategi yang dianggap penting untuk menjaga stabilitas sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas demi kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Destry juga menegaskan bahwa keberhasilan BI tidak dapat dicapai melalui kerja sendiri. Diperlukan sinergi bersama seluruh pemangku kepentingan serta penerjemahan program-program nyata yang sejalan dengan visi ASA CITA.

“Keberhasilan Bank Indonesia tidak ditentukan oleh kemampuan bekerja sendiri, melainkan oleh kemampuan membangun Sinergi Merah Putih bersama para pemangku kepentingan,” jelas Destry.

Kesimpulan

Penguatan sinergi antara BI dan pemerintah dinilai penting untuk menjaga stabilitas serta mendukung pertumbuhan ekonomi. Namun, koordinasi tersebut harus tetap berlangsung dalam posisi yang sejajar dan tidak mengurangi independensi bank sentral.

Ke depan, keseimbangan antara independensi BI, koordinasi melalui KSSK, serta reformasi struktural di kementerian dan lembaga akan menjadi hal penting. Dengan koordinasi yang semakin baik, berbagai instrumen kebijakan diharapkan dapat digunakan secara lebih efektif untuk menghadapi tantangan ekonomi tanpa mengabaikan stabilitas rupiah.

Sumber: Cnnindonesia