Saldo Awal Rekening Masyarakat Rp50 Ribu Disiapkan dari APBN, Anggaran Capai Rp11 Triliun

Pemerintah berencana memberikan saldo awal sebesar Rp50 ribu kepada masyarakat melalui program pembukaan rekening secara otomatis. Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, dana untuk mengisi saldo awal rekening tersebut akan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Berdasarkan perhitungan pemerintah, kebutuhan anggaran untuk menjalankan program ini diperkirakan mencapai sekitar Rp11 triliun. Anggaran tersebut berkaitan dengan rencana pembukaan rekening bagi sekitar 200 juta penduduk. Meski demikian, pemerintah belum memastikan kapan alokasi dana tersebut akan dimasukkan ke dalam APBN maupun kapan program tersebut mulai direalisasikan secara penuh.

Saldo Awal Rekening Masyarakat Dibiayai APBN

Airlangga menyampaikan bahwa pemerintah masih membahas skema pendanaan untuk program rekening masyarakat. Ia menyebut, dana awal sebesar Rp50 ribu untuk setiap rekening akan berasal dari APBN. Namun, pencairan anggaran tidak serta-merta dilakukan sekaligus karena pelaksanaan program akan berlangsung secara bertahap.

“Dananya dari APBN. Totalnya, kalau 200 juta penduduk kan berarti kira-kira 600 juta, atau sekitar Rp11 T lah,” ujar Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (9/9).

Airlangga belum merinci apakah anggaran tersebut akan dialokasikan dalam APBN tahun berjalan atau melalui pembahasan anggaran pada tahap berikutnya. Menurut dia, pemerintah perlu membahas lebih lanjut kebutuhan pendanaan dan mekanisme penyalurannya.

“Anggaran nanti kita bahas, karena kan enggak semuanya langsung segitu. Kan nanti itunya secara bertahap,” kata Airlangga.

Pemerintah Masih Mengkaji Ketersediaan Anggaran

Rencana penggunaan APBN untuk membiayai saldo awal rekening masyarakat juga disampaikan oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Ia mengatakan, kemungkinan tersebut masih berada dalam tahap pembahasan di pemerintah.

Purbaya menilai kebutuhan dana untuk memberikan saldo awal Rp50 ribu kepada masyarakat masih dapat ditampung dalam cadangan anggaran belanja negara. Menurutnya, pemerintah memiliki cadangan belanja yang dapat dipertimbangkan untuk mendukung program tersebut.

“Mungkin ya (dari APBN), soalnya Rp50 ribu dikali sekian, nggak banyak-banyak amat lah kalau saya lihat,” ujar Purbaya saat ditemui di Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (9/9).

Ia menambahkan, cadangan belanja negara memang tersedia dan dapat digunakan sesuai kebutuhan pemerintah. Karena itu, Purbaya melihat kebutuhan pendanaan program rekening masyarakat masih memungkinkan untuk ditampung dalam anggaran negara.

“Kan kita ada cadangan belanja juga ada, cadangan belanja negara ada, selalu ada. Saya lihat masih masuk,” katanya.

Rekening Dibuka melalui BRI dan BSI

Dalam rencana pemerintah, rekening masyarakat akan dibuka melalui PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI dan Bank Syariah Indonesia (BSI). Setiap rekening akan mendapatkan dana awal sebesar Rp50 ribu yang bersumber dari APBN.

Program tersebut diproyeksikan mencakup sekitar 200 juta penduduk. Proses pembukaan rekening akan menggunakan basis Nomor Induk Kependudukan atau NIK. Data kependudukan yang digunakan berasal dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Dukcapil.

Rekening Diberikan Otomatis Saat Warga Berusia 17 Tahun

Rekening masyarakat tersebut rencananya diberikan secara otomatis kepada warga yang telah memasuki usia 17 tahun dan mempunyai Kartu Tanda Penduduk atau KTP. Dengan skema ini, pemberian rekening akan terhubung dengan proses pendataan kependudukan berbasis NIK.

Airlangga menjelaskan, warga yang telah berusia 17 tahun akan secara otomatis mendapatkan KTP sekaligus rekening koran. Pernyataan tersebut disampaikan dalam acara Simposium Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI) di Jakarta, Selasa (8/9).

“Begitu mereka usianya 17 tahun langsung otomatis dikasih KTP dan dikasih rekening koran,” ujar Airlangga.

Pelaksanaan Masih Menunggu Pembahasan

Rencana pemberian saldo awal rekening masyarakat masih memerlukan pembahasan lebih lanjut, terutama terkait waktu pengalokasian anggaran dan tahapan pelaksanaannya. Airlangga menegaskan, kebutuhan dana tidak akan langsung direalisasikan seluruhnya karena program tersebut dirancang secara bertahap.

Pemerintah juga perlu memastikan kesesuaian data penduduk serta mekanisme pembukaan rekening melalui BRI dan BSI. Penggunaan NIK dan data Dukcapil menjadi dasar agar rekening dapat diberikan kepada masyarakat yang memenuhi ketentuan, khususnya warga yang telah berusia 17 tahun dan memiliki KTP.

Kesimpulan

Pemerintah menyiapkan program rekening masyarakat dengan saldo awal Rp50 ribu yang rencananya dibiayai melalui APBN. Berdasarkan perhitungan Airlangga Hartarto, kebutuhan anggaran program ini diperkirakan mencapai sekitar Rp11 triliun untuk menjangkau sekitar 200 juta penduduk.

Meski peluang pendanaan dari APBN terbuka, pemerintah masih membahas waktu dan tahapan pengalokasian anggarannya. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut kebutuhan tersebut berpotensi ditampung melalui cadangan belanja negara. Ke depan, pelaksanaan program akan bergantung pada hasil pembahasan anggaran, kesiapan data Dukcapil, serta mekanisme pembukaan rekening melalui BRI dan BSI.

Sumber: Cnnindonesia