BNPB Minta Warga Segera Laporkan Titik Api, 39 Armada Udara Disiagakan di Enam Provinsi

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) meminta masyarakat, terutama yang tinggal di wilayah rawan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Pulau Sumatera dan Kalimantan, segera melaporkan setiap temuan titik api maupun insiden kebakaran kepada petugas atau pemerintah daerah setempat.

Pelaporan secara cepat dinilai penting untuk mempercepat proses penanganan sebelum api meluas. Informasi dari warga juga dapat membantu petugas mengambil tindakan lebih awal sehingga dampak karhutla terhadap masyarakat, lingkungan, dan aktivitas ekonomi dapat ditekan.

BNPB Tekankan Pentingnya Laporan dari Masyarakat

Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan, mengatakan kecepatan informasi menjadi salah satu faktor penentu efektivitas penanganan karhutla di lapangan.

Menurut dia, respons cepat dari seluruh unsur diperlukan untuk mencegah kobaran api meluas serta mengurangi dampak yang ditimbulkan. Dampak tersebut tidak hanya berkaitan dengan kerusakan lingkungan, tetapi juga dapat memengaruhi kondisi kesehatan masyarakat dan aktivitas ekonomi.

“Respons cepat dari seluruh unsur menjadi kunci untuk mencegah api meluas dan mengurangi dampak karhutla terhadap masyarakat, lingkungan, serta aktivitas ekonomi,” ujar Berton melalui pernyataan resmi di Jakarta, Sabtu (22/8).

Selain melaporkan titik api, masyarakat juga diingatkan untuk tidak melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar. Imbauan tersebut dinilai semakin penting karena kondisi cuaca kering dapat meningkatkan risiko kebakaran dan mempercepat penyebaran api.

Pemantauan Hotspot Diperkuat di Enam Provinsi

Pemerintah mengintensifkan pemantauan hotspot dan menyiagakan personel di enam provinsi prioritas. Wilayah tersebut terdiri atas Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat.

Penanganan karhutla dilakukan secara terpadu melalui pengerahan satuan tugas darat dan operasi udara. Kegiatan yang dijalankan mencakup patroli, pemadaman menggunakan water bombing, serta Operasi Modifikasi Cuaca (OMC).

Untuk mendukung operasi tersebut, BNPB menyiagakan total 39 unit armada udara di enam provinsi. Armada itu disesuaikan dengan kebutuhan penanganan di masing-masing wilayah.

Rincian Armada di Wilayah Sumatera

Di Sumatera Selatan, pemerintah menyiagakan tujuh unit water bombing, satu helikopter patroli, dan satu pesawat untuk mendukung OMC. Sementara itu, Riau mendapatkan dukungan lima unit water bombing, satu helikopter patroli, dan satu unit OMC.

Adapun Jambi disokong dua unit water bombing, satu helikopter patroli, serta satu unit OMC. Pengerahan armada tersebut diharapkan dapat memperkuat upaya pemantauan dan pemadaman di wilayah yang mengalami peningkatan kerawanan karhutla.

Rincian Armada di Wilayah Kalimantan

Untuk kawasan Kalimantan, Kalimantan Barat mendapatkan alokasi armada terbesar. Wilayah ini didukung dua helikopter patroli, satu unit OMC, dan lima unit water bombing.

Kalimantan Tengah disiagakan empat unit water bombing, sedangkan Kalimantan Selatan mendapatkan dukungan tiga unit water bombing. Kedua provinsi tersebut masing-masing juga didampingi satu helikopter patroli dan satu unit pesawat OMC.

Karhutla Berisiko Menurunkan Kualitas Udara

Kebakaran hutan dan lahan masih melanda sejumlah provinsi di Sumatera dan Kalimantan. Kementerian Lingkungan Hidup juga telah menerbitkan instruksi mendesak kepada enam gubernur di wilayah tersebut untuk memperketat penanganan karhutla.

Fenomena El Nino kuat yang melanda Indonesia sejak Juli 2026 dinilai menjadi salah satu pemicu meningkatnya kerawanan kebakaran. Kondisi tersebut turut berkontribusi terhadap penurunan kualitas udara secara signifikan di sejumlah daerah.

Karhutla yang tidak segera ditangani dapat menimbulkan berbagai dampak bagi masyarakat. Asap kebakaran berpotensi memicu infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), iritasi pada mata, hidung, dan tenggorokan, serta mengganggu jarak pandang.

Kabut asap juga dapat menghambat berbagai sarana transportasi, baik transportasi darat, laut, maupun penerbangan. Karena itu, keterlibatan masyarakat melalui pelaporan titik api dan pencegahan pembakaran lahan menjadi bagian penting dalam upaya pengendalian bencana.

Kesimpulan

BNPB menegaskan bahwa laporan cepat dari masyarakat dapat membantu petugas menangani karhutla sebelum api meluas dan menimbulkan dampak yang lebih besar. Di sisi lain, pemerintah memperkuat operasi darat dan udara dengan menyiagakan 39 armada di enam provinsi prioritas.

Ke depan, keberhasilan pengendalian karhutla tidak hanya bergantung pada kesiapan personel dan armada, tetapi juga pada kesadaran warga untuk tidak membuka lahan dengan cara dibakar serta segera melaporkan setiap titik api kepada petugas atau pemerintah daerah setempat.