Alex Indra Lukman Desak Pemerintah Jadikan Karhutla Kalimantan Prioritas Nasional

JAKARTA – Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman, mendesak pemerintah mengambil langkah luar biasa atau extraordinary untuk menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan. Desakan tersebut disampaikan karena dampak kebakaran telah meluas dan mengganggu berbagai sektor, mulai dari kesehatan, pendidikan, transportasi, hingga aktivitas ekonomi masyarakat.

Alex mengatakan kondisi cuaca kering yang dipengaruhi fenomena El Nino turut memperbesar risiko karhutla. Menurut dia, puncak fenomena tersebut diperkirakan terjadi pada Agustus hingga September 2026. Karena itu, penanganan karhutla di Kalimantan dinilai tidak cukup hanya mengandalkan langkah rutin, tetapi harus ditingkatkan menjadi agenda prioritas nasional.

Dampak Karhutla Meluas ke Berbagai Sektor

Alex menyebut kabut asap akibat karhutla telah berdampak langsung terhadap kualitas udara di sejumlah wilayah Kalimantan. Di Palangka Raya, indeks kualitas udara atau air quality index (AQI) tercatat mencapai 487 pada 19 Agustus 2026. Angka tersebut masuk dalam kategori berbahaya.

Situasi itu juga memengaruhi kegiatan pendidikan. Kabut asap pekat membuat Dinas Pendidikan menunda waktu masuk sekolah dasar dan sekolah menengah pertama hingga pukul 08.00 WIB. Sementara itu, kegiatan belajar bagi anak usia pendidikan anak usia dini (PAUD) dialihkan ke pembelajaran jarak jauh.

Selain mengganggu kesehatan dan pendidikan, karhutla juga menurunkan jarak pandang di sejumlah wilayah. Alex menyebut jarak pandang bahkan turun drastis hingga 1,4 kilometer. Kondisi tersebut berpotensi menghambat mobilitas masyarakat dan aktivitas transportasi.

1.487 Titik Panas Terdeteksi di Kalimantan

Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per 19 Agustus 2026, terdapat 1.487 titik panas atau hotspot yang tersebar di seluruh wilayah Kalimantan. Sebaran titik panas terjadi hampir di setiap provinsi, dengan Kalimantan Tengah disebut sebagai episentrum karena memiliki konsentrasi kebakaran tertinggi.

Dalam rincian yang disampaikan Alex, terdapat 767 titik panas di Kalimantan Tengah, 441 titik di Kalimantan Barat, 315 titik di Kalimantan Tengah, 34 titik di Kalimantan Selatan, serta 17 titik di Kalimantan Utara.

Besarnya jumlah titik panas tersebut menunjukkan bahwa karhutla telah menjadi persoalan serius yang membutuhkan koordinasi lintas sektor. Alex menilai pemerintah perlu memastikan penanganan dilakukan secara cepat, terukur, dan berkelanjutan agar dampaknya tidak semakin meluas.

Kotawaringin Barat Perpanjang Status Tanggap Darurat

Alex menjelaskan, karhutla juga mendorong sejumlah pemerintah daerah memperpanjang status tanggap darurat. Salah satunya Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah, yang memperpanjang status tersebut hingga 4 September 2026.

Di wilayah itu, karhutla telah menghanguskan 859,49 hektare lahan dalam 189 kejadian. Selain itu, tercatat 461 titik panas. Kecamatan Arut Selatan dan Kumai menjadi wilayah yang disebut mengalami dampak paling parah.

Di Kecamatan Arut Selatan, terdapat 98 kejadian karhutla yang melanda lahan seluas 180,475 hektare dengan 226 titik panas. Sementara di Kecamatan Kumai, tercatat 63 kejadian yang membakar 584,41 hektare lahan.

Pemerintah Diminta Mengevaluasi Penanganan Karhutla

Alex mengingatkan bahwa Indonesia pernah menghadapi krisis besar akibat El Nino pada 1997-1998. Fenomena tersebut memicu kebakaran di lebih dari sembilan juta hektare lahan di Kalimantan dan kemudian menjadi salah satu bencana lingkungan terbesar di Asia Tenggara pada abad ke-20.

Menurut Alex, pengalaman tersebut harus menjadi peringatan agar bencana serupa tidak kembali terulang. Data MapBiomas Fire menunjukkan bahwa pada periode kebakaran besar 2014, 2015, dan 2019, sekitar 61 persen karhutla terjadi pada September hingga November, dengan puncak kebakaran pada Oktober.

Atas dasar itu, ia meminta pemerintah mengevaluasi secara menyeluruh metode penanganan karhutla yang selama ini diterapkan. Evaluasi tersebut perlu mencakup penguatan deteksi dini serta peningkatan patroli di wilayah yang rawan terbakar.

Peran Masyarakat Perlu Diperkuat

Alex juga menilai sistem peringatan dini berbasis satelit harus terus ditingkatkan, terutama dari sisi akurasi. Selain itu, keterlibatan masyarakat menjadi bagian penting dalam mencegah kebakaran hutan dan lahan.

Program Desa Peduli Api dan pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan pembukaan lahan tanpa bakar, menurut dia, perlu diperluas. Upaya tersebut diharapkan dapat mendorong masyarakat menggunakan metode yang lebih aman sekaligus mengurangi risiko kebakaran.

Kesimpulan

Alex Indra Lukman menegaskan bahwa karhutla Kalimantan harus segera ditetapkan sebagai prioritas nasional karena dampaknya telah menyentuh kesehatan, pendidikan, transportasi, dan ekonomi. Pemerintah dinilai perlu menerapkan langkah luar biasa dengan memperkuat respons darurat sekaligus membangun strategi pencegahan jangka panjang.

Ke depan, mitigasi karhutla tidak hanya bergantung pada pemadaman ketika kebakaran terjadi. Pencegahan, deteksi dini, patroli, peningkatan kesejahteraan sosial-ekonomi masyarakat, serta tata kelola lahan yang berkelanjutan perlu menjadi bagian dari kebijakan terpadu agar risiko karhutla tidak kembali menimbulkan krisis yang lebih besar.