Kodam Jaya Bantu Polda Metro Jaya Amankan Aksi 27 Agustus di Depan DPR/MPR

JAKARTA – Prajurit Kodam Jaya turut dikerahkan untuk membantu Polda Metro Jaya mengamankan aksi unjuk rasa yang dijadwalkan berlangsung di depan kompleks Gedung DPR/MPR, Jakarta, Kamis, 27 Agustus. Pengamanan tersebut melibatkan unsur TNI, Polri, serta sejumlah elemen terkait dengan tujuan menjaga jalannya penyampaian aspirasi masyarakat tetap aman dan tertib.

Menteri Koordinator bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Djamari Chaniago mengatakan, aparat akan mengawal masyarakat yang menyampaikan aspirasi kepada DPR. Menurut dia, kehadiran personel gabungan bukan untuk menghalangi aksi, melainkan memastikan hak masyarakat dapat disampaikan tanpa gangguan.

Kodam Jaya Bantu Pengamanan Aksi di DPR

Djamari menyampaikan bahwa jajaran Polda Metro Jaya dan Kodam Jaya bersama masyarakat akan terlibat dalam pengamanan aksi 27 Agustus. Pernyataan itu disampaikan saat berada di kawasan Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta Pusat, Kamis pagi.

Ia menjelaskan, pengamanan dilakukan agar demonstrasi dapat berlangsung secara aman serta aspirasi peserta aksi tersampaikan kepada pihak yang dituju. Selain itu, aparat juga mengantisipasi kemungkinan adanya penyusup atau kelompok lain yang berupaya mengganggu jalannya demonstrasi.

“Kita ingin masyarakat yang punya hak untuk menyampaikan aspirasi ini kepada DPR, kita lindungi, kita kawal supaya bulat masuk ke sana dan tidak ada yang mengganggu,” kata Djamari.

Djamari menambahkan, keberadaan kelompok lain yang tidak berkaitan dengan aspirasi utama dikhawatirkan dapat mengaburkan tuntutan peserta aksi. Bahkan, kelompok tersebut berpotensi menggagalkan penyampaian aspirasi yang telah direncanakan.

Sejumlah Kelompok Masyarakat Sampaikan Tuntutan

Sejumlah kelompok masyarakat dijadwalkan menggelar demonstrasi di depan Gedung DPR/MPR pada hari yang sama. Salah satu elemen yang disebut akan terlibat adalah Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB).

Sebagian peserta dari kelompok masyarakat asal Pati, Jawa Tengah, bahkan telah berada di Jakarta sejak beberapa hari sebelum aksi berlangsung. Dalam demonstrasi tersebut, massa berencana menyampaikan sejumlah tuntutan kepada DPR.

Salah satu tuntutan yang akan disuarakan adalah desakan agar DPR segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset. Selain itu, peserta aksi juga mendorong penerapan hukuman maksimal, termasuk pidana mati, bagi pelaku korupsi.

18.504 Personel Disiapkan di Jakarta Pusat

Untuk mengamankan unjuk rasa di sejumlah titik wilayah Jakarta Pusat, sebanyak 18.504 personel disiapkan. Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Reynold EP Hutagalung mengatakan, pendekatan humanis menjadi prioritas dalam pelaksanaan pengamanan.

Menurut Reynold, aparat hadir untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi seluruh masyarakat yang menyampaikan aspirasi. Personel yang bertugas juga tidak dibekali senjata api maupun senjata tajam.

“Kami mengedepankan pendekatan humanis, komunikasi, dan persuasif dalam melayani masyarakat,” ujar Reynold dalam keterangannya.

Polresta Tangerang Lakukan Patroli dan Penyekatan

Pengamanan tidak hanya dilakukan di sekitar Gedung DPR/MPR. Di luar Jakarta, kepolisian juga mengerahkan personel untuk melakukan patroli dan penyekatan guna mengantisipasi pergerakan massa menuju lokasi aksi.

Polresta Tangerang menerjunkan sekitar 200 personel gabungan untuk memantau jalur yang berpotensi digunakan massa aksi 27 Agustus. Pengawasan dilakukan mulai dari gerbang tol, jalur perbatasan, hingga stasiun kereta api.

Kepala Bagian Operasional Polresta Tangerang Kompol Raden Mochammad Sofian mengatakan, langkah preventif tersebut difokuskan pada titik-titik rawan. Salah satu perhatian utama adalah kemungkinan adanya pelajar tingkat SMP dan SMA yang ikut bergerak menuju Jakarta.

Sejumlah Titik Menjadi Fokus Pemantauan

Pola penyekatan dan pengamanan dipetakan di sejumlah lokasi yang dinilai menjadi jalur mobilitas massa, terutama remaja dan pelajar. Lokasi yang dipantau antara lain jalur perbatasan Gumarang antara Tangerang dan Curug, akses Tol Metro, serta pintu Tol Balaraja Barat, Balaraja Timur, Kedaton, hingga jalur arteri di Binuang.

Pengawasan juga dilakukan di Stasiun Daru, Stasiun Tigaraksa, dan Stasiun Cikoya. Personel gabungan ditempatkan di sejumlah objek vital serta kawasan terminal untuk mencegah mobilitas massa menuju Jakarta.

Dalam pelaksanaan patroli skala besar, 200 personel kepolisian mendapat dukungan dari unsur TNI, Dinas Perhubungan, dan Satpol PP. Meski pengamanan diperketat, kepolisian tetap mengutamakan pendekatan persuasif dengan mengimbau para remaja agar tidak ikut berangkat ke Jakarta.

TNI Membantu Sesuai Permintaan Polri

Sebelumnya, Mabes TNI menyatakan siap dilibatkan dalam pengamanan aksi 27 Agustus. Namun, Kepala Pusat Penerangan Mabes TNI Mayjen TNI Muhammad Nas menegaskan bahwa pengamanan situasi demonstrasi pada dasarnya merupakan tugas Polri.

Menurut Nas, TNI hanya memberikan bantuan perkuatan apabila diminta oleh kepolisian. Ia juga tidak menjelaskan secara rinci jumlah personel TNI yang disiapkan untuk mendukung pengamanan aksi tersebut.

Kesimpulan

Pengamanan aksi 27 Agustus di depan Gedung DPR/MPR melibatkan Polda Metro Jaya, Kodam Jaya, serta unsur gabungan lainnya. Aparat menyatakan fokus utama pengamanan adalah melindungi masyarakat yang menyampaikan aspirasi, mencegah gangguan, dan memastikan demonstrasi berlangsung aman.

Dengan pendekatan humanis, komunikasi, serta tindakan persuasif, aparat diharapkan dapat menjaga ketertiban selama aksi berlangsung. Di sisi lain, pemantauan di sejumlah jalur menuju Jakarta, termasuk wilayah Tangerang, menjadi langkah antisipasi terhadap mobilitas massa dan keterlibatan pelajar.