Pemilih Islandia Tolak Pembukaan Kembali Negosiasi Keanggotaan Uni Eropa

REYKJAVIK – Pemilih Islandia menolak proposal untuk memulai kembali negosiasi aksesi ke Uni Eropa (UE). Hasil referendum tersebut mengakhiri perdebatan panjang mengenai keanggotaan Islandia, setelah pembicaraan sebelumnya dihentikan oleh pemerintahan yang skeptis terhadap UE lebih dari satu dekade lalu.

Berdasarkan hasil yang dilaporkan RUV, kubu penolak memenangkan referendum dengan perolehan 52,8 persen suara, berbanding 47,2 persen untuk kubu pendukung. Reykjavik menjadi satu-satunya wilayah di Islandia yang mencatat mayoritas suara mendukung dimulainya kembali negosiasi dengan Uni Eropa.

Referendum itu diikuti sekitar 265.000 pemilih yang memiliki hak suara. Mereka diminta menjawab pertanyaan sederhana dengan pilihan “ya” atau “tidak”: apakah Islandia perlu melanjutkan kembali negosiasi aksesi dengan Uni Eropa?

Hasil Referendum Islandia Berlangsung Ketat

Penghitungan suara berlangsung sepanjang malam dan sempat membuat situasi di seluruh negeri tegang. Pada tahap awal, suara “ya” sempat memimpin. Namun, keunggulan tersebut berbalik ketika lebih banyak surat suara dari berbagai wilayah mulai dihitung.

Menjelang subuh, perbedaan suara antara kedua kubu hanya terpaut beberapa ratus suara. Selisih kemudian melebar setelah surat suara dari wilayah-wilayah yang cenderung menolak pembukaan kembali negosiasi mulai masuk.

Hasil akhir ini menutup rangkaian perdebatan yang telah berlangsung sejak pemerintah Islandia menghentikan pembicaraan keanggotaan UE lebih dari 10 tahun lalu. Meski demikian, proses referendum menunjukkan bahwa isu hubungan Islandia dengan Uni Eropa masih membagi pandangan masyarakat.

Faktor Trump dan Isu Greenland

Pemungutan suara berlangsung di tengah bayang-bayang ancaman berulang Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk mengontrol Greenland, wilayah yang berada di dekat Islandia. Situasi tersebut mendorong sebagian pemilih mendukung gagasan agar Islandia memperkuat solidaritas dengan negara-negara Eropa.

Islandia memang merupakan anggota NATO. Namun, pendukung referendum menilai kedekatan yang lebih besar dengan Uni Eropa dapat memberikan perlindungan tambahan dari negara-negara tetangga apabila ancaman serupa suatu hari diarahkan kepada Islandia.

Pemerintahan koalisi berhaluan kiri yang terpilih pada 2024 bahkan memajukan jadwal referendum. Pemungutan suara tersebut sebelumnya direncanakan berlangsung pada tahun depan. Keputusan itu diambil setelah Trump keliru menyebut nama Islandia sebanyak empat kali ketika membicarakan ambisinya terhadap Greenland.

Perdana Menteri Kristrún Frostadóttir, yang berkampanye mendukung proposal pembukaan kembali negosiasi, berharap hasil referendum tidak memecah belah masyarakat Islandia.

“Saya tidak merasa ada kepahitan,” kata Frostadóttir kepada RUV sebelum penghitungan suara selesai, seperti dikutip AP pada Minggu (30/8). Ia juga mengakui bahwa emosi sempat memuncak bagi sebagian orang, tetapi menilai masyarakat Islandia cukup terbuka terhadap hasil yang berbeda.

Argumen Kubu Penolak dan Pendukung

Alasan Penolakan terhadap Uni Eropa

Kubu penolak menjadikan isu perikanan sebagai salah satu alasan utama untuk mempertahankan jarak dari keanggotaan penuh Uni Eropa. Mereka juga menilai Islandia telah menikmati sejumlah manfaat dari pasar tunggal UE yang bebas hambatan serta zona perjalanan bebas Schengen, tanpa harus menerima kompromi terhadap kedaulatan yang menyertai status sebagai anggota penuh.

Para penolak juga berpendapat bahwa suara Islandia akan sulit berpengaruh di Parlemen Eropa yang beranggotakan banyak negara. Menurut mereka, Islandia lebih baik menyusun kesepakatan dagangnya sendiri, termasuk seperti hubungan perdagangan dengan China.

Industri perikanan yang memiliki pengaruh besar di Islandia turut memimpin penolakan terhadap proposal tersebut. Mereka khawatir penerapan kebijakan perikanan bersama Uni Eropa dapat membuka perairan bernilai strategis milik Islandia bagi kapal-kapal pukat dari Spanyol, Belanda, dan negara lainnya.

Alasan Mendukung Pembukaan Negosiasi

Sementara itu, kubu pendukung menilai keanggotaan Uni Eropa dapat membantu menurunkan inflasi dan suku bunga. Mereka juga meyakini penggunaan euro akan memberikan stabilitas yang lebih besar dibandingkan krona Islandia, yang dinilai mudah berfluktuasi.

Selain pertimbangan ekonomi, pendukung referendum menganggap Islandia perlu lebih dekat dengan negara-negara Eropa untuk menghadapi berbagai persoalan lintas batas. Perubahan iklim menjadi salah satu isu yang mereka soroti.

Kesimpulan

Penolakan terhadap pembukaan kembali negosiasi keanggotaan Uni Eropa menunjukkan bahwa mayoritas pemilih Islandia masih memilih mempertahankan hubungan yang ada tanpa melanjutkan proses menuju keanggotaan penuh. Keputusan tersebut dipengaruhi oleh pertimbangan kedaulatan, perlindungan industri perikanan, serta keyakinan bahwa Islandia telah memperoleh manfaat tertentu melalui pasar tunggal dan Schengen.

Di sisi lain, perbedaan hasil yang relatif tipis memperlihatkan bahwa isu hubungan Islandia dengan Uni Eropa belum sepenuhnya kehilangan dukungan. Pemerintah dan masyarakat kini perlu menjaga agar perbedaan pilihan dalam referendum tidak berkembang menjadi perpecahan nasional.

Sumber: Cnnindonesia