China Berpotensi Tolak Sanksi Sekunder AS terhadap Negara yang Berdagang dengan Iran

China berpotensi menolak sanksi sekunder yang sedang disiapkan Amerika Serikat terhadap negara-negara yang masih melakukan perdagangan dengan Iran. Sikap Beijing tersebut dinilai dapat kembali memperburuk hubungan antara AS dan China, bahkan berpotensi mendorong kedua negara menuju konflik dagang baru.

Analis Keamanan Nasional CNN, Alex Plitsas, mengatakan Amerika Serikat tengah menyiapkan kebijakan sanksi yang menyasar negara-negara lain yang tetap menjalankan hubungan ekonomi dengan Iran. Sanksi sekunder itu dirancang untuk memberikan tekanan tambahan terhadap pihak-pihak yang bertransaksi dengan Teheran.

China Disebut Berpotensi Menolak Sanksi Sekunder AS

Menurut Plitsas, China sebelumnya telah menyatakan penolakan terhadap penerapan sanksi sekunder Amerika Serikat secara sepihak. Beijing juga diketahui memperoleh pasokan minyak dan gas dari Iran. Kondisi tersebut membuat posisi China menjadi salah satu faktor penting dalam rencana penerapan sanksi Washington.

“China sebelumnya telah mengatakan bahwa mereka menolak sanksi sekunder AS secara sepihak. China mendapatkan banyak minyak dan gas dari Iran, sehingga pertanyaannya adalah apakah mereka akan mematuhi sanksi tersebut,” kata Plitsas dalam wawancara dengan CNN, Sabtu (22/8).

Plitsas menilai China memiliki kemungkinan untuk kembali menentang kebijakan Amerika Serikat. Ia mengacu pada sikap Beijing sebelumnya yang juga tidak mengikuti sejumlah sanksi AS terhadap Iran.

Risiko Hubungan AS-China Kembali Memanas

Penolakan China terhadap sanksi sekunder tersebut dapat menambah ketegangan dalam hubungan bilateral AS-China. Kedua negara berpotensi terlibat dalam aksi saling balas apabila Washington tetap memaksakan kebijakan tersebut, sementara Beijing mempertahankan aktivitas perdagangannya dengan Iran.

“Bukan tidak mungkin kita kembali melihat China menolak langkah tersebut. Hal itu dapat mendorong AS dan China semakin jauh menuju perang dagang, dengan aksi saling balas yang berpotensi membuat China menahan pasokan seperti mineral-mineral kritis,” ujar Plitsas.

Peringatan tersebut menunjukkan bahwa sengketa terkait Iran dapat meluas menjadi persoalan ekonomi antara dua kekuatan besar. Kebijakan perdagangan, pasokan energi, dan akses terhadap mineral kritis berpotensi menjadi bagian dari tekanan yang digunakan masing-masing pihak.

AS Tetap Dorong Sanksi untuk Menekan Iran

Plitsas mengatakan pemerintahan Presiden Donald Trump tetap akan mendorong penerapan sanksi sekunder terhadap negara-negara yang berhubungan ekonomi dengan Iran. Kebijakan tersebut ditujukan untuk menekan pemerintah Iran agar kembali ke meja perundingan dan mencapai kesepakatan.

Tekanan terhadap Iran disebut semakin berat akibat blokade, sanksi yang telah diberlakukan sebelum perang, serta dampak serangan militer Amerika Serikat. Menurut Plitsas, berbagai faktor tersebut telah memberikan dampak langsung terhadap kondisi ekonomi Iran.

“Secara keseluruhan, semua itu jelas berdampak pada ekonomi Iran. Inflasi melonjak sangat tinggi dan berbagai laporan menunjukkan adanya tekanan ekonomi,” katanya.

Meski demikian, Plitsas menegaskan bahwa tekanan ekonomi tersebut diklaim bertujuan mendorong perubahan kebijakan pemerintah Iran. Menurut dia, kebijakan itu bukan semata-mata untuk menciptakan kesulitan bagi masyarakat Iran.

“Tujuannya adalah memaksa pemerintah Iran mengubah kebijakannya, dan sejauh ini mereka belum benar-benar bergerak,” ujar Plitsas.

Iran Dinilai Belum Menunjukkan Tanda Menyerah

Di tengah tekanan yang terus meningkat, Iran justru disebut memperbesar responsnya dengan menyerang kapal-kapal di sekitar Selat Hormuz dalam sepekan terakhir. Plitsas juga memperingatkan bahwa Iran berpotensi membalas tekanan lebih lanjut dengan menyasar infrastruktur minyak dan gas di kawasan.

“Sejauh ini, pemerintah Iran belum menunjukkan tanda-tanda bersedia menyerah,” kata Plitsas.

Pernyataan tersebut menggambarkan masih kuatnya ketegangan antara Iran dan Amerika Serikat. Tekanan ekonomi dan militer belum secara nyata mendorong pemerintah Iran untuk mengubah kebijakannya atau kembali melakukan perundingan sesuai harapan Washington.

Keputusan Berada di Tangan Aparat Keamanan Iran

Di sisi lain, Ketua Parlemen Iran Mohammad Bagher Ghalibaf dan Presiden Masoud Pezeshkian disebut telah menyatakan bahwa pemerintah tidak dapat membiarkan rakyat menderita apabila terjadi kekurangan pangan.

Namun, Plitsas menilai keputusan akhir mengenai langkah Iran tetap berada di tangan jajaran keamanan negara tersebut. Ia secara khusus menyebut Korps Garda Revolusi Islam atau Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) serta para pemimpin keamanan Iran sebagai pihak yang memiliki pengaruh penting dalam menentukan arah kebijakan.

“Keputusan itu pada akhirnya masih berada di tangan Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) dan para pemimpin keamanan,” ujarnya.

Kesimpulan

Potensi penolakan China terhadap sanksi sekunder Amerika Serikat dapat menjadi pemicu baru bagi memburuknya hubungan Washington dan Beijing. Jika China tetap mempertahankan perdagangan energi dengan Iran, AS berpotensi menghadapi tantangan dalam menjalankan kebijakan tekanannya terhadap Teheran.

Situasi tersebut juga membuka kemungkinan munculnya aksi saling balas antara AS dan China, termasuk terkait pasokan mineral kritis. Sementara itu, tekanan terhadap Iran belum menunjukkan hasil yang diharapkan karena pemerintah negara tersebut dinilai masih belum bersedia mengubah kebijakan maupun menyerah. Perkembangan selanjutnya akan sangat bergantung pada sikap China terhadap sanksi AS serta keputusan para pemimpin keamanan Iran.