Kongres AS Sahkan RUU Sanksi Rusia, Trump Bisa Kenakan Tarif hingga 100 Persen kepada Pembeli Minyak

Presiden Amerika Serikat Donald Trump memperoleh kewenangan untuk menjatuhkan tarif hingga 100 persen kepada pembeli minyak dan gas Rusia. Wewenang tersebut muncul setelah Kongres AS mengesahkan rancangan undang-undang (RUU) sanksi luas yang ditujukan untuk meningkatkan tekanan terhadap Moskow terkait perang di Ukraina.

Paket sanksi itu disetujui para anggota parlemen AS pada Rabu (16/9) dan kemudian dikirimkan kepada Trump. Pengesahan tersebut mengakhiri penundaan selama berbulan-bulan terhadap aturan yang dirancang untuk membatasi sumber pendapatan Rusia, terutama dari sektor energi.

Kongres AS Sahkan Paket Sanksi terhadap Rusia

Dewan Perwakilan Rakyat AS yang dipimpin Partai Republik mengesahkan RUU tersebut dengan perolehan suara 262 berbanding 159. Sebelumnya, Senat telah memberikan persetujuan dengan hasil pemungutan suara 86-11 pada bulan lalu.

Trump sebelumnya menyatakan akan menandatangani undang-undang tersebut. Jika benar disahkan, aturan itu akan memperluas instrumen tekanan ekonomi AS terhadap Rusia, termasuk melalui sektor energi, pertahanan, serta individu dan jaringan yang dianggap membantu Moskow menghindari sanksi negara-negara Barat.

RUU tersebut secara khusus menargetkan Presiden Rusia Vladimir Putin, para pejabat senior, serta “armada bayangan” kapal tanker Rusia. Armada ini disebut digunakan untuk menghindari sanksi Barat dan tetap menjalankan kegiatan pengiriman minyak.

Trump Bisa Kenakan Tarif 100 Persen

Salah satu poin utama dalam RUU itu adalah pemberian kewenangan kepada Trump untuk memberlakukan tarif hingga 100 persen terhadap pembeli utama minyak dan gas Rusia. China dan India termasuk negara yang disebut dalam ketentuan tersebut.

Kebijakan itu ditujukan untuk memutus aliran pendapatan yang digunakan Moskow untuk membiayai perang di Ukraina. Dengan mengenakan tarif tinggi kepada pembeli energi Rusia, AS berharap tekanan ekonomi terhadap Rusia dapat meningkat dan mendorong perubahan dalam kebijakan perang negara tersebut.

Namun, kewenangan tarif yang luas itu memicu perbedaan pendapat di kalangan Partai Demokrat. Sejumlah anggota partai tersebut menolak pemberian kewenangan perdagangan yang lebih besar kepada Trump. Mereka menilai aturan itu dapat membuka ruang bagi presiden untuk mengambil keputusan ekonomi dengan batasan yang dinilai belum cukup jelas.

Kritik dari Anggota Demokrat

Anggota Demokrat teratas di Komite Urusan Luar Negeri DPR, Gregory Meeks, menyebut RUU tersebut sangat cacat. Ia menuding para pengacara Gedung Putih menyusun teks aturan dengan tujuan memaksimalkan kewenangan Trump dalam memberlakukan pajak impor baru terhadap rakyat Amerika.

Menurut Meeks, isi RUU itu juga berpotensi meminimalkan kewajiban pemerintah AS untuk benar-benar menjatuhkan sanksi baru terhadap Rusia maupun pihak-pihak yang mendukungnya. Kritik tersebut menunjukkan bahwa dukungan terhadap paket sanksi tidak sepenuhnya solid di kalangan anggota Kongres.

Kendati demikian, puluhan anggota Partai Demokrat tetap mendukung pengesahan RUU tersebut. Dukungan itu diberikan untuk mengimbangi penolakan dari sebagian politisi Partai Republik terhadap paket sanksi tersebut.

Tekanan terhadap Moskow Dinilai Mendesak

Para pendukung RUU berpendapat bahwa tekanan ekonomi yang lebih keras terhadap Rusia sangat mendesak. Invasi skala penuh Rusia ke Ukraina telah memasuki tahun kelima tanpa penyelesaian damai, sehingga sanksi tambahan dinilai diperlukan untuk meningkatkan tekanan terhadap Moskow.

Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky sebelumnya juga mendesak Kongres AS agar mengesahkan paket sanksi tersebut. Menurut Zelensky, kebijakan itu diperlukan untuk mendorong Rusia memasuki perundingan dan menghentikan perang.

Saat berkunjung ke Washington, Zelensky mengatakan bahwa Putin kehilangan sekitar 30 ribu tentara setiap bulan. Ia menyebut angka tersebut sebagai kerugian besar, tetapi menilai pemimpin Rusia itu tetap belum menunjukkan keinginan untuk menghentikan perang. Zelensky kemudian menegaskan bahwa inisiatif tidak lagi berada di tangan Putin.

Aktivis Ukraina Sambut Pengesahan RUU

Pemungutan suara di DPR AS juga disambut positif oleh kelompok aktivis pro-Ukraina. Mereka berharap aturan tersebut segera ditandatangani Trump dan diterapkan secara tegas.

Direktur Eksekutif Kelompok Lobi Energi Ukraina Razom We Stand, Svitlana Romanko, mengatakan penegakan hukum yang kuat diperlukan untuk menghentikan aliran dana menuju kas perang Kremlin. Ia juga menekankan bahwa setiap penundaan dapat memperpanjang penderitaan masyarakat Ukraina.

Romanko menyatakan bahwa setiap hari penundaan berarti tambahan waktu bagi perang untuk terus berlangsung dan lebih banyak warga Ukraina yang harus dimakamkan. Pernyataan tersebut menggambarkan harapan kelompok pro-Ukraina agar sanksi baru tidak berhenti pada pengesahan, tetapi benar-benar diterapkan terhadap Rusia dan pihak-pihak yang membeli energinya.

Kesimpulan

Pengesahan RUU sanksi Rusia oleh Kongres AS memberikan Donald Trump kewenangan untuk mengenakan tarif hingga 100 persen kepada pembeli minyak dan gas Rusia, termasuk China dan India. Aturan ini juga menyasar sektor energi dan pertahanan, pejabat senior Rusia, serta armada tanker yang digunakan untuk menghindari sanksi Barat.

Meski mendapat dukungan dari sejumlah anggota parlemen dan kelompok pro-Ukraina, RUU tersebut tetap menuai kritik, terutama terkait luasnya kewenangan perdagangan yang diberikan kepada Trump. Perkembangan berikutnya akan bergantung pada penandatanganan dan penerapan aturan tersebut. Jika diberlakukan secara tegas, sanksi ini diharapkan dapat mempersempit sumber pendapatan Moskow dan meningkatkan tekanan untuk membuka jalan menuju perundingan.