BGN Fokus Benahi Tata Kelola Dapur MBG Sebelum Buka SPPG Baru

JAKARTA – Badan Gizi Nasional (BGN) memilih memprioritaskan pembenahan tata kelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) sebelum membuka lebih banyak dapur baru. Kebijakan tersebut diambil untuk memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai ketentuan dan tidak memperluas persoalan yang masih ditemukan di sejumlah dapur.

Kepala BGN Sudaryono menyampaikan, lembaganya saat ini mengutamakan kualitas layanan dibandingkan penambahan jumlah dapur. Pernyataan itu disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi IX DPR RI di Jakarta Pusat, Kamis (17/9).

BGN Utamakan Kualitas Dapur MBG

Sudaryono mengatakan BGN tengah menerbitkan peraturan badan sekaligus melakukan pembenahan terhadap tata kelola SPPG. Penataan tersebut mencakup penutupan dapur, penghentian sementara atau suspend, serta pemberian sanksi kepada SPPG yang dinilai belum memenuhi ketentuan.

Menurutnya, langkah tersebut diperlukan agar perluasan program MBG tidak dilakukan secara tergesa-gesa. BGN ingin memastikan setiap dapur yang beroperasi mampu menjalankan pelayanan sesuai standar yang ditetapkan.

“Saya harus katakan bahwa mungkin sekarang ini kami fokus quality over quantity. Kami mohon maaf, mohon sampaikan kepada konstituennya yang saat ini mungkin sudah membangun dapur, sudah selesai, sudah jadi, sudah 100 persen. Izinkan kami akan buka bertahap,” kata Sudaryono.

BGN menyadari bahwa kebijakan tersebut dapat memengaruhi mitra yang telah membangun dapur dan mengeluarkan biaya. Sudaryono menyebut sebagian mitra bahkan telah mengambil pinjaman bank untuk membiayai pembangunan SPPG, sehingga harus menanggung cicilan.

Pembukaan Dapur Baru Dilakukan Bertahap

Sudaryono mengatakan BGN menerima permintaan dari sejumlah daerah agar penyaluran MBG segera dibuka. Permintaan tersebut antara lain datang dari Papua hingga Nusa Tenggara Timur (NTT).

Namun, pembukaan dapur baru akan dilakukan secara bertahap setelah proses pembenahan tata kelola selesai. Prioritas awal diarahkan ke wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), terutama Papua, Maluku, dan NTT.

Setelah itu, BGN akan membuka layanan di wilayah aglomerasi di luar Jawa, termasuk pesantren. Kebutuhan di wilayah lain, termasuk Jawa, akan kembali dikaji sesuai tahapan yang telah ditentukan.

BGN meminta waktu sekitar satu hingga dua bulan untuk menyelesaikan pembenahan tata kelola sebelum memperluas pembukaan dapur. Sudaryono menilai pembukaan secara besar-besaran sebelum perbaikan dilakukan berpotensi memperluas masalah yang ada.

“Kalau tidak begini, kalau tidak kami perbaiki ini, itu kemudian kami tambah lagi, artinya sebetulnya menambah semesta dari masalah yang ada. Sekarang masalahnya katakanlah 27 ribu, terus kita main buka lagi, kan semestanya makin banyak. Maka probabilitas untuk terjadinya masalah bisa jadi lebih besar,” ujarnya.

Penataan Menggunakan Sistem Zonasi

Dalam proses penataan, BGN menyatakan tidak akan melakukan belanja modal untuk kebutuhan tertentu. Lembaga tersebut akan mengadopsi sistem yang sudah berjalan dan menerapkan pembagian berdasarkan zonasi.

Sudaryono memastikan kebijakan itu menjadi bagian dari upaya memperbaiki pengelolaan dapur MBG tanpa menambah beban belanja modal pada kebutuhan yang dimaksud. Sistem zonasi diharapkan dapat mendukung pengaturan layanan secara lebih terarah.

Pengawasan Keamanan Pangan Diperkuat

Pembenahan dapur MBG juga akan disertai penguatan pengawasan keamanan pangan. BGN telah berkoordinasi dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk membahas kebutuhan pengawalan keamanan pangan dalam pelaksanaan program tersebut.

BGN dan BPOM membicarakan sejumlah kebutuhan untuk memperkuat fungsi pengawasan. Pendekatan pencegahan menjadi salah satu perhatian dalam memastikan makanan yang disalurkan melalui program MBG tetap aman.

Sudaryono menyebut BGN akan membahas pembagian porsi anggaran dengan BPOM dari anggaran lembaga tersebut yang mencapai sekitar Rp500 miliar. Pembahasan itu, kata dia, tidak akan mengurangi tugas pokok BPOM di luar pengawalan keamanan pangan program MBG.

Anggaran IT dan Pusdatin

Dalam rapat tersebut, Sudaryono juga menjelaskan kebutuhan teknologi informasi BGN pada 2027. Menurutnya, anggaran IT terlihat lebih besar karena terdapat kebutuhan tertentu yang sebelumnya tercatat dalam anggaran Pusat Data dan Informasi (Pusdatin).

Ia menjelaskan, anggaran Pusdatin pada tahun depan justru menurun karena tidak lagi mencakup pengadaan besar seperti tahun berjalan. Anggaran sekitar Rp150 miliar pada tahun depan akan lebih banyak digunakan untuk pemeliharaan, lisensi, dan kebutuhan dasar lainnya.

97 Persen Anggaran BGN untuk MBG

Sudaryono mengatakan pembenahan tata kelola tetap dilakukan dengan menyesuaikan penggunaan anggaran BGN. Sekitar 97 persen anggaran BGN dikonversikan menjadi bantuan pemerintah dalam bentuk program MBG.

Sementara itu, sisa anggaran sebesar 3 persen akan dioptimalkan melalui penerapan sistem, teknologi, pengawasan, serta kolaborasi dengan BPOM, Kementerian Kesehatan, dan dinas kesehatan di daerah. Literasi gizi bersama sekolah-sekolah juga menjadi bagian dari upaya mendukung pelaksanaan program.

Kesimpulan

BGN menunda pembukaan dapur MBG secara besar-besaran demi membenahi tata kelola, memberikan sanksi terhadap SPPG yang belum memenuhi ketentuan, dan memperkuat pengawasan keamanan pangan. Pembukaan baru akan dilakukan bertahap dengan prioritas wilayah 3T, khususnya Papua, Maluku, dan NTT.

Dalam satu hingga dua bulan ke depan, BGN akan berfokus pada penataan sistem, penerapan zonasi, penguatan teknologi, serta koordinasi dengan lembaga terkait. Langkah tersebut diharapkan dapat menjaga kualitas layanan MBG sebelum cakupan program diperluas ke lebih banyak wilayah.