Menkeu Purbaya Siapkan Tambahan Anggaran BNPB untuk Penanganan Karhutla, Asal Tanpa Mark Up

JAKARTA – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pemerintah siap menyediakan tambahan anggaran yang dibutuhkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk menangani bencana, termasuk kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang melanda sejumlah wilayah Indonesia. Namun, ia mengingatkan agar pengajuan dana tersebut dilakukan secara transparan dan tidak disertai penggelembungan anggaran atau mark up.

Purbaya menyampaikan hal tersebut ketika ditemui di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Rabu (26/8). Menurutnya, anggaran untuk penanganan bencana memiliki perlakuan berbeda dibandingkan dengan belanja pemerintah pada umumnya karena berkaitan langsung dengan keselamatan dan kehidupan masyarakat.

Purbaya Siap Cairkan Anggaran Sesuai Kebutuhan

Purbaya menyatakan BNPB dapat mengajukan anggaran tambahan sesuai kebutuhan operasional di lapangan. Kementerian Keuangan, kata dia, siap mencairkan dana tersebut selama pengajuan dilakukan berdasarkan kebutuhan yang sebenarnya dan tidak dilebihkan.

“Iya, bebas berapa pun anggaran yang bisa diajukan akan dicairkan, asal jangan di-mark up,” ujar Purbaya.

Ia menjelaskan, pemerintah tidak dapat menyamakan pendekatan anggaran untuk penanganan bencana dengan program belanja biasa. Bencana dinilai menyangkut kepentingan masyarakat luas serta berpotensi mengancam kehidupan warga di wilayah terdampak.

“Kalau untuk bencana, pendekatannya berbeda dengan belanja biasa. Bencana menyangkut hajat hidup orang banyak dan mengancam kehidupan mereka. Jadi, pendekatannya akan berbeda dengan program-program yang lain,” kata Purbaya.

BNPB Telah Memiliki Anggaran Rp5 Triliun

Purbaya mengungkapkan BNPB saat ini telah memiliki alokasi anggaran sebesar Rp5 triliun. Meski demikian, pemerintah tetap membuka kemungkinan untuk menambah dana apabila anggaran yang tersedia belum mencukupi kebutuhan operasional pemadaman karhutla di lapangan.

Menurut Purbaya, ketersediaan dana bukan menjadi persoalan utama. Pemerintah akan menyesuaikan dukungan anggaran dengan kebutuhan dan bentuk operasi yang dilakukan BNPB dalam menangani bencana.

“Kita uangnya siap terus, tinggal BNPB operasinya seperti apa. Kita sediakan anggarannya. Mereka kan punya Rp5 triliun. Kalau kurang, ya kita tambah nanti,” ujar Purbaya.

BNPB Belum Ajukan Tambahan Dana

Meski pemerintah menyatakan kesiapan untuk menambah anggaran, Purbaya menyebut BNPB hingga saat ini belum menyampaikan pengajuan biaya tambahan secara resmi. Karena itu, Kementerian Keuangan belum dapat memastikan berapa besar dana tambahan yang nantinya akan dicairkan.

BNPB masih perlu melakukan penghitungan ulang terhadap kebutuhan penanganan karhutla yang sedang berlangsung. Besaran anggaran akan ditentukan setelah lembaga tersebut menyampaikan perhitungan dan pengajuan resmi kepada pemerintah.

Purbaya juga memperkirakan kebutuhan anggaran penanganan karhutla kali ini tidak akan sebesar kebutuhan saat bencana di Aceh. Menurut dia, kondisi di Aceh sebelumnya dinilai sangat masif, sementara perhitungan kebutuhan untuk karhutla saat ini masih terus dilakukan.

Kementerian Kehutanan Telah Meminta Tambahan Anggaran

Selain BNPB, Purbaya menyampaikan bahwa Kementerian Kehutanan telah meminta tambahan anggaran untuk penanganan karhutla. Sebagian dari tambahan dana yang diajukan kementerian tersebut telah dicairkan.

Langkah tersebut menunjukkan bahwa pemerintah memberikan dukungan anggaran bagi penanganan karhutla sesuai dengan kebutuhan lembaga yang terlibat. Namun, setiap pengajuan tetap harus disusun berdasarkan perhitungan yang jelas agar penggunaan dana dapat dipertanggungjawabkan.

Karhutla Melanda Sejumlah Wilayah

Karhutla saat ini terjadi di sejumlah wilayah Indonesia. Beberapa daerah yang terdampak antara lain Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Jambi, Riau, Sumatra Utara, dan Papua Tengah.

Kalimantan Timur menjadi salah satu wilayah dengan kondisi karhutla yang cukup parah. Berdasarkan rekapitulasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kalimantan Timur hingga pekan lalu, tercatat 430 kejadian karhutla dengan luas wilayah terdampak mencapai 1.260,92 hektare.

Sebagian besar area yang terdampak merupakan lahan milik perusahaan. Dari total luas tersebut, sekitar 1.197,32 hektare berupa lahan, 32,84 hektare merupakan hutan, sedangkan area kebun yang terdampak mencapai 30,71 hektare.

Kesimpulan

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan pemerintah siap mendukung kebutuhan anggaran BNPB untuk penanganan karhutla dan bencana lainnya. BNPB saat ini telah memiliki anggaran Rp5 triliun dan masih dapat memperoleh tambahan apabila kebutuhan operasional di lapangan meningkat.

Namun, pengajuan tambahan anggaran harus dilakukan secara transparan, berdasarkan kebutuhan nyata, serta tidak disertai praktik mark up. Untuk saat ini, BNPB masih melakukan penghitungan dan belum menyampaikan pengajuan dana tambahan secara resmi. Besaran dukungan anggaran berikutnya akan bergantung pada hasil asesmen dan kebutuhan penanganan karhutla di sejumlah wilayah.