Pramono Anung Pastikan Beasiswa LPDP Jakarta Tetap Berjalan pada 2027

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan program beasiswa LPDP Jakarta tetap dilaksanakan pada 2027. Pernyataan tersebut disampaikan untuk merespons usulan Komisi E DPRD DKI Jakarta yang meminta agar program beasiswa itu ditunda. DPRD mengusulkan anggaran LPDP Jakarta dialihkan terlebih dahulu untuk menangani kebutuhan pendidikan yang dinilai lebih mendesak, terutama perbaikan sekolah rusak dan penambahan kuota sekolah swasta gratis.

Pramono menegaskan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tetap menjalankan perbaikan sekolah rusak tanpa harus menghentikan rencana program beasiswa LPDP Jakarta. Menurut dia, pendanaan untuk pembenahan sejumlah sekolah akan bersumber dari Koefisien Lantai Bangunan atau KLB.

Beasiswa LPDP Jakarta Tetap Dilaksanakan pada 2027

Pramono menyampaikan bahwa program LPDP Jakarta tetap menjadi bagian dari rencana pembangunan pendidikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Ia memastikan program beasiswa tersebut tidak ditunda meskipun terdapat masukan dari DPRD agar anggarannya digunakan untuk kebutuhan lain.

“Tetapi untuk LPDP tetap akan dijalankan,” kata Pramono di Balai Kota Jakarta, Rabu (19/8).

Program tersebut direncanakan mulai berjalan pada 2027. Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Nahdiana sebelumnya menjelaskan bahwa LPDP Jakarta dirancang sebagai upaya untuk membuka kesempatan bagi anak-anak di Ibu Kota agar dapat menempuh pendidikan di luar negeri.

Anggaran LPDP Jakarta Disiapkan Rp99,9 Miliar

Dinas Pendidikan DKI Jakarta telah menyiapkan rancangan anggaran sebesar Rp99,9 miliar untuk pelaksanaan program beasiswa LPDP Jakarta. Anggaran tersebut dipersiapkan untuk program yang dijadwalkan dimulai pada 2027.

Keberadaan program ini diharapkan dapat mendukung akses pendidikan bagi anak-anak Jakarta, khususnya mereka yang memiliki kesempatan untuk melanjutkan studi ke luar negeri. Namun, rencana tersebut mendapat perhatian dari DPRD DKI Jakarta karena masih terdapat kebutuhan pendidikan lain yang dianggap lebih mendesak.

Perbaikan Sekolah Rusak Menggunakan Dana KLB

Pramono mengatakan, pemerintah daerah telah mengambil keputusan untuk menggunakan sebagian dana dari Koefisien Lantai Bangunan guna membiayai perbaikan sekolah rusak. Sejumlah sekolah, termasuk SD Negeri 9 dan SD Negeri 11, masuk dalam penanganan tersebut.

Menurut Pramono, pembangunan atau perbaikan sejumlah sekolah rusak akan mulai dilakukan pada bulan berikutnya. Pemerintah DKI Jakarta juga telah menetapkan langkah awal untuk mempercepat pelaksanaan pekerjaan tersebut.

“Hal yang berkaitan dengan sekolah-sekolah rusak termasuk SD Negeri 9, 11 dan sebagainya, pemerintah DKI Jakarta sudah memutuskan sebagian mengambil dana dari KLB dan sekarang ini kan sudah saya putuskan untuk pembangunannya dimulai bulan depan,” ujar Pramono.

Ia juga menyebutkan bahwa anggaran yang dialokasikan untuk penanganan sekolah rusak bahkan lebih besar daripada jumlah yang diusulkan sebelumnya. Dengan demikian, menurut Pramono, kebutuhan perbaikan infrastruktur sekolah tetap mendapatkan perhatian meskipun program LPDP Jakarta dilanjutkan.

DPRD Minta Prioritas Pendidikan Ditinjau Kembali

Sebelumnya, Komisi E DPRD DKI Jakarta meminta Pemprov DKI menunda pelaksanaan program LPDP khusus Jakarta. Usulan itu disampaikan karena DPRD menilai masih ada kebutuhan pendidikan yang lebih mendesak untuk segera ditangani.

Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta M Subki menyebut perbaikan sekolah rusak dan penambahan kuota sekolah swasta gratis sebagai dua hal yang perlu menjadi perhatian. Menurut dia, kedua kebutuhan tersebut lebih mendesak dibandingkan pelaksanaan program beasiswa LPDP Jakarta.

Subki mengatakan, apabila LPDP Jakarta belum masuk kategori mendesak atau prioritas, anggarannya dapat dipertimbangkan untuk dialihkan sementara ke sekolah-sekolah yang lebih membutuhkan bantuan.

Program Pendidikan Berjalan Bersamaan

Perbedaan pandangan antara Pemprov DKI Jakarta dan DPRD menunjukkan adanya pembahasan mengenai prioritas anggaran pendidikan di Ibu Kota. Di satu sisi, perbaikan sekolah rusak menjadi kebutuhan yang harus segera dilakukan. Di sisi lain, program beasiswa LPDP Jakarta dipandang sebagai investasi pendidikan jangka panjang bagi anak-anak Jakarta.

Pramono memastikan kedua kebutuhan tersebut tetap ditangani melalui sumber pendanaan yang berbeda. Perbaikan sekolah rusak akan memanfaatkan dana KLB, sementara LPDP Jakarta tetap disiapkan untuk mulai dilaksanakan pada 2027.

Kesimpulan

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan beasiswa LPDP Jakarta tidak ditunda dan tetap dijalankan pada 2027 dengan rancangan anggaran sebesar Rp99,9 miliar. Kepastian ini disampaikan setelah DPRD DKI Jakarta mengusulkan agar program tersebut ditunda dan anggarannya dialihkan untuk memperbaiki sekolah rusak serta menambah kuota sekolah swasta gratis.

Pemprov DKI Jakarta menyatakan perbaikan sekolah rusak akan menggunakan sebagian dana KLB, dengan pembangunan sejumlah sekolah dijadwalkan dimulai pada bulan berikutnya. Ke depan, pelaksanaan kedua agenda tersebut akan menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan pendidikan dasar sekaligus memperluas kesempatan bagi anak-anak Jakarta untuk mengenyam pendidikan di luar negeri.