Pemerintah Tetap Pertahankan Batas Defisit APBN di Bawah 3 Persen

Jakarta – Pemerintah menegaskan komitmennya untuk tetap menjaga batas defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di bawah 3 persen. Sikap tersebut disampaikan Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Juda Agung sebagai respons atas usulan Komisi XI DPR RI yang meminta agar aturan mengenai batas maksimal defisit APBN dikaji ulang.

Juda menyatakan pemerintah masih konsisten mempertahankan batas defisit tersebut. Menurut dia, kebijakan itu diperlukan untuk menjaga kredibilitas fiskal negara. Pernyataan tersebut disampaikan saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (17/9).

Pemerintah Konsisten Menjaga Defisit APBN

Wamenkeu Juda Agung menegaskan bahwa pemerintah belum mengubah sikap terkait batas defisit APBN. Ia menyebutkan, angka defisit di bawah 3 persen tetap menjadi batas yang akan dijaga pemerintah.

“Kita tetap konsisten di bawah 3 persen,” ujar Juda ketika memberikan keterangan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Menurut Juda, mempertahankan batas tersebut bukan semata-mata berkaitan dengan angka dalam regulasi. Kebijakan itu juga menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk menjaga kredibilitas fiskal nasional.

Alasan Pemerintah Mempertahankan Batas Defisit

Juda yang merupakan eks Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) menjelaskan bahwa batas defisit di bawah 3 persen dipertahankan demi menjaga kredibilitas fiskal negara. Pemerintah menilai konsistensi terhadap batas tersebut penting dalam pengelolaan keuangan negara.

“Iya, itu menjaga kredibilitas dari fiskal,” kata Juda.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah masih menempatkan disiplin fiskal sebagai pertimbangan utama dalam menentukan kebijakan defisit APBN. Karena itu, pemerintah memilih tetap berpegang pada batas defisit di bawah 3 persen meskipun terdapat usulan agar aturan tersebut ditinjau kembali.

Komisi XI DPR Minta Aturan Defisit Dikaji Ulang

Sebelumnya, Ketua Komisi XI DPR RI Misbakhun mengusulkan agar pembatasan defisit APBN maksimal 3 persen dikaji ulang. Usulan itu disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) mengenai Rancangan Undang-Undang (RUU) Keuangan Negara pada Kamis (17/9).

Misbakhun berpandangan bahwa pelonggaran batas defisit mungkin diperlukan dalam situasi tertentu. Salah satu kondisi yang ia soroti adalah ketika Indonesia memiliki momentum untuk keluar dari jebakan kelas menengah atau middle income trap dan bergerak menuju negara berpenghasilan tinggi.

Menurut politikus Partai Golkar tersebut, upaya keluar dari jebakan kelas menengah memerlukan dukungan pertumbuhan ekonomi yang lebih ekspansif. Ia mempertanyakan bagaimana ekspansi pertumbuhan dapat dicapai apabila pemerintah terus terikat pada batas defisit tertentu.

“Bagaimana cara mencapai ekspansi pertumbuhan itu kalau kita nge-lock di sana, batas defisit? Kita itu selalu membicarakan defisit 3 persen itu,” ujar Misbakhun.

Misbakhun Soroti Anggapan Angka 3 Persen

Misbakhun juga mengkritik cara pandang yang menempatkan angka 3 persen sebagai batas yang seolah-olah bersifat mutlak. Menurut dia, angka tersebut perlu dilihat secara lebih proporsional dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kondisi ekonomi pada situasi tertentu.

“Nah, ini yang harus kita lihat, satu sisi mengenai 3 persen ini. Seakan-akan angka 3 persen itu sesuatu yang absolut, sesuatu yang luar biasa,” kata Misbakhun.

Perbedaan Pandangan Pemerintah dan DPR

Perdebatan mengenai batas defisit APBN memperlihatkan adanya perbedaan penekanan antara pemerintah dan Komisi XI DPR RI. Pemerintah menilai konsistensi terhadap batas defisit di bawah 3 persen penting untuk mempertahankan kredibilitas fiskal. Sementara itu, Misbakhun melihat perlunya ruang kebijakan yang lebih fleksibel agar pemerintah dapat mendorong ekspansi pertumbuhan ekonomi dalam kondisi tertentu.

Dengan demikian, pembahasan mengenai batas defisit APBN masih menjadi bagian penting dalam proses penyusunan RUU Keuangan Negara. Pemerintah tetap mempertahankan batas di bawah 3 persen, sedangkan Komisi XI DPR mendorong agar ketentuan tersebut dikaji ulang secara lebih mendalam.

Kesimpulan

Pemerintah melalui Wamenkeu Juda Agung menegaskan akan tetap menjaga defisit APBN di bawah 3 persen demi mempertahankan kredibilitas fiskal negara. Di sisi lain, Ketua Komisi XI DPR RI Misbakhun mengusulkan evaluasi terhadap batas tersebut karena menilai pelonggaran mungkin dibutuhkan untuk mendukung ekspansi pertumbuhan ekonomi dan upaya keluar dari jebakan kelas menengah.

Ke depan, perbedaan pandangan ini akan menjadi bagian dari pembahasan RUU Keuangan Negara. Pemerintah dan DPR perlu membahas aturan tersebut dengan mempertimbangkan keseimbangan antara disiplin fiskal dan kebutuhan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

Sumber: Cnnindonesia