Komisi X DPR Setujui Anggaran Kemendikdasmen 2027 Rp61,10 Triliun

Komisi X DPR RI menyetujui pagu anggaran Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) untuk Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp61,10 triliun. Persetujuan tersebut diambil dalam Rapat Kerja Komisi X DPR RI bersama Kemendikdasmen yang berlangsung di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa.

Besaran anggaran yang disepakati mencapai Rp61.100.819.081.000. Angka ini lebih tinggi dibandingkan pagu indikatif sebelumnya yang berada di level Rp58,24 triliun. Dengan demikian, terdapat kenaikan sebesar Rp2,86 triliun dalam pagu anggaran Kemendikdasmen untuk tahun anggaran mendatang.

Rincian Sumber Anggaran Kemendikdasmen 2027

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani menyampaikan bahwa Komisi X menerima pagu anggaran Kemendikdasmen Tahun Anggaran 2027 sesuai dengan jumlah yang telah dibahas dalam rapat kerja bersama kementerian.

Menurut Lalu, anggaran tersebut berasal dari beberapa sumber pendanaan. Porsi terbesar bersumber dari Rupiah Murni dengan nilai sekitar Rp61,06 triliun. Selain itu, terdapat sumber anggaran dari Badan Layanan Umum (BLU) sebesar Rp30,85 miliar dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp9,05 miliar.

Alokasi Berdasarkan Jenis Belanja

Berdasarkan jenis belanja, pagu anggaran tersebut akan dialokasikan ke sejumlah kebutuhan utama Kemendikdasmen. Belanja pegawai mendapatkan alokasi sebesar Rp16,02 triliun. Sementara itu, belanja barang ditetapkan sebesar Rp24,57 triliun.

Anggaran belanja modal dialokasikan sebesar Rp6,78 triliun. Adapun belanja bantuan sosial memperoleh porsi sebesar Rp13,72 triliun. Pembagian tersebut menjadi bagian dari struktur anggaran Kemendikdasmen untuk mendukung pelaksanaan berbagai program pendidikan pada 2027.

Kemendikdasmen Ajukan Tambahan Anggaran

Meskipun pagu anggaran 2027 telah disetujui, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti menilai jumlah tersebut belum sepenuhnya mencukupi kebutuhan berbagai program pendidikan. Karena itu, Kemendikdasmen mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp157,76 triliun.

Dengan adanya usulan tambahan tersebut, total kebutuhan anggaran yang diajukan Kemendikdasmen mencapai Rp306,51 triliun. Tambahan anggaran itu dirancang untuk mendukung sejumlah agenda pendidikan yang dinilai membutuhkan pembiayaan lebih besar.

Pembangunan dan Revitalisasi 100 Ribu Sekolah

Salah satu tujuan pengajuan tambahan anggaran adalah melanjutkan pembangunan serta revitalisasi satuan pendidikan. Program tersebut memiliki sasaran sebanyak 100 ribu sekolah.

Selain pembangunan dan revitalisasi, tambahan anggaran juga diarahkan untuk mendukung Program Wajib Belajar 13 Tahun. Kemendikdasmen mengusulkan perluasan sasaran serta peningkatan satuan biaya Program Indonesia Pintar (PIP) pada seluruh jenjang pendidikan.

Dukungan bagi Peserta Didik dan Guru

Usulan tambahan anggaran juga mencakup upaya pencegahan dan penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS). Kemendikdasmen turut mengusulkan dukungan bagi penyaluran beasiswa Afirmasi Pendidikan Menengah (ADEM).

Di bidang peningkatan kualitas pembelajaran, anggaran tambahan akan digunakan untuk menyediakan sarana dan peralatan pembelajaran di seluruh jenjang pendidikan. Penyediaan fasilitas tersebut menjadi salah satu bagian dari usulan kementerian dalam memperkuat pelaksanaan proses pendidikan.

Kemendikdasmen juga mengusulkan perluasan sasaran berbagai tunjangan bagi guru non-ASN. Selain itu, kementerian mendorong keberlanjutan program fasilitasi pendidikan guru, termasuk pemenuhan kualifikasi pendidikan D-IV atau S1 bagi para guru.

Kesimpulan

Komisi X DPR RI telah menyetujui pagu anggaran Kemendikdasmen Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp61,10 triliun, naik Rp2,86 triliun dari pagu indikatif sebelumnya. Anggaran tersebut mencakup belanja pegawai, barang, modal, serta bantuan sosial.

Namun, Kemendikdasmen masih menilai kebutuhan program pendidikan lebih besar sehingga mengajukan tambahan anggaran Rp157,76 triliun. Usulan tersebut ditujukan untuk mendukung pembangunan dan revitalisasi sekolah, Program Wajib Belajar 13 Tahun, perluasan PIP, penanganan Anak Tidak Sekolah, peningkatan kualitas pembelajaran, serta dukungan bagi guru non-ASN. Ke depan, pemanfaatan pagu yang disetujui dan pembahasan atas tambahan anggaran akan menjadi bagian penting dalam pelaksanaan berbagai program pendidikan tahun 2027.