DPR Dorong Realokasi Anggaran untuk Penanganan Pascagempa M7,7 di NTT

JAKARTA – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mendorong pemerintah segera melakukan realokasi anggaran untuk mendukung penanganan dampak gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Sabtu, 15 Agustus 2026. Dorongan tersebut disampaikan sebagai bagian dari upaya mempercepat bantuan dan penanggulangan pascabencana di wilayah terdampak.

Menurut Dasco, pemerintah melalui Menteri Keuangan perlu mengalokasikan kembali anggaran yang dianggap diperlukan untuk membantu masyarakat serta menangani berbagai dampak yang ditimbulkan oleh gempa. DPR juga telah mengirimkan sejumlah pimpinan dan anggota ke NTT untuk menjalankan fungsi pengawasan sekaligus berkoordinasi dengan pemerintah.

DPR Kirim Perwakilan ke NTT

Dasco menyampaikan bahwa pimpinan DPR telah menugaskan beberapa pimpinan dan anggota DPR untuk berangkat ke NTT pada Minggu, 16 Agustus 2026. Rombongan tersebut turut bersama Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa serta sejumlah menteri terkait lainnya.

Keberangkatan tersebut ditujukan untuk melihat secara langsung kondisi pascagempa, menyalurkan bantuan, serta mendorong langkah-langkah penanganan yang dinilai mendesak. Selain itu, kehadiran perwakilan DPR di lapangan diharapkan dapat memperkuat koordinasi antara lembaga legislatif dan pemerintah.

“Pimpinan DPR juga telah menugaskan beberapa pimpinan dan anggota DPR beserta menteri keuangan dan beberapa menteri terkait lainnya untuk berangkat ke NTT, untuk kemudian memberikan bantuan-bantuan serta mendorong relokasi anggaran yang dianggap perlu,” kata Dasco saat memimpin rapat paripurna DPR pada Selasa, 18 Agustus 2026.

Pengawasan dan Koordinasi Pemerintah

Dalam pernyataannya, Dasco turut menyampaikan duka cita atas bencana gempa yang terjadi di NTT. Ia mengatakan DPR telah berkoordinasi dengan pemerintah untuk mendorong berbagai hal yang dianggap perlu dalam rangka mempercepat penanganan dampak bencana.

DPR mengirimkan perwakilannya ke NTT pada 16 Agustus 2026. Di lokasi, perwakilan tersebut mengadakan rapat koordinasi dengan pemerintah. Pertemuan itu dilakukan untuk menjalankan fungsi pengawasan DPR serta mendorong pemerintah mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam menangani situasi pascagempa.

“DPR RI telah mengirim perwakilannya pada tanggal 16 Agustus ke NTT dan telah mengadakan rapat koordinasi dengan pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan serta mendorong pemerintah mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu untuk segera menangani dampak dari bencana,” ujar Dasco.

Status Tanggap Darurat Ditetapkan Selama 14 Hari

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah menetapkan status tanggap darurat bencana gempa bumi selama 14 hari. Status tersebut berlaku mulai 15 Agustus hingga 28 Agustus 2026.

Penetapan status tanggap darurat menjadi dasar bagi pemerintah dan pihak terkait untuk melakukan penanganan terhadap kondisi darurat di wilayah terdampak. Langkah tersebut mencakup koordinasi penanganan bencana serta pemberian bantuan kepada masyarakat yang terdampak gempa.

Korban Gempa NTT Mencapai 68 Orang

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat jumlah korban meninggal dunia akibat gempa mencapai 68 orang per Senin, 17 Agustus 2026. Korban tersebar di sejumlah kabupaten di NTT.

Rinciannya, sebanyak 26 korban meninggal dunia tercatat di Kabupaten Manggarai dan 24 orang di Manggarai Timur. Kemudian, delapan korban tercatat di Nagekeo, empat orang di Sikka, serta masing-masing dua orang di Ende, Manggarai Barat, dan Ngada.

Selain korban meninggal dunia, BNPB juga mencatat 213 orang mengalami luka-luka akibat gempa tersebut. Data tersebut menunjukkan besarnya dampak bencana yang membutuhkan penanganan cepat dan terkoordinasi dari pemerintah serta seluruh pihak terkait.

Ribuan Gempa Susulan Masih Terjadi

Aktivitas kegempaan di NTT masih berlangsung. Hingga Senin, 17 Agustus 2026, Pos Pendamping Nasional mencatat sebanyak 1.576 gempa susulan. Gempa susulan dengan magnitudo terbesar tercatat mencapai 6,2.

Sementara itu, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mencatat 54 gempa susulan di antaranya dirasakan oleh warga. Aktivitas gempa masih bersifat fluktuatif dan pola peluruhannya belum terlihat secara jelas.

Kondisi kegempaan diperkirakan mulai stabil dalam dua hingga tiga minggu ke depan. Namun, selama aktivitas gempa masih berlangsung, penanganan di lapangan tetap membutuhkan koordinasi dan kesiapsiagaan dari pemerintah serta pihak-pihak terkait.

Kesimpulan

DPR mendorong pemerintah, khususnya melalui Menteri Keuangan, untuk melakukan realokasi anggaran guna memperkuat penanganan pascagempa magnitudo 7,7 di NTT. Pengiriman perwakilan DPR bersama Menteri Keuangan dan sejumlah menteri terkait menjadi bagian dari fungsi pengawasan serta koordinasi bantuan di wilayah terdampak.

Dengan status tanggap darurat yang berlaku hingga 28 Agustus 2026, penanganan korban, penyaluran bantuan, dan pemantauan aktivitas gempa susulan menjadi perhatian utama. Kondisi yang masih fluktuatif serta banyaknya gempa susulan menunjukkan bahwa upaya penanganan perlu terus dilakukan hingga situasi diperkirakan mulai stabil dalam dua hingga tiga minggu mendatang.