Mantan Pejabat Senior Israel Kecam Kekerasan di Tepi Barat dan Sebut sebagai “Pembersihan Etnis”

Sejumlah mantan komandan militer senior dan pejabat keamanan Israel mengecam meningkatnya kekerasan terhadap warga Palestina di Tepi Barat yang diduduki. Mereka menilai serangan pemukim Israel terhadap petani, penggembala, serta komunitas Palestina telah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan.

Beberapa tokoh bahkan menyebut tindakan tersebut sebagai bentuk “pembersihan etnis”. Pernyataan itu disampaikan setelah para mantan pejabat mengunjungi sejumlah komunitas Palestina untuk melihat langsung dampak kekerasan, termasuk penghancuran rumah, perusakan fasilitas, serta pengusiran warga dari wilayah tempat mereka tinggal dan bekerja.

Mantan Pejabat Israel Soroti Kekerasan Pemukim

Pensiunan Brigadir Jenderal Israel, Ephraim Sneh, mengatakan kekerasan yang terjadi di Tepi Barat menunjukkan adanya upaya untuk mengusir warga Palestina dari wilayah mereka.

“Ini adalah pembersihan etnis, sederhananya,” kata Sneh, yang pernah menjabat sebagai Menteri Kesehatan Israel, seperti dilaporkan The New York Times.

Menurut Sneh, dampak kekerasan tersebut terlihat secara langsung dalam kehidupan masyarakat Palestina. Warga menghadapi serangan terhadap lahan pertanian, gangguan terhadap aktivitas penggembalaan, serta kerusakan terhadap rumah dan fasilitas milik mereka.

Kritik serupa disampaikan mantan Komandan Pasukan Darat Israel, Mayor Jenderal Eyal Ben Reuven. Ia menyatakan bahwa tindakan para pemukim merupakan salah satu ancaman terbesar bagi Israel.

“Apa yang dilakukan para pemukim di sini adalah ancaman nyata bagi Israel,” ujar Ben Reuven.

Ia menambahkan, kekerasan tersebut bahkan lebih mengkhawatirkan baginya dibandingkan ancaman yang berasal dari Iran, Gaza, maupun Lebanon.

Kesaksian Warga Palestina di Tepi Barat

Dalam kunjungan ke Desa Burin, para mantan pejabat Israel mendengar kesaksian dari petani Palestina bernama Bashar Eid. Ia mengatakan serangan pemukim menyebabkan dirinya mengalami cacat permanen. Eid juga tidak dapat kembali menggarap lahannya karena serangan masih terus terjadi.

“Aku tidak tahu harus berbuat apa. Mereka ingin mengambil rumahku,” kata Eid.

Kondisi serupa dilaporkan terjadi di Lembah Yordania. Serangkaian serangan membuat sejumlah keluarga Palestina meninggalkan kamp yang sebagian besar dihuni masyarakat Badui, termasuk komunitas Hamamat Al Maleh.

The New York Times melaporkan bahwa hanya beberapa keluarga yang masih tinggal di wilayah tersebut ketika mereka berkunjung pada Februari. Serangan pada malam hari membuat sebagian besar warga memilih mengungsi karena merasa tidak aman untuk tetap berada di rumah.

“Kami bahkan tidak tidur selama satu jam. Jika mereka datang dan Anda sedang tidur, Anda tidak akan selamat,” kata Mohammad Khalil, warga setempat berusia 37 tahun.

Khalil bersama sejumlah keluarga lainnya kemudian meninggalkan wilayah tersebut setelah terjadi serangkaian penggerebekan, pencurian, dan serangan pada Maret.

Di komunitas lain di Lembah Yordania, seorang petani mengatakan pos pemukim dan pagar telah memisahkan keluarganya dari lahan pertanian serta area penggembalaan.

“Enam bulan lalu, ini adalah tanah kami. Sekarang, tempat ini seperti penjara,” ujarnya.

Lebih dari 200 Tokoh Israel Serukan Penghentian Serangan

Kecaman terhadap kekerasan di Tepi Barat juga disampaikan oleh lebih dari 200 tokoh Israel. Mereka menandatangani surat pada Juni yang menyerukan penghentian serangan terhadap warga sipil Palestina.

Para penandatangan surat tersebut terdiri atas dua mantan perdana menteri, lebih dari 30 jenderal angkatan darat dan udara yang telah pensiun, serta mantan kepala badan intelijen luar negeri dan dalam negeri Israel.

Dalam surat itu, mereka mengecam tindakan yang disebut sebagai “terorisme Yahudi” dan “pembersihan etnis” di Tepi Barat. Para tokoh tersebut juga menuduh pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menjalankan kebijakan yang memungkinkan lembaga keamanan Israel terlibat dalam tindakan terhadap warga Palestina.

Mereka menyoroti dukungan pemerintah terhadap pos pemukiman dan pertanian ilegal Israel. Selain itu, mereka menuntut pertanggungjawaban atas penggunaan dana publik untuk menyediakan infrastruktur serta dukungan bagi pemukiman tersebut.

Menurut para penandatangan petisi, tentara Israel dalam sejumlah kasus hanya diam ketika serangan terhadap warga Palestina berlangsung. Mereka juga menuduh sebagian tentara ikut terlibat dalam serangan terhadap komunitas Palestina.

Peringatan tentang Ideologi Ekstrem

Mantan Menteri Pertahanan Israel Moshe Ya’alon turut mengecam ideologi ekstrem yang dinilai mendasari kekerasan tersebut. Ia mempertanyakan gagasan mengenai supremasi Yahudi dan memperingatkan bahaya ideologi yang menempatkan satu kelompok sebagai ras yang lebih unggul.

Sementara itu, pensiunan Jenderal Angkatan Udara Israel Asaf Agmon mengatakan upaya mengusir warga Palestina dari sejumlah wilayah Tepi Barat mengingatkannya pada penderitaan yang dialami orang Yahudi di bawah pemerintahan Nazi.

Agmon menegaskan bahwa dirinya tidak menyamakan skala kekerasan yang terjadi saat ini dengan kekejaman pada masa tersebut. Namun, ia memperingatkan dampak yang muncul ketika masyarakat membiarkan kekerasan terus berlangsung.

“Begitu suatu masyarakat berperilaku seperti ini, masyarakat itu akan hancur,” katanya.

Data PBB Menunjukkan Kekerasan Terus Meningkat

Data Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang dikutip The New York Times menunjukkan kekerasan di Tepi Barat terus meningkat sejak Oktober 2023. Serangan tersebut telah melukai ribuan warga Palestina.

Lebih dari 3.200 warga Palestina juga dilaporkan mengungsi akibat serangan itu. Jumlah tersebut sekitar dua kali lipat dibandingkan angka pada tahun sebelumnya.

Data yang sama menunjukkan peningkatan tajam dalam rata-rata jumlah warga Palestina yang terluka akibat serangan. Pada 2020, rata-ratanya sekitar satu orang setiap tiga hari. Angka tersebut meningkat menjadi lebih dari tiga orang per hari pada 2026.

Kesimpulan

Kecaman dari para mantan pejabat militer dan keamanan Israel memperlihatkan bahwa kekerasan terhadap warga Palestina di Tepi Barat tidak hanya menjadi perhatian masyarakat internasional, tetapi juga memicu kritik dari kalangan senior Israel sendiri. Mereka menilai serangan pemukim, penghancuran rumah, pembatasan akses ke lahan, dan pengungsian warga merupakan persoalan serius yang membutuhkan penghentian serta pertanggungjawaban.

Dengan meningkatnya jumlah korban luka dan warga yang terpaksa meninggalkan tempat tinggalnya, seruan untuk menghentikan kekerasan dan memastikan perlindungan terhadap warga sipil menjadi semakin mendesak. Perkembangan selanjutnya akan sangat bergantung pada langkah nyata untuk mencegah serangan serta menindak pihak-pihak yang dianggap bertanggung jawab.

Sumber: Cnnindonesia