Pemerintah Fokus Tangani Karhutla di Enam Provinsi, Asap Mulai Menyebar ke Malaysia

Pemerintah Indonesia memprioritaskan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di enam provinsi yang dinilai memiliki risiko tinggi. Langkah ini diambil untuk mencegah meluasnya titik api, mengurangi dampak lingkungan, serta membatasi penyebaran asap yang mulai melintasi batas negara.

Enam provinsi yang menjadi fokus utama penanganan karhutla adalah Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Riau, Sumatera Selatan, dan Jambi. Pemerintah menilai pemantauan serta pengawasan ketat di daerah menjadi faktor penting untuk mencegah eskalasi kebakaran dan dampak yang lebih luas.

Enam Provinsi Menjadi Prioritas Penanganan Karhutla

Penetapan enam provinsi tersebut didasarkan pada tingginya risiko kebakaran hutan dan lahan. Pemerintah meminta seluruh unsur terkait di daerah memperkuat upaya pencegahan dan penanganan, terutama melalui peningkatan pengawasan terhadap titik-titik yang berpotensi terbakar.

Kesimpulan tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Penanganan Darurat Karhutla 2026 yang digelar pada Jumat (21/8). Dalam rapat itu, pemerintah menekankan pentingnya pengawasan lapangan secara berkelanjutan guna mencegah titik api berkembang menjadi kebakaran yang lebih besar.

Selain pemantauan, pemerintah juga meminta forum koordinasi pimpinan daerah atau forkopimda meningkatkan dukungan terhadap operasi penanganan karhutla. Dukungan tersebut mencakup ketersediaan logistik, peralatan pemadam, serta penambahan dan penguatan sumber daya personel.

Operasi Modifikasi Cuaca Belum Dapat Dilaksanakan

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyatakan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) belum dapat dilakukan hingga akhir Agustus. Kondisi tersebut disebabkan pertumbuhan awan hujan yang masih sangat minim, sehingga pelaksanaan operasi untuk memicu hujan belum memungkinkan.

Dengan situasi itu, penanganan karhutla untuk sementara mengandalkan operasi satuan tugas darat dan udara. Pemerintah menetapkan satgas darat sebagai ujung tombak dalam menekan luas lahan yang terbakar. Tim di lapangan diharapkan dapat melakukan pemadaman serta penanganan secara cepat ketika menemukan titik api.

Satgas Udara Diperkuat 38 Armada

BNPB menjelaskan satgas udara memiliki fungsi mendukung operasi satgas darat. Saat ini telah dikerahkan 38 unit armada untuk mendukung kegiatan tersebut. Armada itu terdiri atas 13 helikopter atau pesawat patroli serta 25 unit pesawat water bombing.

Sejumlah armada dapat digunakan secara hybrid, menyesuaikan kebutuhan di lapangan. Pesawat atau helikopter tersebut dapat menjalankan patroli sekaligus mendukung OMC apabila kondisi memungkinkan, atau digunakan untuk patroli dan pemadaman melalui water bombing.

Pemerintah juga menegaskan langkah penindakan terhadap aturan daerah yang masih membenarkan pembukaan lahan dengan cara membakar. Peraturan daerah semacam itu akan dicabut secara permanen sebagai bagian dari upaya memperkuat pencegahan karhutla.

Asap Karhutla Mulai Melintasi Batas Negara

Berdasarkan keterangan tertulis Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom RI), pantauan hotspot dan transboundary haze pada 1 hingga 20 Agustus 2026 menunjukkan adanya potensi penyebaran asap akibat perubahan arah angin.

Peralihan musim membuat angin dominan bertiup dari tenggara ke barat. Kondisi ini berpotensi mendorong penyebaran asap karhutla ke wilayah lain. BNPB, yang mengutip keterangan Bakom RI pada Sabtu (22/8), menyebut sebaran asap telah melewati perbatasan Indonesia dan Malaysia sejak 6 Agustus.

Dampak asap tersebut juga dirasakan di negara bagian Sarawak, Malaysia. Pemerintah setempat sebelumnya memerintahkan penutupan 591 sekolah di 10 distrik akibat kondisi udara yang terdampak asap karhutla dari Kalimantan, Indonesia.

Departemen Pendidikan Sarawak menyatakan penutupan sekolah berlaku mulai Kamis (20/8). Kebijakan tersebut mencakup sekolah dasar dan sekolah menengah di sejumlah wilayah, yaitu Kota Kuching, Padawan Bau, Lundu, Samarahan, Simunjan, Serian, Sri Aman, Lubok Antu, dan Betong.

Sedikitnya 197.323 siswa terdampak kebijakan tersebut. Jumlah itu terdiri atas 107.590 siswa dari 509 sekolah dasar dan 89.733 siswa dari 82 sekolah menengah. Selama sekolah ditutup, kegiatan belajar mengajar dilakukan dari rumah agar proses pendidikan tetap berjalan.

Kesimpulan

Pemerintah Indonesia memusatkan penanganan karhutla di enam provinsi berisiko tinggi dengan mengandalkan kekuatan satgas darat dan udara. Keterbatasan awan hujan membuat Operasi Modifikasi Cuaca belum dapat dilaksanakan hingga akhir Agustus, sehingga penguatan personel, peralatan, dan pemantauan lapangan menjadi semakin penting.

Penyebaran asap hingga Malaysia menunjukkan bahwa karhutla tidak hanya berdampak pada lingkungan dan masyarakat di dalam negeri, tetapi juga dapat menimbulkan persoalan lintas batas. Ke depan, konsistensi pengawasan, kecepatan pemadaman, serta pencabutan aturan yang membolehkan pembukaan lahan dengan cara membakar akan menjadi bagian penting dalam mencegah karhutla meluas.