Menteri Jumhur Tinjau Penanganan Karhutla di Banjarbaru, Luas Kebakaran Kalsel Ditekan

Banjarbaru, Kalimantan Selatan – Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), Moh Jumhur Hidayat, meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Peninjauan tersebut dilakukan atas perintah Presiden Republik Indonesia untuk memastikan penanganan karhutla berjalan efektif dan terkoordinasi.

Kunjungan ini berfokus pada pengendalian titik api, perlindungan masyarakat dari dampak asap, serta penguatan penegakan hukum terhadap pihak yang terbukti melakukan pembakaran lahan. Pemerintah memastikan seluruh unsur terkait terus bergerak bersama agar kebakaran tidak meluas dan dampaknya terhadap lingkungan maupun masyarakat dapat ditekan.

Penanganan Titik Api Menjadi Prioritas

Moh Jumhur Hidayat mengatakan, kehadirannya di Kalimantan Selatan merupakan bagian dari upaya memastikan koordinasi di lapangan berlangsung dengan baik. Menurutnya, penanganan karhutla membutuhkan kerja sama berbagai pihak, baik di tingkat pusat maupun daerah.

“Jadi saya hadir di beberapa tempat, termasuk sekarang di Kalsel atas perintah Bapak Presiden untuk memastikan koordinasi-koordinasi di lapangan berjalan dengan baik,” ujar Jumhur di lokasi peninjauan.

Pemadaman titik api menjadi prioritas utama dalam operasi penanganan karhutla. Sejumlah unsur dikerahkan, termasuk pemerintah pusat dan pemerintah daerah, kementerian serta lembaga terkait, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), TNI, Polri, serta masyarakat.

Jumhur menegaskan, penanganan kebakaran hutan dan lahan tidak hanya mengandalkan langkah teknis untuk memadamkan api. Seluruh pihak juga diminta terus berikhtiar agar kondisi kekeringan yang menjadi salah satu pemicu kebakaran dapat segera berakhir.

Perlindungan Kesehatan Masyarakat Diperkuat

Selain mengendalikan titik api, pemerintah menempatkan keselamatan dan kesehatan masyarakat sebagai prioritas. Paparan asap karhutla dapat mengganggu aktivitas warga, sehingga langkah mitigasi perlu dilakukan untuk mencegah dampak yang lebih serius.

Koordinasi dengan Fasilitas Kesehatan

Upaya perlindungan masyarakat dilakukan melalui koordinasi antara Kementerian Kesehatan, puskesmas, serta fasilitas pelayanan kesehatan di daerah. Kolaborasi tersebut menjadi bagian dari langkah pemerintah dalam memastikan masyarakat tetap mendapatkan perlindungan selama penanganan karhutla berlangsung.

“Dan yang kedua, prioritas kita adalah agar masyarakat terlindungi dan tidak terdampak secara serius, termasuk Kementerian Kesehatan dengan Puskesmas dan sebagainya juga bergotong royong,” kata Jumhur.

Pembakaran Lahan Tidak Ditoleransi

Di tengah upaya pemadaman, pemerintah kembali menegaskan larangan praktik pembakaran lahan untuk membuka area baru. Pemerintah menyatakan tidak akan memberikan toleransi terhadap tindakan tersebut karena dapat memicu kebakaran yang lebih luas dan mengancam kelestarian lingkungan.

Penegakan hukum akan dilakukan terhadap pihak yang terbukti melanggar. Jumhur menegaskan bahwa penindakan harus berjalan tegas sebagai bagian dari upaya mencegah berulangnya kasus karhutla.

“Ini tidak bisa kita tolerir, oleh karena itu penegakan hukum harus dilakukan,” tegasnya.

Penindakan terhadap pelaku karhutla sejauh ini telah dilakukan oleh Polri. Dari sembilan kepolisian daerah di berbagai wilayah Indonesia, sekitar 72 orang telah ditetapkan sebagai tersangka.

Selain menindak pelaku perorangan, KLH/BPLH juga mengintensifkan investigasi terhadap korporasi yang area konsesinya terbakar. Pemerintah menyiapkan sejumlah sanksi, antara lain sanksi administratif, gugatan perdata, tuntutan ganti rugi lingkungan, serta pembebanan biaya pemulihan ekosistem.

Luas Karhutla di Kalsel Menurun

Pemerintah turut mengevaluasi perkembangan penanganan karhutla dengan membandingkan kondisi terkini dan data kebakaran pada tahun-tahun sebelumnya. Berdasarkan data BNPB, luas lahan yang terbakar di Kalimantan Selatan pada 2023 mencapai sekitar 190 ribu hektare.

Sementara itu, hingga saat ini luas area terbakar di Kalsel disebut telah ditekan hingga berada di kisaran 8.000 hektare. Jumhur berharap angka tersebut tidak kembali meningkat, terlebih sampai mendekati luas kebakaran yang tercatat pada 2023.

“Kita berharap angka ini tidak meluas bahkan jangan sampai mendekati angka tahun 2023, artinya sebenarnya ada keberhasilan mitigasi sebelum bencana, dan kita juga akan terus berusaha mengatasi semuanya dengan seluruh pihak,” ujar Jumhur.

Operasi Karhutla Dikawal hingga Tuntas

KLH/BPLH memastikan operasi penanganan karhutla akan terus dikawal sampai tuntas. Pemerintah tidak hanya berfokus pada pemadaman api, tetapi juga pada perlindungan kesehatan masyarakat, penegakan hukum, dan pemulihan lingkungan.

Ke depan, koordinasi antara pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga terkait, serta masyarakat menjadi faktor penting untuk mencegah meluasnya kebakaran. Dengan pengendalian titik api dan mitigasi yang berkelanjutan, pemerintah berharap luas karhutla di Kalimantan Selatan dapat tetap ditekan serta kelestarian ekosistem terhindar dari ancaman kejahatan lingkungan.