Wamendagri Bima Arya Soroti Kepala Daerah yang Belum Peka terhadap Masalah Transportasi Umum

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menyoroti masih banyaknya kepala daerah yang dinilai belum memiliki kepekaan terhadap kondisi nyata yang dihadapi masyarakat. Menurutnya, salah satu penyebabnya adalah minimnya pengalaman kepala daerah dalam menggunakan transportasi umum seperti angkutan kota, bus, maupun kereta.

Pernyataan tersebut disampaikan Bima dalam acara Urban Climate Forum 2026 yang berlangsung di Hotel Pullman, Jakarta Pusat, Rabu (16/9). Ia menilai pengalaman bersentuhan langsung dengan layanan transportasi publik penting bagi kepala daerah agar dapat memahami kebutuhan warganya secara lebih konkret.

Bima Arya Soroti Pengalaman Kepala Daerah Naik Transportasi Umum

Bima mengungkapkan keraguannya bahwa banyak kepala daerah pernah menggunakan moda transportasi umum dalam keseharian. Padahal, pengalaman tersebut dinilai dapat membangun kepekaan terhadap persoalan mobilitas yang dihadapi masyarakat perkotaan.

“Sangat banyak kepala daerah yang saya enggak yakin pernah naik angkot, pernah naik bus, pernah naik kereta. Enggak yakin saya,” ujar Bima.

Menurut Bima, keterbatasan pengalaman menggunakan transportasi publik berpotensi membuat pemimpin daerah kurang memahami kondisi riil di lapangan. Akibatnya, kebijakan yang dibuat bisa saja tidak sepenuhnya mencerminkan kebutuhan masyarakat yang setiap hari mengandalkan layanan mobilitas perkotaan.

Ia menilai kepala daerah perlu memiliki sense atau kepekaan terhadap berbagai persoalan yang dihadapi warga. Kepekaan itu, kata Bima, tidak hanya dibangun melalui laporan atau perencanaan di atas kertas, tetapi juga melalui pengalaman langsung merasakan layanan publik.

Masyarakat Membutuhkan Layanan Mobilitas Perkotaan yang Layak

Bima menegaskan bahwa masyarakat sangat mendambakan perbaikan layanan mobilitas perkotaan. Kebutuhan tersebut terlihat dari tingginya penggunaan moda transportasi massal, termasuk kereta rel listrik atau KRL.

Ia menyinggung pengalaman penumpang yang harus berdesakan di dalam kereta. Kondisi tersebut menjadi gambaran mengenai besarnya kebutuhan publik terhadap sistem transportasi perkotaan yang lebih layak dan mampu menjawab tuntutan mobilitas sehari-hari.

“Jadi bagaimana sense itu bisa ada bahwa rakyat membutuhkan? Pernah enggak merasakan berdesakan seperti digencet di kaleng sarden, ya, seperti cendol gitu ya, di KRL pergi, maka akan merasakan betapa dahaga warga atas urban mobility begitu mendesak, begitu mendesak,” tutur Bima.

Pernyataan itu menekankan pentingnya pemahaman langsung terhadap pengalaman warga saat menggunakan transportasi massal. Dengan merasakan kondisi tersebut, para kepala daerah diharapkan dapat lebih memahami urgensi peningkatan kualitas layanan transportasi umum dan mobilitas perkotaan.

Penanganan Perubahan Iklim Harus Terintegrasi

Selain membahas transportasi umum, Bima Arya mendorong kepala daerah agar tidak lagi menggunakan pendekatan sektoral yang kaku dalam menghadapi perubahan iklim. Menurutnya, isu perubahan iklim dan mobilitas perkotaan memiliki keterkaitan yang kuat sehingga membutuhkan kebijakan yang dirancang secara menyeluruh.

Kolaborasi Lintas Wilayah Diperlukan

Bima menilai persoalan mobilitas dan perubahan iklim tidak dapat diselesaikan oleh satu sektor atau satu wilayah saja. Diperlukan kolaborasi lintas wilayah serta perencanaan tata ruang yang matang agar pertumbuhan ekonomi tetap berjalan sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan dan upaya penurunan emisi.

Ia juga menekankan perlunya perubahan dalam tata kelola pemerintahan. Pendekatan sektoral perlu diarahkan menjadi pendekatan yang lebih terintegrasi. Selain itu, batas administrasi harus mulai dilampaui dengan perencanaan yang berorientasi pada kawasan.

Menurut Bima, pemerintah daerah juga perlu meninggalkan pola kebijakan yang bersifat reaktif. Perencanaan harus dilakukan secara antisipatif agar berbagai tantangan, termasuk persoalan mobilitas perkotaan dan perubahan iklim, dapat dihadapi sejak awal.

“Perubahan iklim ini sangat penting untuk didekati dengan tiga perubahan tata kelola, dari sektoral menuju terintegrasi, melampaui batas administrasi menuju batas yang lebih berorientasi pada kawasan, dan tidak reaktif tetapi antisipatif mulai dari perencanaan,” tegas Bima.

Kesimpulan

Wamendagri Bima Arya Sugiarto menilai pengalaman menggunakan transportasi umum dapat membantu kepala daerah memahami kebutuhan masyarakat secara lebih nyata. Kondisi transportasi massal yang padat menunjukkan bahwa kebutuhan terhadap layanan mobilitas perkotaan yang layak masih sangat mendesak.

Ke depan, kepala daerah diharapkan tidak hanya mengandalkan pendekatan sektoral, tetapi juga memperkuat kolaborasi lintas wilayah dan menyusun perencanaan tata ruang yang terintegrasi. Dengan tata kelola yang lebih antisipatif, pembangunan ekonomi, keberlanjutan, pengurangan emisi, serta peningkatan layanan transportasi umum dapat diarahkan secara lebih selaras.

Sumber: Cnnindonesia