Gubernur Jateng Jadikan Demak dan Kabupaten Semarang Role Model Penanganan Stunting

SEMARANG – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi akan menjadikan Kabupaten Demak dan Kabupaten Semarang sebagai contoh atau role model dalam upaya pencegahan serta percepatan penurunan tengkes atau stunting. Kedua daerah tersebut dinilai berhasil menekan prevalensi stunting hingga berada di kisaran dua persen.

Hal tersebut disampaikan Ahmad Luthfi dalam Rapat Koordinasi Teknis dan Advokasi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting Regional Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara yang berlangsung di Hotel Novotel, Kota Semarang, Selasa (22/9).

Prevalensi Stunting Jawa Tengah Mencapai 9,93 Persen

Berdasarkan data triwulan II tahun 2026, prevalensi stunting di Jawa Tengah tercatat sebesar 9,93 persen. Angka tersebut menunjukkan tren penurunan yang terus berlangsung sejak 2024. Namun, pemerintah masih menghadapi persoalan kesenjangan prevalensi antarwilayah di Jawa Tengah.

Sejumlah daerah masih mencatat angka prevalensi stunting yang relatif tinggi. Wonosobo berada di angka 18,05 persen, disusul Purworejo sebesar 16,62 persen, Banjarnegara 16,24 persen, Kabupaten Magelang 15,82 persen, dan Kabupaten Tegal 15,59 persen.

Di sisi lain, terdapat daerah yang telah berhasil menekan angka stunting hingga berada di bawah 10 persen. Kabupaten Demak dan Kabupaten Semarang menjadi dua wilayah yang disebut memiliki prevalensi sekitar dua persen.

Daerah Diminta Belajar dari Praktik Baik Demak dan Semarang

Melihat capaian tersebut, Ahmad Luthfi meminta seluruh perangkat daerah di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota untuk mempelajari langkah-langkah yang telah dilakukan Demak dan Kabupaten Semarang.

Praktik baik dari kedua daerah itu diharapkan tidak sekadar ditiru, tetapi juga diamati dan disesuaikan dengan kondisi masing-masing wilayah. Dengan demikian, strategi penanganan stunting dapat diterapkan secara lebih relevan dan sesuai kebutuhan di setiap daerah.

“Seluruh daerah saya minta agar belajar dengan Demak dan Semarang,” kata Luthfi.

Menurutnya, penanganan stunting tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja. Upaya tersebut harus dilaksanakan secara bersama-sama dan komprehensif sesuai kewenangan masing-masing, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, hingga desa.

Pendataan Valid Dibutuhkan untuk Penanganan Tepat Sasaran

Luthfi menjelaskan, tingginya angka stunting di sejumlah daerah dapat dipengaruhi berbagai faktor. Beberapa di antaranya adalah kekurangan gizi, kondisi lingkungan yang kurang bersih, pola hidup, serta faktor lain yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat.

Karena itu, daerah dengan prevalensi stunting tinggi diminta melakukan pendataan secara valid. Data yang akurat dinilai penting agar program intervensi dapat diarahkan kepada sasaran yang tepat, sekaligus dilaksanakan secara berkelanjutan.

Pendekatan lintas sektor juga diperlukan karena persoalan stunting tidak hanya berkaitan dengan aspek kesehatan dan gizi. Penanganannya turut berhubungan dengan lingkungan, sanitasi, infrastruktur, serta berbagai faktor pendukung lainnya.

Target Nasional Masih Membutuhkan Upaya Bersama

Deputi Bidang Peningkatan Kesejahteraan dan Pembangunan Sumberdaya Manusia Sekretariat Wakil Presiden, Eddy Cahyono Sugiarto, menyampaikan bahwa prevalensi stunting nasional saat ini berada di angka 19,8 persen.

Sementara itu, pemerintah menargetkan prevalensi stunting nasional dapat turun menjadi 14–15 persen pada 2029. Dengan target tersebut, masih terdapat selisih sekitar empat persen yang perlu dikejar dalam sisa waktu yang tersedia.

Eddy menilai komitmen kepala daerah dan instansi terkait menjadi salah satu faktor penting dalam pencapaian target tersebut. Seluruh sektor perlu digerakkan secara bersama-sama agar penanganan stunting dapat berjalan lebih efektif.

Ia juga menyebut capaian Demak dan Kabupaten Semarang sebagai pelajaran baik yang dapat direplikasi di daerah lain. Praktik tersebut diharapkan tidak hanya diterapkan di wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara, tetapi juga menjadi pemicu bagi daerah-daerah di seluruh Indonesia.

Penanganan Stunting Disinergikan dengan Program MBG

Sementara itu, Sekretaris Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Budi Setiyono, mengatakan persoalan stunting di Indonesia masih belum selesai. Oleh sebab itu, dibutuhkan kesinambungan program dan kerja sama berbagai pihak untuk mempercepat penurunannya.

Penanganan stunting juga akan disinergikan dengan program makan bergizi gratis atau MBG. Sasaran sinergi tersebut mencakup ibu hamil, ibu menyusui, serta balita non-PAUD.

Sinergi antara program penanganan stunting dan MBG diharapkan dapat meningkatkan efektivitas intervensi. Daerah juga memperoleh dukungan untuk mendayagunakan sasaran program sesuai dengan tujuan MBG.

Kesimpulan

Demak dan Kabupaten Semarang akan dijadikan role model penanganan stunting di Jawa Tengah karena berhasil menekan prevalensi hingga sekitar dua persen. Capaian tersebut diharapkan dapat dipelajari dan disesuaikan oleh daerah lain, terutama wilayah yang masih mencatat angka prevalensi tinggi.

Ke depan, penurunan stunting membutuhkan pendataan yang valid, kerja sama lintas sektor, serta komitmen berkelanjutan dari pemerintah pusat hingga desa. Sinergi dengan program makan bergizi gratis juga diharapkan mampu memperkuat upaya pemenuhan gizi bagi kelompok sasaran.