Pemerintah Perbaiki DTSEN dan Data Desil agar Subsidi serta Bansos Tepat Sasaran

Pemerintah tengah melakukan pembenahan terhadap Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk meningkatkan ketepatan penyaluran subsidi, perlindungan sosial, dan bantuan sosial (bansos). Perbaikan tersebut mencakup pengukuran ulang parameter yang digunakan untuk menggambarkan kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun mengatakan pembenahan DTSEN menjadi langkah penting untuk merespons sorotan terhadap akurasi data desil. Data tersebut selama ini digunakan sebagai salah satu dasar dalam menentukan masyarakat yang berhak menerima berbagai program perlindungan sosial.

Pemerintah Ukur Ulang Parameter Sosial Ekonomi

Misbakhun menyampaikan bahwa pemerintah sedang memperbaiki DTSEN dengan meninjau kembali parameter yang digunakan dalam pemetaan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Pengukuran ulang dilakukan agar data yang dihasilkan dapat menggambarkan kondisi masyarakat secara lebih tepat.

“Pemerintah kan ingin memperbaiki dengan DTSEN. Dari DTSEN itu nanti perbaikan-perbaikan itu akan dilakukan dan parameter-parameter sedang diukur ulang supaya lebih mengenal, lebih tepat,” ujar Misbakhun di Jakarta Selatan, Kamis (27/8).

Menurut dia, pembaruan data diperlukan karena informasi sosial ekonomi menjadi dasar penting dalam perumusan kebijakan pemerintah. Dengan data yang lebih akurat, penyaluran program diharapkan dapat menjangkau kelompok masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

Akurasi Data Desil Jadi Perhatian

Data desil menjadi salah satu perhatian dalam proses pembenahan karena digunakan sebagai tolok ukur untuk mengelompokkan masyarakat berdasarkan kondisi sosial ekonominya. Pengelompokan tersebut kemudian berkaitan dengan penentuan penerima sejumlah program perlindungan sosial.

Misbakhun menilai ketepatan data desil sangat penting untuk memastikan anggaran negara tidak digunakan secara keliru. Pemerintah telah mengalokasikan anggaran dalam jumlah besar untuk berbagai program perlindungan sosial sehingga validitas data penerima menjadi hal yang perlu dijaga.

“Nah, ini yang sedang kita perbaiki bersama. Jangan sampai kemudian negara sudah menggelontorkan uang yang nilainya sampai ribuan triliun itu kemudian tidak tepat sasaran,” ujarnya.

Ia menambahkan, pembenahan data tidak hanya berkaitan dengan bantuan sosial, tetapi juga kebijakan lain seperti subsidi dan program perlindungan sosial. Setiap program membutuhkan basis data yang dapat menjadi acuan dalam menentukan sasaran penerima.

Sensus Ekonomi Dilakukan Lebih Detail

Selain memperbaiki DTSEN, pemerintah disebut sedang melakukan sensus ekonomi secara lebih terperinci. Proses tersebut juga mencakup kalibrasi ulang terhadap baseline Produk Domestik Bruto (PDB).

Langkah itu menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk memperoleh gambaran ekonomi yang lebih sesuai dengan kondisi terkini. Menurut Misbakhun, pendataan yang dilakukan secara detail diperlukan agar parameter sosial dan ekonomi yang digunakan dalam kebijakan dapat semakin relevan.

“Makanya, sekarang pemerintah sangat detail dalam hal melakukan sensus ekonomi. Itu yang sedang dijalankan, termasuk baseline PDB-nya sedang dikalibrasi ulang,” kata Misbakhun.

DTSEN Disiapkan sebagai Sumber Data Utama

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa juga menyampaikan bahwa pemerintah akan terus menyempurnakan DTSEN. Data tersebut menjadi salah satu dasar dalam penyaluran subsidi dan bansos sekaligus diarahkan untuk menjadi sumber data utama pemerintah.

Purbaya menjelaskan, DTSEN akan digunakan dalam berbagai tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program. Penyempurnaan data diharapkan dapat mendukung pelaksanaan program pembangunan yang lebih tepat sasaran, efektif, efisien, dan akuntabel.

“Pemerintah akan terus menyempurnakan DTSEN sebagai sumber utama untuk merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi agar program pembangunan lebih tepat sasaran, efektif, efisien, dan akuntabel,” kata Purbaya dalam Rapat Paripurna Tanggapan Pemerintah terhadap Pandangan Umum Fraksi-fraksi atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangannya di Kompleks DPR RI, Jakarta, Kamis (27/8).

Kesimpulan

Pembenahan DTSEN dilakukan untuk meningkatkan akurasi data sosial dan ekonomi masyarakat, termasuk melalui pengukuran ulang parameter serta peninjauan terhadap data desil. Pemerintah juga menjalankan sensus ekonomi secara lebih detail dan melakukan kalibrasi ulang baseline PDB.

Langkah tersebut diharapkan dapat memperbaiki ketepatan sasaran dalam penyaluran subsidi, bansos, dan program perlindungan sosial. Ke depan, penyempurnaan DTSEN akan menjadi bagian penting dalam mendukung perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan pembangunan agar penggunaan anggaran negara lebih efektif dan akuntabel.

Sumber: Cnnindonesia