Safrizal ZA: Pendataan Kerusakan Rumah Jadi Kunci Percepatan Bantuan Gempa NTT

Flores — Kepala Posko Wilayah Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Aceh, Safrizal ZA, menilai kehadiran cepat pemerintah di lokasi bencana menjadi salah satu faktor penting dalam mempercepat penanganan dan pemulihan masyarakat terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur (NTT).

Penilaian tersebut disampaikan setelah Safrizal selama lima hari mendampingi proses peninjauan serta penanganan dampak gempa di Flores. Sebelumnya, Direktur Jenderal Bina Administrasi Wilayah Kementerian Dalam Negeri itu berada di Aceh untuk memimpin sejumlah forum diskusi, talkshow, dan rapat koordinasi terkait penanganan bencana.

Di tengah rangkaian kegiatannya pada Sabtu (15/8), Safrizal menerima kabar mengenai gempa bermagnitudo 7,7 yang terjadi di NTT. Tidak lama setelah itu, ia berangkat ke wilayah terdampak untuk melihat langsung kondisi lapangan dan mendampingi proses penanganan bencana.

Safrizal: Negara Hadir Sejak Hari Pertama Gempa

Selama berada di Flores, Safrizal mencatat sejumlah hal penting mengenai respons pemerintah dan pihak-pihak terkait terhadap bencana. Ia melihat para pejabat publik turun langsung untuk mendengarkan aspirasi, keluh kesah, serta kebutuhan para penyintas gempa.

Selain menyerap informasi dari masyarakat, pejabat yang hadir di lokasi juga memberikan tali asih kepada ahli waris dan warga terdampak. Mereka turut menyampaikan arahan kepada para kepala daerah mengenai langkah-langkah yang perlu segera dilakukan dalam menghadapi situasi pascabencana.

“Jadi sejak hari pertama gempa bumi, negara sudah hadir dan berbuat di lokasi bencana. Pemerintah pusat tidak tinggal diam. Ini membuktikan warga tidak sendiri menghadapi bencana,” kata Safrizal.

Pernyataan tersebut menegaskan pentingnya kehadiran pemerintah di tengah masyarakat yang sedang menghadapi masa sulit. Menurut Safrizal, respons cepat tidak hanya berkaitan dengan penyaluran bantuan, tetapi juga menunjukkan keberpihakan negara kepada warga yang terdampak bencana.

Pendataan Kerusakan Rumah Menentukan Kecepatan Bantuan

Salah satu hal yang menjadi perhatian utama Safrizal adalah proses pendataan kerusakan rumah warga. Pendataan tersebut menjadi syarat penting sebelum bantuan pemerintah dapat disalurkan kepada masyarakat yang terdampak.

Ia menjelaskan, proses pendataan harus dilakukan secara berjenjang dan dimulai dari tingkat desa. Data dari desa kemudian disampaikan kepada bupati untuk direkapitulasi. Dalam proses tersebut, tingkat kerusakan rumah harus diklasifikasikan secara jelas, mulai dari rusak ringan, rusak sedang, hingga rusak berat.

“Pendataan kerusakan rumah berjenjang dari desa. Nanti desa menyampaikan kepada Pak Bupati. Bupati nanti merekap rumah siapa rumahnya rusak ringan, sedang, atau berat,” tutur Safrizal.

Menurutnya, kelengkapan data akan sangat memengaruhi kecepatan penyaluran bantuan. Setelah data dihimpun dan sampai kepada bupati, proses tersebut masih harus melalui verifikasi serta penandatanganan oleh aparat penegak hukum di daerah.

“Pak Menteri Dalam Negeri Tito menyatakan kecepatan bantuan sangat tergantung dari pendataan. Kalau sudah didata, sampai ke Bupati, setelah itu ditandatangani juga oleh Kapolres sama Pak Kajari,” tambah Safrizal.

Besaran Bantuan Disesuaikan dengan Tingkat Kerusakan

Berdasarkan pengamatan Safrizal selama berada di lapangan, bantuan rekonstruksi rumah diberikan dengan mempertimbangkan tingkat kerusakan bangunan. Rumah yang mengalami rusak ringan memperoleh bantuan sebesar Rp15 juta.

Sementara itu, bantuan untuk rumah rusak sedang mencapai Rp30 juta. Adapun rumah dengan tingkat kerusakan berat mendapatkan bantuan sebesar Rp70 juta. Pembagian berdasarkan kategori kerusakan tersebut membuat proses identifikasi dan pendataan menjadi bagian yang sangat penting dalam penanganan pascabencana.

Safrizal menekankan perlunya sinergi semua pihak agar pendataan dapat berlangsung lebih cepat dan akurat. Kerja sama diperlukan mulai dari kepala desa, pemerintah daerah, hingga perangkat kecamatan. Koordinasi yang baik di setiap tingkatan diharapkan dapat mempercepat proses rekapitulasi, verifikasi, dan penyaluran bantuan kepada warga.

Apresiasi untuk Pengelolaan Posko BPBD Sikka

Dalam kunjungannya ke Pos Komando Tanggap Darurat Gempa Bumi Tektonik yang dikelola Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sikka, Safrizal mengapresiasi pengelolaan posko tersebut.

Ia menilai posko telah dikelola secara solid dan mampu menyajikan data kebencanaan secara komprehensif. Menurutnya, pengelolaan posko yang terkoordinasi serta ketersediaan data yang terintegrasi merupakan unsur penting dalam mendukung respons cepat pada masa tanggap darurat.

“Pengelolaan posko yang solid dan data yang terintegrasi adalah kunci dalam respons cepat tanggap darurat. Kami mendorong BPBD dan seluruh unsur Forkopimda di Sikka untuk mempertahankan koordinasi yang baik ini, sekaligus meningkatkan kesiapsiagaan mengingat potensi gempa susulan yang masih ada,” pungkas Safrizal.

Kesimpulan

Pengalaman Safrizal selama lima hari mendampingi penanganan gempa di NTT menunjukkan bahwa kehadiran cepat pemerintah, koordinasi lintas instansi, serta pendataan kerusakan yang akurat merupakan fondasi penting dalam proses pemulihan pascabencana.

Pemerintah pusat dan daerah perlu mempertahankan sinergi mulai dari tingkat desa hingga kabupaten agar bantuan dapat disalurkan sesuai kondisi warga terdampak. Dengan posko yang solid, data terintegrasi, dan kesiapsiagaan yang terus ditingkatkan, proses penanganan bencana di wilayah NTT diharapkan dapat berjalan lebih cepat dan terarah, terutama dengan masih adanya potensi gempa susulan.