Pemerintah Siapkan Aturan Jual Ulang 82 Ribu Rumah Subsidi Bekas untuk MBR

JAKARTA — Pemerintah tengah menyiapkan aturan mengenai skema jual ulang rumah subsidi bekas yang menjadi aset perbankan akibat kredit macet atau non-performing loan (NPL). Rumah-rumah tersebut nantinya berpotensi disalurkan kembali kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) melalui skema daur ulang kredit pemilikan rumah (KPR).

Aturan tersebut sedang dirumuskan oleh Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Kebijakan ini ditujukan untuk mengatur penjualan kembali rumah subsidi yang dalam kondisi kosong, termasuk rumah yang tidak lagi dihuni karena persoalan gagal bayar maupun faktor alam.

Melalui skema ini, rumah subsidi yang sebelumnya menjadi aset bank diharapkan dapat kembali dimanfaatkan oleh masyarakat yang membutuhkan hunian. Pemerintah juga menilai mekanisme tersebut berpotensi menambah capaian realisasi penyaluran rumah subsidi.

Rancangan Peraturan Menteri tentang Daur Ulang KPR

Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Kementerian PKP Roberia mengatakan, pemerintah sedang merancang peraturan menteri yang mengatur mekanisme daur ulang KPR. Peraturan tersebut akan menjadi dasar bagi proses penjualan kembali rumah subsidi yang kosong kepada masyarakat.

“Kita akan segera mengeluarkan rancangan Peraturan Menteri dengan recycle atau daur ulang KPR untuk mempercepat juga rumah subsidi bagi rakyat,” ujar Roberia dalam rapat evaluasi kinerja dan strategi penyaluran FLPP 2026 di Kantor BP Tapera, Senin (21/9), sebagaimana dikutip Detikproperti.

Menurut Roberia, jumlah rumah bermasalah yang berpotensi masuk dalam skema daur ulang tersebut cukup besar. Saat ini, potensi rumah subsidi yang dapat didaur ulang disebut mencapai lebih dari 80 ribu unit.

Sekitar 82 Ribu Rumah Subsidi Berpotensi Dijual Kembali

Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho menjelaskan bahwa terdapat sekitar 82 ribu rumah subsidi yang telah menjadi aset bank dan berpotensi untuk dijual kembali kepada MBR. Rumah-rumah tersebut sebelumnya berkaitan dengan pembiayaan yang mengalami persoalan, termasuk kredit macet.

Heru menyebutkan, perbankan telah meminta agar BP Tapera dapat menyalurkan kembali rumah subsidi tersebut kepada masyarakat. Permintaan itu menjadi salah satu pertimbangan dalam penyusunan skema daur ulang KPR.

“Ada potensi 82 ribuan itu yang bisa di-recycle atau didaur ulang KPR. Kalau bisa terealisasi sampai akhir tahun ini, bisa menambah capaian realisasi rumah subsidi,” kata Heru.

Rumah Akan Mendapat Kode Identitas Baru

Dalam mekanisme yang tengah disiapkan, rumah subsidi bekas yang berhasil disalurkan kembali kepada MBR akan mendapatkan kode identitas baru. Pemberian kode tersebut dapat menambah pencatatan capaian realisasi penyaluran rumah subsidi.

Dengan demikian, rumah yang sebelumnya menjadi aset bank tidak berhenti dimanfaatkan. Setelah melalui proses yang diperlukan dan disalurkan kepada penerima baru, rumah tersebut akan tercatat dalam skema penyaluran berikutnya dengan identitas yang baru.

Rumah Subsidi Bekas Akan Diperbaiki Sebelum Dijual

Heru menegaskan bahwa rumah subsidi bekas tersebut tidak akan langsung dijual dalam kondisi apa adanya. Rumah akan melalui proses perbaikan terlebih dahulu sebelum ditawarkan kembali kepada MBR.

Perbaikan dinilai penting karena calon penghuni tidak mungkin menerima rumah dalam kondisi yang masih membutuhkan banyak penanganan. Setelah proses tersebut dilakukan, rumah akan dijual menggunakan harga pasar saat ini.

“Harganya harga sekarang, karena ada proses untuk perbaikan tentunya. Masyarakat tidak mungkin mau kalau as it is atau seadanya,” ujar Heru.

Ketentuan mengenai proses perbaikan, penjualan kembali, serta mekanisme daur ulang KPR selanjutnya akan dituangkan dalam rancangan Peraturan Menteri. Aturan tersebut diharapkan dapat memberikan kerangka yang lebih jelas bagi pemerintah, BP Tapera, dan perbankan dalam menyalurkan kembali rumah subsidi yang bermasalah.

Kesimpulan

Pemerintah bersama BP Tapera dan Kementerian PKP tengah menyiapkan aturan jual ulang rumah subsidi bekas yang menjadi aset bank akibat kredit macet maupun kondisi lainnya. Sekitar 82 ribu unit rumah disebut berpotensi masuk dalam skema daur ulang KPR dan kembali disalurkan kepada MBR.

Sebelum dijual, rumah-rumah tersebut akan diperbaiki dan ditawarkan dengan harga pasar saat ini. Jika rancangan aturan dapat segera diterbitkan dan pelaksanaannya berjalan sesuai rencana, skema ini berpotensi menambah capaian realisasi rumah subsidi sekaligus membuka kembali akses hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah.