Mantan Menhan Ukraina Desak Pemilu Tetap Digelar di Tengah Perang dengan Rusia

Mantan Menteri Pertahanan Ukraina, Mykhailo Fedorov, mendesak pemerintah segera mencari mekanisme untuk menggelar pemilihan umum meski perang dengan Rusia masih berlangsung. Menurut Fedorov, kondisi perang tidak seharusnya membuat proses demokrasi tertunda tanpa batas.

Seruan tersebut disampaikan Fedorov pada Selasa (18/8), beberapa pekan setelah dirinya dicopot dari jabatan Menteri Pertahanan oleh Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Dalam sebuah video yang diunggah ke YouTube, Fedorov menegaskan bahwa demokrasi harus tetap dijaga di tengah situasi sulit yang dihadapi Ukraina.

Fedorov Minta Pemerintah Cari Mekanisme Pemilu

Fedorov menyatakan Ukraina perlu menemukan cara yang dapat menjamin pelaksanaan pemilu secara sah, aman, dan realistis. Ia menilai, keberlangsungan perang tidak boleh menjadi alasan untuk menghentikan seluruh proses demokrasi.

“Demokrasi tidak bisa disandera oleh Rusia,” kata Fedorov dalam video tersebut.

Ia mendorong pemerintah untuk mulai membahas mekanisme yang memungkinkan pemilihan umum kembali digelar di tengah perang yang berkepanjangan. Menurutnya, tantangan dalam menyelenggarakan pemilu memang besar, tetapi kondisi tersebut tidak otomatis membuat pemilu mustahil dilaksanakan.

“Ini rumit. Tetapi kerumitan bukan berarti ketidakmungkinan,” ujar Fedorov.

Darurat Militer Hambat Pelaksanaan Pemilu

Ukraina memberlakukan darurat militer setelah Rusia melancarkan invasi pada Februari 2022. Pemberlakuan kondisi tersebut menyebabkan pemilihan umum tidak dapat digelar.

Fedorov mengakui bahwa pelaksanaan pemilu saat perang berlangsung akan menghadirkan persoalan serius. Pemerintah harus memikirkan cara agar seluruh kelompok masyarakat tetap dapat menggunakan hak pilih mereka.

Kelompok yang perlu mendapat perhatian mencakup para tentara, warga yang tinggal di sekitar garis depan, serta jutaan warga Ukraina yang berada di luar negeri. Situasi tersebut membuat penyelenggaraan pemilu membutuhkan perencanaan yang matang, terutama terkait keamanan dan akses pemilih.

Tantangan Menjamin Hak Pilih Warga

Menurut Fedorov, proses demokrasi harus dirancang agar tidak mengabaikan warga yang berada dalam kondisi paling rentan akibat perang. Tentara yang sedang bertugas dan masyarakat di wilayah dekat medan pertempuran tetap perlu memiliki kesempatan untuk menentukan pilihan politik mereka.

Hal serupa berlaku bagi warga Ukraina yang berada di luar negeri. Pemerintah perlu memastikan bahwa mereka tetap dapat berpartisipasi dalam pemilihan umum melalui mekanisme yang legal dan aman.

Latar Belakang Pencopotan Fedorov

Fedorov sebelumnya menjabat sebagai Menteri Pertahanan Ukraina sejak Januari. Selama masa jabatannya, ia berupaya mendorong reformasi militer di tengah sejumlah persoalan yang dihadapi institusi pertahanan negara tersebut.

Persoalan itu antara lain dugaan korupsi, kekurangan peralatan, masalah ketidakhadiran, perlakuan terhadap wajib militer, serta program mobilisasi yang tidak populer. Upaya reformasi tersebut berlangsung ketika Ukraina masih menghadapi perang dengan Rusia.

Pencopotan Fedorov pada Juli lalu kemudian memicu aksi protes selama beberapa pekan. Demonstrasi tersebut turut meningkatkan tekanan terhadap Presiden Volodymyr Zelensky.

Belum Ungkap Rencana Politik

Meski menyerukan agar pemilu segera dipersiapkan, Fedorov tidak menyampaikan rencana politiknya dalam video tersebut. Ia juga belum menyatakan apakah akan ikut serta dalam pemilihan umum apabila proses tersebut benar-benar digelar.

Sebelumnya, Fedorov beberapa kali mengatakan bahwa dirinya hanya akan kembali ke pemerintahan jika menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Setelah pencopotannya, Zelensky menunjuk Yevgeniy Khmara, seorang pejabat intelijen dengan profil politik rendah, sebagai Menteri Pertahanan sementara sambil menunggu persetujuan parlemen.

Di sisi lain, aksi demonstrasi untuk mendukung Fedorov dijadwalkan berlangsung di depan gedung parlemen pada Rabu (19/8). Informasi tersebut disampaikan oleh mantan penasihat sekaligus pendukung Fedorov, Sergiy Sternenko.

Kesimpulan

Desakan Mykhailo Fedorov menunjukkan adanya dorongan agar Ukraina mulai mencari jalan untuk menghidupkan kembali proses demokrasi meski perang belum berakhir. Namun, pelaksanaan pemilu akan menghadapi tantangan besar, mulai dari status darurat militer hingga persoalan keamanan dan akses bagi tentara, warga di garis depan, serta masyarakat yang berada di luar negeri.

Ke depan, pemerintah Ukraina perlu mempertimbangkan mekanisme yang mampu menjaga legalitas, keamanan, dan keterwakilan seluruh warga. Perdebatan mengenai pemilu juga berpotensi menambah tekanan politik terhadap Presiden Volodymyr Zelensky, terutama setelah pencopotan Fedorov memicu aksi protes dan dukungan publik.