Menkop Ferry Luruskan Anggaran Rp103 Miliar: Bukan Khusus untuk Podcast

Menteri Koperasi Ferry Juliantono meluruskan pemberitaan mengenai anggaran sebesar Rp103 miliar yang disebut dialokasikan untuk podcast. Ia menegaskan, anggaran tersebut bukan diperuntukkan secara khusus bagi produksi podcast, melainkan untuk mendukung kebutuhan komunikasi publik Kementerian Koperasi secara menyeluruh.

Penjelasan itu disampaikan Ferry dalam Rapat Kerja Komisi VI DPR RI yang membahas Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Koperasi Tahun Anggaran 2027 di Jakarta, Selasa (1/9). Dalam rapat tersebut, ia menjelaskan bahwa komunikasi publik memiliki cakupan yang jauh lebih luas dibandingkan satu kanal komunikasi tertentu.

Anggaran Rp103 Miliar Mencakup Berbagai Fungsi

Menurut Ferry, alokasi anggaran Rp103 miliar mencakup pelaksanaan sejumlah fungsi yang mendukung tugas Kementerian Koperasi. Komponen tersebut antara lain hubungan masyarakat, komunikasi publik, dokumentasi, publikasi, tata usaha, teknologi informasi, serta infrastruktur.

Dengan demikian, podcast hanya menjadi salah satu bagian dari kanal komunikasi yang dapat digunakan kementerian. Anggaran tersebut tidak dapat disebut sebagai anggaran podcast karena peruntukannya berkaitan dengan keseluruhan kebutuhan penyampaian informasi dan pelaksanaan tugas komunikasi publik pemerintah.

“Komunikasi publik bukan hanya mengenai podcast. Podcast merupakan salah satu kanal komunikasi. Ada fungsi humas, tata usaha, teknologi informasi, infrastruktur, dokumentasi, publikasi, dan berbagai dukungan lainnya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas kementerian,” tutur Ferry.

Pentingnya Komunikasi Publik yang Profesional

Ferry menjelaskan, komunikasi publik memerlukan pengetahuan dan keahlian profesional agar informasi mengenai kebijakan serta program pemerintah dapat disampaikan secara tepat. Informasi tersebut juga perlu dikemas dengan bahasa yang mudah dipahami dan menjangkau masyarakat secara luas.

Ia menilai ilmu komunikasi memiliki peran penting dalam memastikan program pemerintah dipahami dengan baik oleh publik. Karena itu, pengelolaan komunikasi publik perlu menjadi bagian dari pelaksanaan tugas pemerintahan, bukan sekadar kegiatan pelengkap.

“Ilmu komunikasi memiliki peran penting dalam memastikan kebijakan dan program pemerintah dapat dipahami dengan baik oleh masyarakat. Karena itu, komunikasi publik perlu dikelola secara profesional sebagai bagian dari pelaksanaan tugas pemerintahan,” ujar Ferry.

Menyampaikan Program Perkoperasian ke Seluruh Indonesia

Dukungan komunikasi publik tersebut dibutuhkan agar berbagai program perkoperasian dapat diketahui oleh masyarakat dan koperasi di seluruh Indonesia. Sasaran informasi mencakup koperasi eksisting yang terus diperkuat serta KDKMP yang sedang dikembangkan.

Ferry kembali menegaskan bahwa penyebutan anggaran Rp103 miliar sebagai anggaran podcast tidak tepat. Menurutnya, komunikasi publik diperlukan agar program pemerintah tidak hanya diketahui, tetapi juga dipahami dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.

“Tidak tepat kalau kebutuhan komunikasi publik kemudian disebut sebagai anggaran untuk podcast. Podcast hanya salah satu kanal. Komunikasi publik diperlukan agar program pemerintah dapat diketahui, dipahami, dan dimanfaatkan oleh masyarakat,” tegas Ferry.

Kemenkop Ajukan Tambahan Anggaran

Dalam rapat kerja yang sama, Kementerian Koperasi juga mengajukan tambahan anggaran untuk memperkuat pelaksanaan berbagai program perkoperasian. Tambahan tersebut diarahkan terutama untuk penguatan sumber daya manusia, pendidikan, pembinaan, pendampingan, dan pengawasan koperasi.

Ferry menyebut pengajuan tambahan anggaran berkaitan dengan tanggung jawab Kementerian Koperasi dalam melakukan monitoring dan pembinaan terhadap koperasi eksisting serta KDKMP. Ia juga menegaskan komitmen kementerian untuk memastikan setiap penggunaan anggaran negara berlangsung secara efektif, efisien, akuntabel, dan menghasilkan kinerja yang terukur.

Komisi VI Minta Anggaran Memperkuat Koperasi

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Eko Hendro Purnomo menyampaikan apresiasi atas kinerja Kementerian Koperasi. Namun, ia meminta agar kebutuhan anggaran pada masa mendatang diarahkan secara lebih spesifik untuk memperkuat koperasi, termasuk KDKMP.

Penguatan tersebut, menurut Eko, dapat dilakukan melalui pelatihan, pembinaan, pengawasan, serta penyediaan tenaga pendamping yang profesional dan berbasis kinerja. Ia menekankan pentingnya manajemen dan tata kelola yang sehat agar koperasi mampu memberikan manfaat ekonomi yang nyata bagi masyarakat.

Kesimpulan

Penjelasan Menteri Koperasi Ferry Juliantono menegaskan bahwa anggaran Rp103 miliar bukanlah anggaran yang dialokasikan khusus untuk podcast. Dana tersebut mencakup berbagai kebutuhan komunikasi publik, mulai dari fungsi humas, publikasi, dokumentasi, tata usaha, teknologi informasi, hingga infrastruktur.

Ke depan, komunikasi publik diharapkan dapat mendukung penyampaian program perkoperasian secara lebih luas dan mudah dipahami. Di sisi lain, pengajuan tambahan anggaran perlu diarahkan untuk memperkuat pembinaan, pengawasan, pendidikan, pendampingan, serta sumber daya manusia koperasi agar pelaksanaannya memiliki hasil yang terukur dan memberi manfaat bagi masyarakat.