Gadi Eisenkot Tantang Netanyahu di Pemilu Israel 27 Oktober, Bawa Isu Perang dan Krisis Domestik

Jenderal Gadi Eisenkot, mantan Kepala Staf Umum Angkatan Pertahanan Israel (IDF), bertekad mengalahkan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dalam pemilu Israel yang dijadwalkan berlangsung pada 27 Oktober mendatang. Persaingan keduanya diperkirakan menjadi salah satu kontestasi politik paling menentukan dalam sejarah hampir 80 tahun Israel.

Pemilu tersebut digelar setelah Israel bertahun-tahun menghadapi perang di berbagai front, pergolakan sosial, serta tekanan yang semakin besar dari komunitas internasional. Meski pergantian pemerintahan dapat mengubah arah politik dalam negeri, perubahan besar terhadap kebijakan Israel di Jalur Gaza dan pendudukan di Tepi Barat belum tentu terjadi.

Eisenkot Mendirikan Partai Yashar

Eisenkot, yang pernah menjabat sebagai letnan jenderal IDF, mendirikan partai baru bernama Yashar. Dalam bahasa Ibrani, nama tersebut berarti “lurus” atau “jujur”. Penamaan itu mencerminkan pesan politik Eisenkot yang menilai pemerintahan Netanyahu kurang terbuka kepada masyarakat setelah beberapa tahun diwarnai tuduhan penghambatan dan penipuan.

Profesor ilmu politik dari Universitas Ibrani Yerusalem, Gideon Rahat, menggambarkan Eisenkot sebagai sosok yang berlawanan dengan Netanyahu. Menurut Rahat, Eisenkot memiliki pengalaman langsung dan ikatan emosional yang kuat dengan perang di Gaza setelah kehilangan putra dan keponakannya dalam konflik tersebut.

Rahat juga menilai Netanyahu lebih dikenal sebagai politisi yang piawai berkomunikasi, termasuk dalam bahasa Inggris. Sementara itu, Eisenkot disebut lebih mencerminkan sosok populer dari kalangan masyarakat biasa.

Pandangan tersebut juga disampaikan Shaul Meridor, mantan birokrat senior Kementerian Keuangan Israel sekaligus salah satu kandidat yang berada di kubu Eisenkot. Meridor menyebut Eisenkot sebagai pribadi yang serius, baik, dan berupaya memahami persoalan hingga ke akar masalah sebelum mencari penyelesaian.

Persaingan Ketat dalam Jajak Pendapat

Dukungan terhadap Eisenkot dilaporkan meningkat dalam beberapa bulan terakhir. Survei Channel 13 menunjukkan Yashar berpotensi menjadi partai dengan perolehan kursi terbesar di Knesset, yakni 22 dari total 120 kursi. Sementara itu, Partai Likud yang dipimpin Netanyahu diproyeksikan memperoleh 21 kursi.

Jika Yashar berkoalisi dengan sejumlah partai oposisi utama, blok yang dipimpin Eisenkot diperkirakan meraih 53 kursi. Jumlah yang sama juga diproyeksikan diperoleh koalisi Netanyahu. Dengan demikian, kedua kubu belum mencapai mayoritas mutlak untuk membentuk pemerintahan secara mandiri.

Situasi tersebut dapat memaksa salah satu kubu membentuk pemerintahan minoritas atau mencari dukungan dari partai-partai yang dipimpin warga Palestina di Israel. Namun, hasil berbeda terlihat dalam survei Channel 14, stasiun televisi yang dikenal konservatif dan kerap dianggap dekat dengan pemerintah. Survei itu menempatkan Netanyahu dan Likud dalam posisi lebih kuat untuk mempertahankan mayoritas bersama partai-partai sayap kanan.

Arah Masa Depan Israel Dipertaruhkan

Gideon Rahat menilai pemilu kali ini akan memperlihatkan arah masa depan Israel. Menurutnya, pemungutan suara tersebut dapat menentukan apakah Israel bergerak menuju negara yang semakin kanan dan religius atau tetap mempertahankan karakter demokrasi liberal.

Yashar berusaha mengambil keuntungan dari kemarahan sebagian masyarakat terhadap Netanyahu dan koalisinya. Partai tersebut menyasar pemilih dari kelompok tengah dengan mengangkat persoalan biaya hidup, ancaman perang saudara, konflik berkepanjangan, serta risiko isolasi internasional.

Dalam pertemuan dengan warga di Motza Illit, kawasan pinggiran Yerusalem, Meridor menyampaikan kritik terhadap gaya kepemimpinan Netanyahu. Ia menilai pemerintah saat ini tidak cukup aktif berkomunikasi dengan negara-negara yang selama ini menjadi mitra Israel, baik di Amerika Serikat maupun Eropa, Australia, dan Selandia Baru.

Meridor juga menilai Netanyahu tidak lagi sepenuhnya memahami kondisi Israel modern. Ia mengatakan sebagian besar warga Israel tidak merasa memiliki nilai-nilai yang sama dengan perdana menteri tersebut. Sebaliknya, kubu Eisenkot menawarkan gambaran tentang Israel yang berbeda.

Hubungan Eisenkot dan Netanyahu Memburuk

Netanyahu dan Eisenkot memiliki hubungan politik yang telah berlangsung sekitar satu dekade. Pada 2015, Netanyahu menunjuk Eisenkot sebagai kepala staf umum IDF. Setelah menjalani karier militer selama hampir 40 tahun, Eisenkot menyelesaikan masa jabatan empat tahunnya sebelum pensiun.

Eisenkot kemudian masuk Knesset pada 2022. Setelah serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 yang menewaskan sekitar 1.200 orang dan menyebabkan 251 orang disandera, ia bergabung dalam kabinet darurat Netanyahu.

Hubungan keduanya kemudian memburuk. Eisenkot meninggalkan kabinet perang setelah menuduh Netanyahu mengambil keputusan yang memperpanjang konflik akibat tekanan kelompok sayap kanan dalam koalisinya. Menurut Eisenkot, kebijakan tersebut mengorbankan upaya untuk membebaskan warga Israel yang masih disandera Hamas.

Perselisihan itu dimanfaatkan sebagai senjata politik oleh Netanyahu dan Partai Likud. Mereka menuduh Eisenkot ingin menyerah kepada Hamas, Hizbullah di Lebanon, serta rezim Iran. Eisenkot mengundurkan diri dari Knesset pada Juli tahun lalu dan mengumumkan pembentukan Yashar pada September di tahun yang sama.

Kebijakan Keamanan Tidak Akan Berubah Drastis

Walaupun Yashar menjanjikan hubungan yang lebih terbuka dengan komunitas internasional, perubahan besar dalam kebijakan keamanan Israel diperkirakan tidak akan terjadi jika Eisenkot berkuasa. Ia mengisyaratkan akan meningkatkan keterlibatan dengan mediator dalam konflik Gaza, tetapi tetap menolak perubahan mendasar terhadap pendekatan militer Israel.

Meridor mengatakan Israel tidak akan menarik diri dari Gaza sebelum Hamas benar-benar didemiliterisasi. Eisenkot juga menegaskan bahwa tidak akan ada negara Palestina jika dirinya terpilih sebagai perdana menteri.

Eisenkot turut dikenal sebagai salah satu pencetus “doktrin Dahiyeh”. Doktrin tersebut dikembangkan ketika ia menjabat sebagai kepala Komando Utara IDF dan mendorong penggunaan kekuatan besar, termasuk penghancuran infrastruktur sipil secara luas, untuk menekan kelompok seperti Hizbullah.

Isu Wajib Militer dan Komisi Penyelidikan

Selain isu perang, Eisenkot membawa dua agenda domestik yang menjadi sumber perpecahan politik. Ia mendukung pembentukan komisi penyelidikan independen untuk mengusut kegagalan pemerintah dan aparat keamanan yang memungkinkan serangan Hamas pada 7 Oktober terjadi.

Netanyahu menolak gagasan tersebut karena menilai penyelidikan dapat berubah menjadi perburuan politik terhadap dirinya dan pemerintahan sayap kanannya.

Isu lain yang diangkat Eisenkot adalah kewajiban militer bagi komunitas Yahudi ultra-Ortodoks atau Haredi. Ia mendukung penerapan wajib militer dengan hanya memberikan sedikit pengecualian.

Pada 2024, Mahkamah Agung Israel memutuskan bahwa pengecualian luas bagi kaum Haredi dari wajib militer bertentangan dengan hukum. Sebelumnya, pria Haredi dapat menghindari wajib militer dengan belajar di yeshiva atau sekolah agama Yahudi. Kelompok konservatif dalam pemerintahan Netanyahu berupaya mempertahankan pengecualian tersebut, sehingga memicu demonstrasi di berbagai wilayah Israel.

Kesimpulan

Pemilu Israel 27 Oktober akan menjadi pertarungan antara Netanyahu yang mengandalkan koalisi sayap kanan dan Eisenkot yang membawa pesan perubahan, keterbukaan, serta penyelidikan terhadap kegagalan pemerintah. Jajak pendapat menunjukkan persaingan ketat dan belum ada kubu yang dipastikan mampu meraih mayoritas.

Namun, kemenangan Eisenkot belum tentu mengakhiri perang Gaza atau mengubah pendekatan keamanan Israel secara menyeluruh. Hasil pemilu nantinya akan menentukan bukan hanya komposisi pemerintahan, tetapi juga arah politik Israel dalam menghadapi konflik, persoalan wajib militer, hubungan internasional, dan perpecahan sosial yang semakin tajam.