Pramono Anung Lantik Tujuh Pejabat Tinggi Pratama Pemprov DKI Jakarta

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung melantik tujuh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan tersebut berlangsung di Balai Kota Jakarta pada Rabu, 19 Agustus 2026.

Pelantikan ini menjadi bagian dari upaya penataan sekaligus penguatan organisasi Pemprov DKI Jakarta. Penempatan para pejabat dilakukan dengan mempertimbangkan kompetensi, pengalaman, serta kebutuhan organisasi. Proses mutasi dan rotasi juga dilaksanakan melalui mekanisme Manajemen Talenta dengan mempertimbangkan aspek teknis dan rekomendasi dari Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Penguatan Birokrasi untuk Menghadapi Tantangan Jakarta

Dalam arahannya, Pramono Anung menekankan bahwa penguatan birokrasi menjadi kebutuhan penting bagi Jakarta. Perubahan ekonomi dan dinamika geopolitik dinilai berpotensi memberikan dampak terhadap ibu kota, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Karena itu, pejabat yang menempati posisi strategis dituntut memiliki kemampuan membaca perubahan serta merespons berbagai persoalan secara cepat dan tepat. Kompleksitas tantangan yang dihadapi Jakarta memerlukan kepemimpinan yang mampu mengantisipasi perkembangan dan mengambil langkah sesuai kebutuhan.

“Pejabat yang menempati posisi strategis harus mampu mengantisipasi tantangan Jakarta yang semakin kompleks, termasuk dinamika global yang dapat berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap Jakarta,” kata Pramono.

Pejabat Baru Diminta Percepat Program Prioritas

Gubernur DKI Jakarta meminta para pejabat yang baru dilantik segera menjalankan tugas dan mempercepat pelaksanaan program prioritas. Mereka juga didorong untuk menghadirkan inovasi yang dapat meningkatkan kinerja perangkat daerah serta kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Pramono turut mengingatkan aparatur sipil negara agar berani keluar dari zona nyaman. Menurutnya, sikap tersebut diperlukan untuk mendorong peningkatan efisiensi dan menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik.

“Saya minta para pejabat yang baru dilantik segera bekerja, mengakselerasi program, dan menghadirkan inovasi yang berdampak pada peningkatan kinerja perangkat daerah serta pelayanan kepada masyarakat,” tuturnya.

Kolaborasi dan Integritas Menjadi Penekanan

Selain percepatan program, Pramono menekankan pentingnya membangun kerja tim yang solid dan kolaboratif. Para pejabat diminta menjalankan tugas dengan menjunjung tinggi integritas serta memegang teguh nilai BerAKHLAK.

Menurut Pramono, jabatan yang diberikan merupakan amanah yang harus digunakan untuk memastikan roda pemerintahan berjalan efektif. Dengan kerja sama yang baik, program pembangunan diharapkan dapat memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat Jakarta.

“Yang paling penting, bangun tim kerja yang solid dan kolaboratif, serta pegang teguh nilai BerAKHLAK. Jabatan ini adalah amanah untuk memastikan pemerintahan berjalan efektif dan program pembangunan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” katanya.

Fokus pada Persoalan Strategis Jakarta

Pramono juga menyampaikan bahwa penyelesaian persoalan strategis Jakarta membutuhkan keberanian dalam memimpin dan konsistensi dalam pelaksanaan. Salah satu isu yang disebutkan adalah pengelolaan sampah dengan pola pilah, angkut, dan olah.

Selain itu, pengembangan skema pembiayaan kreatif juga menjadi bagian dari persoalan yang membutuhkan perhatian serta langkah konkret. Untuk menjawab tantangan tersebut, para pemimpin perangkat daerah diharapkan tidak bekerja dengan pola yang biasa, melainkan lebih proaktif dan transparan.

“Sebagai pemimpin, kita tidak bisa bekerja dengan cara biasa. Kita harus proaktif, transparan, dan mampu menghasilkan karya yang berdampak langsung bagi kemajuan Jakarta,” ujar Pramono.

Daftar Tujuh Pejabat yang Dilantik

Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan tersebut berlandaskan Surat Kepala BKN Nomor 5317/R-BM.02.01/SD/K/2026 tertanggal 14 Agustus 2026 serta Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 755 Tahun 2026 tertanggal 19 Agustus 2026.

Berikut tujuh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang dilantik:

1. Abdul Khalit, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta.
2. Mochamad Abbas, Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta.
3. M. Matsani, Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta.
4. Fajar Eko Satriyo, Kepala Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta.
5. Muhammad Herizkianto, Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta.
6. Indra Patrianto, Wakil Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta.
7. Faisal Syafruddin, Asisten Deputi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Bidang Pengendalian Permukiman.

Kesimpulan

Pelantikan tujuh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Pemprov DKI Jakarta merupakan bagian dari penataan dan penguatan birokrasi melalui mekanisme Manajemen Talenta. Dengan penempatan yang mempertimbangkan kompetensi, pengalaman, kebutuhan organisasi, serta rekomendasi BKN, para pejabat diharapkan mampu menjalankan tugas secara terukur.

Ke depan, mereka dituntut segera mempercepat program prioritas, mendorong inovasi, memperkuat kolaborasi, serta menjaga integritas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kepemimpinan yang proaktif, transparan, dan konsisten menjadi harapan untuk menghadapi berbagai persoalan strategis dan dinamika yang dapat memengaruhi Jakarta.