Prabowo Minta BRI dan BSI Siapkan Rekening bagi Masyarakat Indonesia

Presiden Prabowo Subianto meminta perbankan menyiapkan rekening bagi masyarakat Indonesia. Arahan tersebut ditujukan kepada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI dan Bank Syariah Indonesia (BSI) sebagai bagian dari upaya memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan instruksi itu disampaikan Prabowo dalam pertemuan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (7/9). Menurut Airlangga, Presiden meminta agar penduduk Indonesia memiliki rekening koran yang dapat mendukung aktivitas keuangan masyarakat.

BRI dan BSI Diminta Mempersiapkan Rekening

Airlangga menjelaskan bahwa BRI dan BSI diminta mempersiapkan rekening bagi masyarakat. Penyiapan tersebut menjadi salah satu langkah pemerintah untuk mendorong semakin banyak penduduk Indonesia terhubung dengan sistem keuangan formal.

“Tadi Bapak Presiden (Prabowo) meminta agar penduduk Indonesia itu mempunyai rekening koran. Jadi tentu diminta untuk BRI dan juga Bank Syariah Indonesia itu mempersiapkan rekening untuk masyarakat,” kata Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta Pusat.

Dalam pelaksanaannya, pemerintah akan memanfaatkan data kependudukan yang tersedia pada Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Dukcapil. Data tersebut akan menjadi dasar dalam proses penyiapan rekening bagi masyarakat.

Data Dukcapil Akan Dihubungkan dengan Sistem Bank Indonesia

Airlangga menyampaikan bahwa data kependudukan dari Dukcapil nantinya akan dihubungkan dengan sistem yang tersedia di Bank Indonesia. Penyesuaian dan integrasi data tersebut dilakukan untuk mendukung sistem pembayaran serta gateway system.

Selain itu, pemerintah juga akan memanfaatkan Quick Response Code Indonesian Standard atau QRIS dalam sistem yang disiapkan. Penggunaan QRIS disebut menjadi bagian dari upaya membangun sistem pembayaran yang terhubung dengan kebutuhan masyarakat.

Integrasi Sistem untuk Mendukung Akses Keuangan

Dengan menghubungkan data kependudukan dan sistem pembayaran, pemerintah berupaya menyiapkan infrastruktur yang dapat mendukung akses masyarakat terhadap layanan perbankan. BRI dan BSI menjadi dua bank yang diminta untuk mempersiapkan rekening tersebut sesuai arahan Presiden.

Langkah ini juga menunjukkan adanya perhatian pemerintah terhadap pentingnya pemanfaatan data kependudukan dalam pengembangan layanan keuangan. Data yang terhubung dengan sistem perbankan dan pembayaran diharapkan dapat membantu memperluas jangkauan layanan keuangan masyarakat.

Target Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan

Menurut Airlangga, penyiapan rekening bagi masyarakat ditujukan untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan di Indonesia. Pemerintah ingin agar capaian keduanya dapat terus ditingkatkan sehingga masyarakat memiliki akses yang lebih luas sekaligus pemahaman yang lebih baik terhadap layanan keuangan.

“Nah, ini yang disiapkan agar literasi dan juga inklusi keuangan kita bisa mencapai seoptimal mungkin, lebih tinggi dari yang sudah kita capai,” ujar Airlangga.

Ia menyebutkan, tingkat inklusi keuangan Indonesia saat ini mencapai 93,62 persen. Angka tersebut berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Badan Pusat Statistik (BPS). Sementara itu, tingkat literasi keuangan tercatat sebesar 69,57 persen.

Tingkat Literasi Keuangan Indonesia di Atas Standar OECD

Airlangga mengatakan tingkat literasi keuangan Indonesia telah berada di atas standar Organisation for Economic Co-operation and Development atau OECD. Standar literasi keuangan yang digunakan OECD berada di angka 63 persen.

Dengan capaian sebesar 69,57 persen, tingkat literasi keuangan Indonesia berada di atas standar tersebut. Airlangga menilai kondisi ini menjadi modal penting bagi pemerintah untuk terus memperluas edukasi dan akses keuangan di tengah masyarakat.

“Jadi kalau dibandingkan dengan OECD misalnya, OECD itu standar untuk literasi keuangan di 63 persen, sedangkan survei kita itu di 69,57 persen,” kata Airlangga.

Kesimpulan

Presiden Prabowo Subianto meminta BRI dan BSI menyiapkan rekening bagi masyarakat Indonesia. Penyiapan rekening tersebut akan menggunakan data kependudukan dari Dukcapil yang nantinya dihubungkan dengan sistem Bank Indonesia. Pemerintah juga akan memanfaatkan QRIS untuk mendukung sistem pembayaran dan gateway system.

Kebijakan ini diarahkan untuk meningkatkan inklusi serta literasi keuangan nasional. Dengan tingkat inklusi keuangan yang telah mencapai 93,62 persen dan literasi keuangan sebesar 69,57 persen, pemerintah masih mendorong peningkatan capaian tersebut. Ke depan, integrasi data kependudukan, sistem perbankan, dan pembayaran diharapkan dapat mendukung akses masyarakat terhadap layanan keuangan secara lebih optimal.

Sumber: Cnnindonesia